Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI.

Atas kondisi fatwa yang sudah ditetapkan DSN-MUI, Beni Setyawan yang berprofesi pengajar Ponpes Al Ukhuwah di Sukoharjo mengangkat menjadi obyek penelitian, dalam rangka meraih gelar doktor pada Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).

Selama penyusunan disertasi, Beni Setyawan yang memfokuskan penelitian pada fatwa DSN-MUI dibimbing oleh Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA dan kopromotor Dr. Asmuni, MA. Hingga saatnya Beni menempuh etape terakhir yakni Ujian Terbuka Promodi Doktor di FIAI UII yang dipimpin oleh Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.  Saat menempuh ujian terbuka promosi doktor, Beni berhadapan dengan para penguji Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum dan Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D serta Dr. Abdul Mujib, M.Ag,  Jumat 18 Juli 2025 di ruang 3,6 lantai III Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman.

“Problem akademiknya bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI berhasil mempelopori terjadinya gerakan ekonomi syariah yang sangat masif di Indonesia. Fatwa DSN-MUI sebagaimana dalam Undang-undang no 21 tahun 2008, memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memainkan peran penting dalam proses perumusan regulasi positif yang bersifat mengikat. DSN-MUI dalam penetapan fatwa  berusaha bersikap wasathiyah menjauhi sifat ifratiyah atau tafrithiyah, namun sebagian pihak menilai bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI sesungguhnya bersifat longgar atau tasahul,” ungkap promovendus Beni Setyawan dalam awal pemarapan di hadapan para penguji.

Beni Setyawan ungkapkan, pihak lain menilai DSN-MUI terikat dengan fikih klasik atau pandangan yang sempit. Penilaian mengenai moderasi longgar atau rigidnya fatwa yang diterbitkan DSN-MUI sangat tergantung pada instrumen perangkat ukur yang dipakai. Dalam penetapan fatwa, penerapan metode yang tepat sangatlah krusial, karena setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metodologi yang telah ditentukan. Fatwa yang dikeluarkan tanpa menggunakan metodologi yang jelas cenderung menghasilkan keputusan hukum yang lemah argumentasinya. Oleh karena itu konsisten dalam penerapan  metode manhaj dalam setiap proses penetapan fatwa tidak bisa dihindarkan.

“Riset sederhana ini menghasilkan kesimpulan DSN-MUI menerapkan pendekatan komprehensif dengan merujuk pada Al-Quran, hadits, ijma’,  qiyas serta kaidah fikih yang didominasi oleh al-Ashlu fi al-Muamalah al-Ibahah. Dan kaidah yang mengandung nilai maslahat, pendekatan qauli didominasi mazhab syafi”i, ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili  dan serta pertimbangan lembaga fatwa internasional seperti AAOIFI (Akademi Ulama Internasional). Adapun metode fatwa DSN-MUI menggunakan 3 pendekatan, Pendekatan Nash Qath’i, Qauli dan Manhaji dengan metode Ijtihad bayani, ta’lili, dan istislahi,” ungkap Beni.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec menyampaikan bahwa promovendus Beni Setyawan dinyatakan lulus dalam studi Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, indeks prestasi kumulatif sempurna 4.0 dengan predikat summa cumlaude, masa studi 2 tahun 9 bulan.  Beni Setyawan menjadi doktor ke-73 yang diluluskan Program Doktor Hukum Islam UII, dan doktor ke-409 yang promosinya diselenggarakan di UII.

Sebelum sidang ditutup, promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA memotivasi promovendus Beni Setyawan dengan pesan.

“Teruskan penelitiannya, untuk kemaslahan umat. Kami antarkan saudara berjuang dengan melalui jalur ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu Islam dan, kami antarkan saudara hingga derajat ini,” pesan Prof. Tamyiz. (IPK)

Aris Abdullah bin Suyadi guru MTs 8 Bantul sudah lama menyiapkan diri untuk menempuh studi Doktor Hukum Islam, setelah berhasil lulus program magister di FIAI UII. Demi niatnya, Aris bertekad mendaftar pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII). Selama menempuh studi program doktor, Aris menyelesaikan disertasinya yang berjudul Metode Ijtihad Majelas Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Beasiswa Ikatan Dinas Perspektif Maqasid Syariah. Sebagai pembimbing penyusunan disertasi Prof. Dr. Kamsi, M.A dan kopromotor Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Perjuangan sampailah pada etape terakhir, Aris Abdullah harus menempuh Ujian Terbuka Promosi Doktor, sebagai upaya mempertahankan disertasi dihadapan penguji Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H serta M. Rofiq Muzakkir, Ph.D di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu UII Jalan  Kaliurang km 14,4 Sleman. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Dr. Asmuni, MA, dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, Kamis 17 Juli 2025.

