Bagian Depan Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Daftar Isi Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Editorial Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam disiplin ekonomi, cukup menarik untuk diamati. Sebab ia tak hanya berhenti pada tataran akademis dan perdebatan metodologis, melainkan juga masuk ke wilayah praktis. Di samping itu, marak bermunculan institusi-institusi ekonomi lain yang berlabelkan Islam atau Syari’ah: Asuransi Syari’ah, Multilevel Marketing (MLM) Syari’ah bahkan juga perusahaan percetakan, hotel dan toko swalayan Islam. Ada satu kesamaan mendasar dari kesemua institusi di atas. Mereka coba menerapkan system ekonomi yang diyakini sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan mereka dinyatakan tak hanya untuk meraih keuntungan finansial, melainkan juga untuk berdakwah dan meraih ridha Allah.
Jika gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada level akademis sebagaimana dikembangkan IIIT bersifat relatif terbuka dengan memberi ruang pada berbagai ujicoba pemikiran atau ijtihad, pada bidang yang lebih praktis, segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa seolah telah jelas sejelas-jelasnya. Bahkan menjadi bagian dari promosi, bahwa perbankan Islam adalah perbankan berbasis sistem bagi hasil, bukan perbankan berbasis bunga yang dinilai “melanggar ajaran Islam” yang menyebabkan pelaku maupun nasabahnya menanggung konsekuensi dosa. Demikian pula, produk asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang dikeluarkan perusahaan yang berlabelkan Islam. Selain itu, jatuh pada keharaman karena di dalamnya ada praktik garar (ketidakjelasan pengelolaan dana) dan semacamnya. Begitu juga, perusahaan MLM yang sesuai dengan ajaran Islam adalah perusahaan MLM Syari’ah. Perusahaan MLM lain yang didirikan oleh non-Muslim atau Muslim yang tidak menunjukkan jatidiri syari’ahnya dinyatakan sebagai “tidak sesuai dengan ajaran Islam”.
Realitas seperti tersebut di atas pada akhirnya menyeret Islamiasi Ilmu Ekonomi ke arah yang sangat pragmatis. Pendidikan Ekonomi Islam yang mulai diajarkan – baik lewat lembaga pendidikan spesialis Ekonomi Islam maupun lewat universitas “sekuler” yang membuka program pendidikan Ekonomi Islam –diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di “perusahaan-perusahaan Islami”: perbankan, asuransi dan lainnya yang berlabel syari’ah itu. Pendekatan yang digunakan, bisa diduga, bukan lagi pendekatan yang memberi ruang bagi penelaahan berbagai teori dan konsep secara terbuka, melainkan “pendekatan pasar”. Para mahasiswa dididik untuk memahami, menguasai dan bisa mempraktekkan ilmu Ekonomi Islam yang bentuknya dianggap telah jelas dan baku. Mereka tidak dididik untuk bertanya secara kritis, menggali sekian banyak teori secara terbuka, kemudian memutuskan teori mana yang akan dipegang secara praktis atau bahkan merumuskan teori baru berdasarkan percobaan dan penelitian empirik mereka. Nuansa hegemonikpun menjadi demikian jelas terlihat.
Untuk merespon fenomena di atas, Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari –Agustus 2010 mengetengahkan tema”Penerapan Syari’ah dalam Aspek Ekonomi dan Hukum Keluarga di Indonesia” . Diangkat tema ini bertujuan untuk melihat kembali secara jujur dan kritis akademis tentang penerapan Syari’ah di Indonesia terutama dalam tataran praksis lembaga-lembaga keuangan Syari’ah dan hukum keluarga di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hasil semua ini diharapkan akan menjadi entry point berharga dan kritik konstruktif bagi pengembangan ekonomi Syari’ah dan hukum keluarga di Indonesia.
Tulisan-tulisan yang dimuat dalam Al-Mawarid edisi sekarang ini adalah: 1.Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia ( Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik) oleh Ayief Fathurrahman, 2. Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam )oleh Rahmani Timorita Yulianti, 3. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta oleh Sodriyatun, 4. Posisi Pegadaian Syari’ah di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 oleh Aminuddin, 5. Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 oleh Musataklima, 6. Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia oleh Faiq Tobroni, 7. Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li-Indonesia) oleh Gatot Suhirman, dan 8.Islam Berwajah Indonesia oleh Muhtar Sopiyan. Sebagai akhir edisi ini dimuat pula bookreview atas buku berjudul al-Wajiz fi al-Fikr al-Iqtisad al-Wad’i wa al-Islami oleh Asmuni Mth.