“Rumusan masalah ada dua. Pertama, bagaimana metode itjihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau MTT dalam menetapkan hukum tentang beasiswa ikatan dinas?. Kedua, bagaimana metode tersebut dianalisis dari perspektif maqasid syariah?” ungkap Aris Abdullah.

Dalam materi disertasi diungkapkan, penelitiannya untuk mengkaji metode ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT) dalam merumuskan fatwa tentang hukum beasiswa ikatan dinas serta menilai relevansinya dari perspektif Maqasid Syariah. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, wawancara, dan refleksi teoritis, ditemukan bahwa MTT melibatkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, dengan dominasi pendekatan burhani yang menekankan rasionalitas hukum dan kemaslahatan sosial.

Aris dalam disertasinya juga sebutkan bahwa beasiswa ikatan dinas diposisikan sebagai akad yang sah secara syariat, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral antara pemberi dan penerima. Dari perspektif Maqasid Syariah, metode ini dianggap mendukung pemeliharaan agama, akal dan harta, meskipun masih memerlukan penajaman dalam aspek tahqiq al-manat agar lebih konstektual dan responsif terhadap dinamika sosial. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa MTT tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memliki nilai praktis dalam membentuk kebijakan pendidikan dan kerja sama kelembagaan.

Aris juga mengupas secara mendalam bagaimana Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan proses ijtihadi dalam merespons persoalan beasiswa ikatan dinas, serta bagaimana metode tersebut dinilai dalam kerangka maqasid syariah. Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa MTT menggunakan pendekatan metodologis yang integratif memadukan tiga metode utama buyani, burhani dan irfani dalam merumuskan fatwa. Namun di antara ketiganya, pendekatan burhani atau pendekatan rasional argumentatif tampak lebih dominan. Ini menunjukkan orientasi kuat MTT pada nalar hukum yang memperhatikan kemaslahatan sosial dan rasionalitas keadilan.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Asmuni, MA, menyatakan promovendus Aris Abdullah dinyatakan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam dengan indek prestasi kumulatif 3.89, sebagai doktor ke-71 yang promosinya di Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-407 yang diluluskan UII.

Prof. Dr. Kamsi, M.A sebagai promotor berpesan kepada promovendus Aris Abdullah.
”Karya tulis yang berupa disertasi yang saudara hasilkan bukan akhir dari saudara berkarya, tapi merupakan karya akademik yang harus disusul karya akademik berikutnya,” kata Prof. Kamsi. (IPK)

Beberapa tahun lalu, kondisi koperasi syariah di Lombok menjadi perhatian Nasri dosen Universitas Muhammadiyah Mataram yang sedang berniat menyusun disertasi untuk meraih gelar dari Program Doktor Hukum Islam FIAI UII. Ketertarikan ini, akhinya berlanjut hingga menjadikan obyek penelitian untuk disertasi.

“Adapun beberapa persoalan yang melatarbelakangi promovendus melakukan penelitian. Pertama, dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok, tumbuh kembang koperasi syariah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasar data sampai tahun 2023 ada 880 koperasi syariah. Nah, kondisi ini di satu sisi memiliki aspek yang positif, di mana masyarakat yang terlayani cukup banyak, pembiayaan semakin luas, namun dinamika bisnis dalam koperasi syariah tidak dapat diprediksi akan lancar saja, bahkan bermasalah, hingga kredit macet. Inilah yang menimbulkan potensi munculnya sengketa. Di sisi lain undang-undang perkoperasian belum mengakomodir tentang penyelesaian sengketa pembiayaan di koperasi syariah,” kata Nasri saat sampaikan pemaparan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor FIAI UII, 16 Juli 2025, di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman.

Nasri mempertahkan disertasi berjudul Formulasi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pranata Lokal Masyarakat Suku Sasak Lombok, diselesaikan setelah menempuh studi program doktor di Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) sejak tahun 2021, hingga dinyatakan berhak menyandang gelar doktor.

Nasri menempuh sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung di FIAI UII disaksikan tamu undangan, kerabat dan keluarga dari Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan salah satu anggota DPRD provinsi NTB. Bertindak selaku ketua sidang ujian terbuka doktor Dr. Asmuni, MA dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Sebagai penguji Prof. Dr. Purwanto, ST, MM. dan Dr. Siti Anisah, SH., MH serta Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec. Selama menyusun disertasi, dibimbing promotor Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, MH, M.Ag dan kopromotor Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

Nasri merumuskan latar belakang penelitian, hingga terusun 3 pertanyaan sebagai fokus dalam pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana hukum perkoperasian di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah? Kedua, mengapa pranata lokal pada masyarakat Suku Sasak menjadi urgen dalam peran menyelesaikan sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah? Ketiga, bagaimana formulasi konstruksi hukum penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis di koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak Lombok?

Termuat dalam kesimpulan disertasinya, disebutkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian sejak orde lama melalui Undang-undang nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian, kemudian masa order baru melalui Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian dan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sampai pasca reformasi melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian bahkan dalam rancangan revisi undang-undang terbaru yang saat ini sedang diperjuangkan oleh gerakan koperasi tidak ada satupan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa justru diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dilengkepanya dalam kesimpulan disertasi bahwa formulasi ideal penyelesaian sengketa pembiayaan bisnis koperasi syariah melalui pranata lokal masyarakat Suku Sasak dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu pembentukan, penerapan dan penegakkan hukum.

Pada sesi terakhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Asmuni, MA menyatakan promovendus Nasri dinyatakan lulus pada Program Doktor Hukum Islam dengan indeks prestasi kumulatif 3.94, masa studi 3 tahun 9 bulan 28 hari dengan predikat cumlaude. Nasri sebagai doktor ke-70 yang promosinya pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-406 yang diluluskan UII.

Selain itu Dr. Asmuni, MA, mewakili promotor menyampaikan kesan pesan kepada promovendus.
”Kita punya tanggungjawab untuk menjaga nama baik Universitas Islam Indonesia dengan cara yang sangat sederhana yaitu menjaga nama baik diri sendiri,” katanya. (IPK)

Imam Agung Prakoso dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam FIAI UII, 16 Juli 2025, di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman. Disertasi berjudulAdat Naik Dango dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqasid Syariah Perspektif Abd Al-Majid An-Najjar diselesaikan setelah menempuh studi program doktor di Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).

Imam Agung Prakoso menempuh sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung di FIAI UII disaksikan tamu undangan, kerabat dan keluarga. Bertindak selaku ketua sidang ujian terbuka doktor Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Selaku penguji Dr. Asmuni, MA. dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag serta Dr. Mustari, M.Hum. Selama menyusun disertasi, dibimbing promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A dan kopromotor Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

“Krisis pangan global yang semakin kompleks mendorong perlunya pendekatan multidispiliner dalam merumuskan strategi ketahanan pangan yang kontesktual dan berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan akademik berupa berlum terintegrasinya kearifan lokal ke dalam diskursus maqasid syariah, khususnya dalam konteks ketahanan masyarakat adat. Tujuan dari disertasi ini, pertama mendiskripsikan dan menganlisis praktik adat Naik Dango dalam kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan barat. Kedua, melakukan kajian nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori Abd al-Majid al-Najjar, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan sistem ketahanan pangan lokal. Ketiga, perlindungan terhadap struktur sosial melalui integrasi komunitas dan keadilan distribusi. Keempat, perlindungan terhadap lingkungan materi melalui pengelolaan hasil tani dan pelestarian ekologi,” kata Imam.

Dalam materi disertasi disebutkan bahwa penelitian ini menggali secara mendalam pelaksanaan Adat Naik Dango dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, dengan pendekatan berbasis pada maqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar. Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn melaksanakan tradisi Naik Dango bukan sekedar sebagai ritual adat tahunan, tetapi sebagai mekanisme sosial, spiritual, dan ekologis yang terintegrasi dalam sistem pertanian mereka. Tradisi ini mempresentasikan bentuk nyata dari manajemen pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, Naik Dango bukan hanya sekedar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai maqasid al-syariah yang sejalan dengan konsep kemaslahatan manusia yang dirumuskan Abd al-Majid al-Najjar. berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa Tradisi Naik Dango jika dianalisis melalui maqasid syariatmaqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar, mencerminkan pemenuhan empat dimensi utama maqasid, yaitu perlindungan kehidupan, jati diri, struktur sosial, dan lingkungan materi.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Nurkholis menyatakan promovendus Imam Agung Prakoso dinyatakan lulus pada Program Doktor Hukum Islam dengan indeks prestasi kumulatif 3.84. Juga dinyatakan sebagai doktor ke-70 yang promosinya pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-406 yang diluluskan UII.