Artikel-artikel yang ditampilkan dalam edisi ini saling melengkapi satu sama lain dan sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai titik-tolak untuk mengembangkan riset dan kajian akademis menelaah kembali aspek “kesyari’ahan” ekonomi Syari’ah hukum keluarga di Indonesia ke depan. Dari redaksi mempersilahkan para pembaca untuk membaca secara kritis dan langsung tulisan-tulisan tersebut di atas.
Selamat membaca.
Redaksi
Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)
Ayief Fathurrahman
Absrtact
In this article. the writer tries to describe the reality of classical fiqh which has been becoming the normative foundation of Islamic banking operations. The evidence suggests that classical fiqh has got difficulties and inability to respond the contemporary problems, particularly the banking shari’ah problems. Therefore, it is required a new formulation of dynamic fiqh in accordance with the times and able to respond contemporary problems. Therefore, it is urgent need to reconstruct the normative foundation of Shari’ah banking in Indonesia, especially that of the classical Islamic jurisprudence.
Keywords: fiqh klasik, perbankan Syariah, landasan normatif, dan teori
Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam)
Rahmani Timorita Yulianti
Abstract
Islamic capital market is developed in order to accommodate the needs of Muslims in Indonesia who wish to invest in the instrument of capital-market instruments in accordance with Islamic principles. The industrial sector is expected to accommodate the capital market and also involves the participation of Muslim citizens to take active steps directly into the main market actors, namely as local investors in the Indonesian capital market. In an effort to realize this, then it is reasonable provided and developed investment instruments such as shares in the Indonesian capital market in accordance with the principles of Islamic teachings. There are requirements for a stock can be categorized in accordance with the provisions of sharia. Companies issuing shares of Islamic law, a company with business and management that do not conflict with the Shari’a, and has a kosher product. The companies will be excluded from the index if it has an Islamic stock exchange for the debt and financial ratios or levels of income from certain interest.
Keywords: saham, pasar modal, Syariah, industri, dan keuangan
Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta
Sodriyatun
Abstract
This article suggests that formal judicial Pawnshop Yogyakarta Shariah Board of Directors established under Decree Pawnshop on the translation of Government Regulation no. 103 of 2000 on Pawnshop, so do not yet have specific rules about pawn in the form of Sharia Law. The existence of the National Fatwa Council of Sharia – the Indonesian Ulema Council No. 25 and 26 as well understood as the juridical basis for the formal operation of Sharia Pawnshop Yogyakarta. Pawnshop Shariah Yogyakarta is an independent unit of Pawnshop which is the result of collaboration between the Bank Muamalah Pawnshop Indonesia. Pawnshop service products Yogyakarta Shariah compliance in accordance with the principles of Shariah fatwa charge of the National Shariah Council – the Indonesian Ulema Council which became operational basis, but still very limited compared with mortgage services products in general, there are no new creations of business development services to answer the needs of the community.
Keywords: fatwa DSN, pegadaian Syari’ah,produk, dan landasan operasional
Posisi Pegadaian Syari’ah di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002
Aminuddin
Abstract
The following article is a research on fatwa National Shariah Council – MUI No. 25 and No. 26 of 2002 as the operational basis of Sharia in Indonesia. From pawnshops this study found that the Fatwa Council of the National Shariah-MUI No. 25 and No. 26 technical bedasarkan determination formulated a fatwa that has been set by the MUI, the review conducted by the Executive Board of the National Shariah Council (BPH-DSN), the result is revealed that fatwa draft form, and then taken in a plenary session of the National Shariah Governing Council to then decide National Fatwa Council to Shariah. Economic realities of society in such a way that demands a lot of different choices of economic services from conventional economic services; community hoping there is certainty of Sharia-based services, particularly in terms of mortgage, and also a request to the Council of Indonesian Ulama Fatwa by conventional economic institutions on economic services that embraces the principles of Sharia.
Keywords: pegadaian Syari’ah, fatwa DSN, operasional, produk, dan layanan
Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008
Musataklima
Abstract
Theoretically between one court to another court split on the basis of jurisdiction (court separation system based on jurisdictions), in Article 55 of the Act No. 21 of 2008 has caused the intersection of two judicial authority of religious courts and public justice in sharia banking dispute. Why is this happening. According to the author of one of the reasons is the assessment stems from mistrust to unpreparedness and religious courts in resolving disputes shariah banking. Judicially Article 55 of the Act No. 21 of 2008 does not contradict horizontally with Article 49 of the Act No. 3 of 2006 and vertically not consistent with the Constitution of 1945. Solutions to the authority of shari’a banking dispute settlement is to the exclusion of common justice to the logic of “Sertificate Property Rights which came first can not be undone by a certificate of ownership that comes later for the same object”, and with the logic of lex specialis derogat leg generalis.