Samad Umarama salah satu dosen IAIN Ternate berhasil meraih gelar doktor pada Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) setelah lulus Ujian Terbuka Promosi Doktor, Senin 14 Juli 2025. Samad berhasil meraih gelar doktor, setelah mempertahankan disertasi berjudul Kontribusi Politik Kesultanan Ternate Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 1999-2019 (Perspektif Fikih Siyasah) di hadapan penguji yakni Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag dan Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag. serta Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. Selaku ketua sidang ujian terbuka yakni Dr. Drs. Asmuni, MA dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Selama Samad Umarama menyusun disertasi, dibimbing oleh promotor Prof. Dr. H.Amir Mu’allim, MIS serta kopromotor Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Disertasi dari penelitian kualitatif deskriptif, diawali dari pergulatan politik dan pemikiran eksistensi Kesultanan Ternate di masa transisi demokrasi yang terjadi pada masa awal orde reformasi. Dampaknya terhadap eksistensi Kesultanan Ternate juga mendapatkan penjelasan analisis dengan menggunakan teori-teori politik Islam yang dihasilkan oleh pemikir muslim. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada studi tentang kontribusi politik pemerintahan. Kasultanan Ternate dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara tahun 1999-2019 perspektif fikih siyasah. Agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka pendekatan dan metode dilakukan disesuaikan topik kajian.

“Informan dalam penelitian ini meliputi para elit kasultanan seperti sultan, para Bobato, tokoh adat, dan tokoh agama,” kata Samad.

Ungkapnya, penelitian untuk mengkaji dan menganalisa birokrasi tradisional Kesultanan Ternate, yakni eksistensi, pengelolaan, penguasaan dan kontribusi politik pemerintahannya terhadap pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 1999-2019, maka dirumuskan pertanyaan penelitian.

”Pertanyaan dalam penelitian adalah bagaimana tata kelola kesultanan Ternate menurut pandangan pemerintahan Islam. Kedua, bagaimana kedudukan kasultanan Ternate dalam ketatanegaraan di Indonesia perspektif fikih siyasah. Ketiga, bagaimana konstribusi politik kesultanan Ternate dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 1999-2019 perspektif fikih siyasah,” jelas Samad.

Temuan dari penelitian Samad yakni fikih siyasah yang menjadi karakteristik tata negara atau sistem pemerintahan Islam menjadi ciri khas Kesultanan Ternate yang dapat ditemukan dalam falsafah tata negara Islam Kesultanan Ternate. Pertama, Adat se Atorang (adat dan aturan) yang merupakan hukum dasar yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga terhadap kerajaan, pengangkatan Sultan pengangkatan pejabat-pejabat politik lainnya. Kedua, istiadat se kabasarang, yakni aturan yang menyangkut kekuasaan dan hak kesultanan misalnya kehormatan, mahkota, singgasana, dan sebagainya. Ketiga, galib se lekuni yakni aturan yang bertalian dengan hak-hak soa menurut asal usulnya, hak milik seseorang, hak dan kedudukan orang asing yang diterima soa. Keempat, ngale se cara yakni mengatur tata cara adat dan budaya menurut kebiasaan masing-masing. Kelima, sere se doniru, juga menyangkut pergaulan di masyarakat misalnya perkawinan, upacara adat dan sebagainya. Keenam, cing se cingare yang menyangkut kedisiplinan dan kepatuhan pada hukum dan posisi masing-masing. Ketujuh, bobaso se rasai, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu, Samad juga sampaikan temuan penelitian tentang mengembangkan teori ashobiyah Ibnu Khaldun pada dinasti Kesultanan Ternate dalam Moluku Kieraha dan sistem pemilihan sultan yang demokratis membuat eksistensi Kasultanan Ternate bertahan menghadap perubahan situasi sampai dengan saat ini.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Asmuni, MA, menyatakan promovendus Samad Umarama dinyatakan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam dengan indek prestasi kumulatif 3.83.  sebagai doktor ke-67 dengan pembelajaran terstruktur yang promosinya di Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-403 yang diluluskan UII.

Promotor Prof. Dr. H.Amir Mu’allim, MIS mengucapkan selamat kepada promovendus.
“Anda harus percaya diri menggunakan gelar ini, Dr. Samad Umarama, S.Ag, MSI. Anda harus bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah ini. Anda juga harus bisa betul-betul membawa nama baik Alumni UII, dan nama baik UII,” kata Prof. Amir.