Keywords: kewenangan, perbankan Syari’ah, Undang-undang, pengadilan agama, dan pengadilan umum
Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia
Faiq Tobroni
Abstract
This article investigates the impact of using the concept of ‘ulumul istimbat Koran against the law, one of which is the impact of the implementation of paragraph testament abrogates heritage. Those who agree that the estate has abrogated paragraph will argue that the division of inheritance through a will is no longer valid because it had been established by legal procedure heritage. Permissibility will only apply to parts that will be given to people outside the family. Abrogation between verses of the Quran is also supported by a hadis of the Prophet that prohibits giving testament to the beneficiary. However, those who do not agree that paragraph legacy has abrogated paragraph will argue that the ordinance of the division of inheritance through a will still remain valid. regarding the above hadis prophet soon get the analysis that aim to avoid an heir to inherit the double (according to the science part faraid / fiqh mawaris and parts will fit the sound). Meanwhile, if the division of inheritance is only through a single procedure (bequest division of inheritance), then nothing will get the double.
Keywords: nasakh, wasiat-waris, adat, hukum, dan keadilan
Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li- Indonesia)
Gatot Suhirman
Abstract
The following article investigates historically Fiqh Indonesia raised by Hasbi in 1940, when Indonesia is not independent yet and still to the nationalists against the Dutch colonialists. This can be seen from Indonesia, which is in the term Fiqh Indonesia itself, not the Fiqh of Aceh where Hasbi was born. Of course, should not be forgotten that the word in the term Fiqh Fiqh Indonesia Hasbi also reflects the spirit as a reformer who expressly states that a school will grow faster if adopted by a government. In the context of this kind emphasize the importance of cooperation Hasbi Indonesian Muslims by their government. Hasbi has suggested certainly is not difficult anymore to be developed and accepted by Indonesian Muslims today, considering they are more mature in the national state. Fiqh Indonesia was initiated by Hasbi is the embryo development of understanding of Islam Indonesia in later periods until now.
Keywords: fiqh Indonesia, Hasbi, pemikiran. Rahmat bagi Indonesia, dan metodologi
Islam Berwajah Indonesia
Muhtar Sopiyan
Abstract
Islamic Thought in Indonesia from time to time growing. This development will certainly bring consequences pro and conts. This affects the progress of Islamic thought thinking itself. In conjunction with the local culture in Indonesia, Islam in Indonesia has so far considered to be more tolerant. Tolerance is indicated by the accommodating attitude towards the local culture. This attitude reflects the ability and willingness of Muslim Indonesia to absorb the local culture become part of Islamic teachings. Culture is seen as an inherent part of community life, making it impossible for a movement that took the breath rahmatan lil’alamin suppress something that has become part of the community. It can not be denied that Allah revealed Islam. In the Arab world, but this does not mean that all the smelly arab identical with Islam. This article tries to discuss briefly the growing Islamic thought in Indonesia, which developed at this time and effort to make Islam the Muslims in Indonesia for more faceless face of Indonesia.
Keywords: pluralitas, pemikiran, Islam, Indonesia, dan budaya lokal
Book Review: Ekonomi Islam, Antara Tantangan dan Harapan
Asmuni Mth
Buku karya Abdul Jabbar Hamid al-Sabhany ini berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi Islam di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum termasuk pula pada referensi berbahasa Arab—kecuali beberapa karya kecil yang focus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, al-Maqrizi dan lain-lain. Di samping itu, penulisan buku ini dilandasi kegelisahan Abdul Jabbar ihwal aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadapnya secara proporsional (hal. 12). Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat, mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subyektifitas.
Ucapan Terima Kasih Mitra Bestari
Formulir Berlangganan
Pedoman Penulisan Naskah
Syawalan Keluarga Besar FIAI
Keluarga besar Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) menggelar syawalan bersama pada Sabtu, 18 September 2010. Syawalan yang dihadiri sejumlah dosen dan karyawan beserta keluarga kali ini mengambil tempat di kediaman Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd. Wakil Dekan FIAI, yang berlokasi di Perum Griya Kencana Indah Permai Jl. Wates Km 12,5 Yogyakarta. Selain itu, Syawalan juga menjadi ajang pelepasan sivitas akademik FIAI yang akan berangkat ke tanah suci bersama rombongan jamaah haji UII. Read more
P3I Jalin Kerjasama Dengan Limora
Belum lama ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam (P3I) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI ) UII menjalin kerjasama dengan lembaga LIMORA. Lembaga ini lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib kaum perempuan dan keluarga dalam menghadapi tantangan derasnya arus informasi dan globalisasi, terkikisnya nilai-nilai sosial dan religius di kalangan masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tempat dimana anak-anak, calon generasi penerus bangsa ini dilahirkan dan memegang peranan penting dalam pembentukan character building bangsa ini untuk masa depan yang akan datang dan lebih baik lagi.
Read more
Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus 2010
Bagian Depan Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Daftar Isi Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Editorial Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari–Agustus 2010
Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam disiplin ekonomi, cukup menarik untuk diamati. Sebab ia tak hanya berhenti pada tataran akademis dan perdebatan metodologis, melainkan juga masuk ke wilayah praktis. Di samping itu, marak bermunculan institusi-institusi ekonomi lain yang berlabelkan Islam atau Syari’ah: Asuransi Syari’ah, Multilevel Marketing (MLM) Syari’ah bahkan juga perusahaan percetakan, hotel dan toko swalayan Islam. Ada satu kesamaan mendasar dari kesemua institusi di atas. Mereka coba menerapkan system ekonomi yang diyakini sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan mereka dinyatakan tak hanya untuk meraih keuntungan finansial, melainkan juga untuk berdakwah dan meraih ridha Allah.
Jika gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada level akademis sebagaimana dikembangkan IIIT bersifat relatif terbuka dengan memberi ruang pada berbagai ujicoba pemikiran atau ijtihad, pada bidang yang lebih praktis, segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa seolah telah jelas sejelas-jelasnya. Bahkan menjadi bagian dari promosi, bahwa perbankan Islam adalah perbankan berbasis sistem bagi hasil, bukan perbankan berbasis bunga yang dinilai “melanggar ajaran Islam” yang menyebabkan pelaku maupun nasabahnya menanggung konsekuensi dosa. Demikian pula, produk asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang dikeluarkan perusahaan yang berlabelkan Islam. Selain itu, jatuh pada keharaman karena di dalamnya ada praktik garar (ketidakjelasan pengelolaan dana) dan semacamnya. Begitu juga, perusahaan MLM yang sesuai dengan ajaran Islam adalah perusahaan MLM Syari’ah. Perusahaan MLM lain yang didirikan oleh non-Muslim atau Muslim yang tidak menunjukkan jatidiri syari’ahnya dinyatakan sebagai “tidak sesuai dengan ajaran Islam”.
Realitas seperti tersebut di atas pada akhirnya menyeret Islamiasi Ilmu Ekonomi ke arah yang sangat pragmatis. Pendidikan Ekonomi Islam yang mulai diajarkan – baik lewat lembaga pendidikan spesialis Ekonomi Islam maupun lewat universitas “sekuler” yang membuka program pendidikan Ekonomi Islam –diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di “perusahaan-perusahaan Islami”: perbankan, asuransi dan lainnya yang berlabel syari’ah itu. Pendekatan yang digunakan, bisa diduga, bukan lagi pendekatan yang memberi ruang bagi penelaahan berbagai teori dan konsep secara terbuka, melainkan “pendekatan pasar”. Para mahasiswa dididik untuk memahami, menguasai dan bisa mempraktekkan ilmu Ekonomi Islam yang bentuknya dianggap telah jelas dan baku. Mereka tidak dididik untuk bertanya secara kritis, menggali sekian banyak teori secara terbuka, kemudian memutuskan teori mana yang akan dipegang secara praktis atau bahkan merumuskan teori baru berdasarkan percobaan dan penelitian empirik mereka. Nuansa hegemonikpun menjadi demikian jelas terlihat.
Untuk merespon fenomena di atas, Al-Mawarid Vol. XI, No. 1 Februari –Agustus 2010 mengetengahkan tema”Penerapan Syari’ah dalam Aspek Ekonomi dan Hukum Keluarga di Indonesia” . Diangkat tema ini bertujuan untuk melihat kembali secara jujur dan kritis akademis tentang penerapan Syari’ah di Indonesia terutama dalam tataran praksis lembaga-lembaga keuangan Syari’ah dan hukum keluarga di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hasil semua ini diharapkan akan menjadi entry point berharga dan kritik konstruktif bagi pengembangan ekonomi Syari’ah dan hukum keluarga di Indonesia.
Tulisan-tulisan yang dimuat dalam Al-Mawarid edisi sekarang ini adalah: 1.Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia ( Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik) oleh Ayief Fathurrahman, 2. Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam )oleh Rahmani Timorita Yulianti, 3. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta oleh Sodriyatun, 4. Posisi Pegadaian Syari’ah di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002 oleh Aminuddin, 5. Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 oleh Musataklima, 6. Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia oleh Faiq Tobroni, 7. Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li-Indonesia) oleh Gatot Suhirman, dan 8.Islam Berwajah Indonesia oleh Muhtar Sopiyan. Sebagai akhir edisi ini dimuat pula bookreview atas buku berjudul al-Wajiz fi al-Fikr al-Iqtisad al-Wad’i wa al-Islami oleh Asmuni Mth.
Artikel-artikel yang ditampilkan dalam edisi ini saling melengkapi satu sama lain dan sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai titik-tolak untuk mengembangkan riset dan kajian akademis menelaah kembali aspek “kesyari’ahan” ekonomi Syari’ah hukum keluarga di Indonesia ke depan. Dari redaksi mempersilahkan para pembaca untuk membaca secara kritis dan langsung tulisan-tulisan tersebut di atas.
Selamat membaca.
Redaksi
Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)
Ayief Fathurrahman
Absrtact
In this article. the writer tries to describe the reality of classical fiqh which has been becoming the normative foundation of Islamic banking operations. The evidence suggests that classical fiqh has got difficulties and inability to respond the contemporary problems, particularly the banking shari’ah problems. Therefore, it is required a new formulation of dynamic fiqh in accordance with the times and able to respond contemporary problems. Therefore, it is urgent need to reconstruct the normative foundation of Shari’ah banking in Indonesia, especially that of the classical Islamic jurisprudence.
Keywords: fiqh klasik, perbankan Syariah, landasan normatif, dan teori
Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam)
Rahmani Timorita Yulianti
Abstract
Islamic capital market is developed in order to accommodate the needs of Muslims in Indonesia who wish to invest in the instrument of capital-market instruments in accordance with Islamic principles. The industrial sector is expected to accommodate the capital market and also involves the participation of Muslim citizens to take active steps directly into the main market actors, namely as local investors in the Indonesian capital market. In an effort to realize this, then it is reasonable provided and developed investment instruments such as shares in the Indonesian capital market in accordance with the principles of Islamic teachings. There are requirements for a stock can be categorized in accordance with the provisions of sharia. Companies issuing shares of Islamic law, a company with business and management that do not conflict with the Shari’a, and has a kosher product. The companies will be excluded from the index if it has an Islamic stock exchange for the debt and financial ratios or levels of income from certain interest.
Keywords: saham, pasar modal, Syariah, industri, dan keuangan
Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Dan 26 Tahun 2002 di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta
Sodriyatun
Abstract
This article suggests that formal judicial Pawnshop Yogyakarta Shariah Board of Directors established under Decree Pawnshop on the translation of Government Regulation no. 103 of 2000 on Pawnshop, so do not yet have specific rules about pawn in the form of Sharia Law. The existence of the National Fatwa Council of Sharia – the Indonesian Ulema Council No. 25 and 26 as well understood as the juridical basis for the formal operation of Sharia Pawnshop Yogyakarta. Pawnshop Shariah Yogyakarta is an independent unit of Pawnshop which is the result of collaboration between the Bank Muamalah Pawnshop Indonesia. Pawnshop service products Yogyakarta Shariah compliance in accordance with the principles of Shariah fatwa charge of the National Shariah Council – the Indonesian Ulema Council which became operational basis, but still very limited compared with mortgage services products in general, there are no new creations of business development services to answer the needs of the community.
Keywords: fatwa DSN, pegadaian Syari’ah,produk, dan landasan operasional
Posisi Pegadaian Syari’ah di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002
Aminuddin
Abstract
The following article is a research on fatwa National Shariah Council – MUI No. 25 and No. 26 of 2002 as the operational basis of Sharia in Indonesia. From pawnshops this study found that the Fatwa Council of the National Shariah-MUI No. 25 and No. 26 technical bedasarkan determination formulated a fatwa that has been set by the MUI, the review conducted by the Executive Board of the National Shariah Council (BPH-DSN), the result is revealed that fatwa draft form, and then taken in a plenary session of the National Shariah Governing Council to then decide National Fatwa Council to Shariah. Economic realities of society in such a way that demands a lot of different choices of economic services from conventional economic services; community hoping there is certainty of Sharia-based services, particularly in terms of mortgage, and also a request to the Council of Indonesian Ulama Fatwa by conventional economic institutions on economic services that embraces the principles of Sharia.
Keywords: pegadaian Syari’ah, fatwa DSN, operasional, produk, dan layanan
Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008
Musataklima
Abstract
Theoretically between one court to another court split on the basis of jurisdiction (court separation system based on jurisdictions), in Article 55 of the Act No. 21 of 2008 has caused the intersection of two judicial authority of religious courts and public justice in sharia banking dispute. Why is this happening. According to the author of one of the reasons is the assessment stems from mistrust to unpreparedness and religious courts in resolving disputes shariah banking. Judicially Article 55 of the Act No. 21 of 2008 does not contradict horizontally with Article 49 of the Act No. 3 of 2006 and vertically not consistent with the Constitution of 1945. Solutions to the authority of shari’a banking dispute settlement is to the exclusion of common justice to the logic of “Sertificate Property Rights which came first can not be undone by a certificate of ownership that comes later for the same object”, and with the logic of lex specialis derogat leg generalis.
Keywords: kewenangan, perbankan Syari’ah, Undang-undang, pengadilan agama, dan pengadilan umum
Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia
Faiq Tobroni
Abstract
This article investigates the impact of using the concept of ‘ulumul istimbat Koran against the law, one of which is the impact of the implementation of paragraph testament abrogates heritage. Those who agree that the estate has abrogated paragraph will argue that the division of inheritance through a will is no longer valid because it had been established by legal procedure heritage. Permissibility will only apply to parts that will be given to people outside the family. Abrogation between verses of the Quran is also supported by a hadis of the Prophet that prohibits giving testament to the beneficiary. However, those who do not agree that paragraph legacy has abrogated paragraph will argue that the ordinance of the division of inheritance through a will still remain valid. regarding the above hadis prophet soon get the analysis that aim to avoid an heir to inherit the double (according to the science part faraid / fiqh mawaris and parts will fit the sound). Meanwhile, if the division of inheritance is only through a single procedure (bequest division of inheritance), then nothing will get the double.
Keywords: nasakh, wasiat-waris, adat, hukum, dan keadilan
Fiqh Mazhab Indonesia (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li- Indonesia)
Gatot Suhirman
Abstract
The following article investigates historically Fiqh Indonesia raised by Hasbi in 1940, when Indonesia is not independent yet and still to the nationalists against the Dutch colonialists. This can be seen from Indonesia, which is in the term Fiqh Indonesia itself, not the Fiqh of Aceh where Hasbi was born. Of course, should not be forgotten that the word in the term Fiqh Fiqh Indonesia Hasbi also reflects the spirit as a reformer who expressly states that a school will grow faster if adopted by a government. In the context of this kind emphasize the importance of cooperation Hasbi Indonesian Muslims by their government. Hasbi has suggested certainly is not difficult anymore to be developed and accepted by Indonesian Muslims today, considering they are more mature in the national state. Fiqh Indonesia was initiated by Hasbi is the embryo development of understanding of Islam Indonesia in later periods until now.
Keywords: fiqh Indonesia, Hasbi, pemikiran. Rahmat bagi Indonesia, dan metodologi
Islam Berwajah Indonesia
Muhtar Sopiyan
Abstract
Islamic Thought in Indonesia from time to time growing. This development will certainly bring consequences pro and conts. This affects the progress of Islamic thought thinking itself. In conjunction with the local culture in Indonesia, Islam in Indonesia has so far considered to be more tolerant. Tolerance is indicated by the accommodating attitude towards the local culture. This attitude reflects the ability and willingness of Muslim Indonesia to absorb the local culture become part of Islamic teachings. Culture is seen as an inherent part of community life, making it impossible for a movement that took the breath rahmatan lil’alamin suppress something that has become part of the community. It can not be denied that Allah revealed Islam. In the Arab world, but this does not mean that all the smelly arab identical with Islam. This article tries to discuss briefly the growing Islamic thought in Indonesia, which developed at this time and effort to make Islam the Muslims in Indonesia for more faceless face of Indonesia.
Keywords: pluralitas, pemikiran, Islam, Indonesia, dan budaya lokal
Book Review: Ekonomi Islam, Antara Tantangan dan Harapan
Asmuni Mth
Buku karya Abdul Jabbar Hamid al-Sabhany ini berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi Islam di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum termasuk pula pada referensi berbahasa Arab—kecuali beberapa karya kecil yang focus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, al-Maqrizi dan lain-lain. Di samping itu, penulisan buku ini dilandasi kegelisahan Abdul Jabbar ihwal aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadapnya secara proporsional (hal. 12). Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat, mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subyektifitas.
Ucapan Terima Kasih Mitra Bestari
Formulir Berlangganan
Pedoman Penulisan Naskah
Prof Imam Barnadib Berpulang
Read more
Diskusi Fatwa Arah Kiblat
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam (PP PPI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII, Kamis pagi, 26 Agustus 2010 menggelar diskusi ilmiah rutin untuk dosen. Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang FIAI ini mengambil tema “Menyikapi Perubahan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat”. Diskusi ini menghadirkan dua pembicara yaitu Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., dosen Prodi Syariah dan juga Ketua PKBHI, dan Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., dosen Prodi Pendidikan Agama Islam yang juga Wakil Dekan FIAI UII, dengan Yuli Andriansyah bertindak sebagai moderator. Read more
Baca Alquran bagi Karyawan
Fakultas Ilmu Agama Islam UII mulai Jum’at (16/7) menggalakkan kegiatan pembenahan dan kelancaran membaca Alquran bagi karyawan yang dipandu oleh H. Muhanam, B.Sc. Menurut pemandu, rencana kegiatan ini sudah lama dicanangkan, namun tetapi baru sekarang dapat terlakasana. “Dengan metode yang diterapkan, Insya Allah hanya dengan beberapa kali pertemuan, karyawan sudah dan tambah lancar dalam membaca Alqur’an,” ujarnya. Read more
Verifikasi Kiblat Masjid di Klaten
Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini mengeluarkan Fatwa No. 3 Tahun 2010 tentang Kiblat yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Atas dasar ini, Tim Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam FIAI UII, dimpimpin Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag. dibantu Muntoha Arkanuddin dari Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) Yogyakarta sekaligus Ketua Jogja Astro Club (JAC) bergerak ke Kota Klaten Jawa Tengah tepatnya di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Coper untuk melakukan verifikasi arah kiblat sejumlah masjid.
“Kita ke Klaten atas permintaan beberapa tokoh masyarakat setempat sebelum fatwa itu keluar dan ternyata kebetulan pas kita bergerak fatwa tersebut ramai dibicarakan masyarakat” kata Sofwan. Rencana semula berdasarkan surat permohonan sekitar 5-6 masjid dan mushola yang akan diverifikasi yakni masjid Raudlotus Sholihin, masjid Serang Kusumo, masjid Nurul Hidayah, masjid Besar, mushola Al-Mahmud dan mushola Al-Maghfiroh. Read more
Rapat Kerja Fakultas 2010
Fakultas Ilmu Agama Islam pada Sabtu (31/7) menggelar Rapat Kerja (Raker) di Hall Barat fakultas dalam rangka untuk membahas rencana kerja beberapa tahun ke depan. Raker yang mengawali pelaksanaan amanah untuk masa bhakti 2010-2014 ini dihadiri sejumlah pimpinan fakultas, program studi, dan para dosen. Wakil Rektor III UII, Ir. Bachnas, M.Sc., hadir dan memberikan sambutan pada kesempatan ini mewakili pimpinan universitas. Read more
Vol. IV, No. 1, Juli 2010
Prospek Islamic Development Bank (IDB) Sebagai Representasi Kebangkitan Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Konstelasi Ekonomi Internasional
Ulfa Jamilatul Farida
Abstract
This article aims to oversee the prospect of Islamic Development Bank (IDB) to accelerate the rise of Islamic economic system around the globe. The potential rule of IDB is examined through several international relations theory in library research. The result concludes that IDB has potentially high capacity to be representative of the rise Islamic economic system in the international competition environment. The prosperity and wealth of Muslim nations could be gained only if the network and cooperation among them can be implemented so that integration and political community can be developed as decision maker for Muslim affairs. Through IDB as manifestation of an international Muslim country, an Islamic system can be realized, especially in the economy, but it requires network and loyalty of Muslim countries.
Kata kunci: Islamic Development Bank, globalisasi, ekonomi internasional
Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat
Asnaini
Abstrak
This article aims to analyze the right and contextual uses of zakat as social tools in contemporary Muslim society in which poverty is a common phenomenon. Those who live in poverty suffer many difficulties in improving the quality of their lives. The need for proper education and healthcare decrease their capacity to consume. This situation makes them unable to access more economic resources so that their share of development becomes less. In such economic and social situation, zakat is endorsed as stabilizer and balancer for people living in poor to enable them survive and even sustain and gain strength to compete. For this issue, zakat emerges with a bright future for people development and hence requires a more professional management.
Kata Kunci: zakat, pembangunan, masyarakat
Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)
M. Sularno
Abstract
This research is aimed to analyze the management of zakah conducted by Regional Zakah Organization or Badan Amil Zakat Daerah (abbreviated BAZDA) in Yogyakarta Special Province. Management of zakah by BAZDA is evaluated to meet the legal requirements of Act No. 38 of 1999 on Management of Zakah and Ministry of Religion Affairs Decree No 373 of 2003 on Implementation of Management of Zakah Act. The result indicates that BAZDAs in Yogyakarta Special Province have fulfilled the above laws in institutional organizing, administration, collecting, distributing, and utilizing the benefit of zakah. At some point, some weaknesses arise mainly in the fact that the member of organizations does his job additional one, the lack of standardized reward system, the lack of board of controller and permanent office, a very limited muzakki awareness on BAZDAs as zakah organizations so that they pay directly to mustahiq, .and the lack of zakah regulation.
Keywords : Badan Amil Zakat Daerah, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Pengumpulan zakat, dan distribusi zakat.
Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Uzaifah
Abstrak
This research is taken in order to analyze the implementation of zakat and tax policy in Indonesia as well as to discuss management changes in zakah organization after a new policy regulated in 2003 was implemented. The research is a field research using the documentation, interviews, and literacy study as method to obtain data. The data then will be analyzed using descriptive and interpretative method. The subjects of the research are BAZIS of DIY Province and KPP Pratama Yogyakarta as representative zakah and tax organization based on purposive sampling method. The result shows that government policy has been applied in the Zakah Administration Organization and Tax Services Office in accordance with the regulations in the Act. Zakah management does not change after this policy compared to before it presence. Although the amount of funds collected decreases, the cause was from external factor, i.e. the splitting of the zakah administration organization in DIY into the six organizations.
Keywords: Management, Zakah, Tax, Policy.
Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Fahmi Medias
Abstract
This article is aimed to oversee the rule and significance of cash waqf in Indonesia as a new social tool to alleviate poverty. Library research is employed to analyze the development of cash waqf in Indonesia. Cash waqf is introduced as a new concept of waqf to solve many social problems in society. In Indonesia it has been legalized by both Islamic scholar and national law so that Muslims have a chance to maximize its utilization. To improve and extend cash waqf functions for social purposes it is important to every waqf organization to develop its human resources capacity, mainly in its professionalism, commitment, and understanding of cash waqf importance for development.
Kata kunci: Waqaf tunai, Waqaf produktif, Ekonomi Islam
Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam
Syafrudin Arif
Abstract
Waqf itself is a principle that entails generous applications in developing the non-profit, nongovernmental sector and increasing the quantity of welfare services to improve socio-economic welfare of a society. This provides justification for theoretical studies of the application of Awqaf and the development of their properties in Muslim countries and communities. The cash waqf is expected to be an alternative instruments for the poverty alleviation programs. In the Islamic socioeconomic concept, there is a source of social fund that is economically and politically free of charge, namely cash waqf. The objective of the paper is to investigate how this institution can be used in contemporary times to solve economic problems in Muslim society, especially in Indonesia. It is believed that if the potency of waqf is empowered by productive method, it will give more contribution to redistribute assets and opportunities, capacity building and wealth creation, and to extend income support.
Kata kunci: wakaf tunai, potensi, redistributif, kemiskinan (cash waqf, potentiallity, redistributive, poverty)
Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)
Wartoyo
Abstrak
This article aims to discuss the term of riba in the modernist and neo-revivalists thought as represented in Abdullah Saeed and Yusuf Qaradhawi different opinion on it. The difference between the modernist and neo-revivalists in usury problem stems from differences in the understanding and interpretation of the verses of the Koran that speak about it. Contextuality of the modernists put the text forward the law, so that the conventional view that bank interest is not the same as usury, while the neo-revivalist view that the problem of usury should be seated as a final assessment as mentioned in the Koran, in which each of the additional capital is usury and haram.
Keyword: Riba, interest, Modernis, Revivalis.
Resensi Buku: Format Keuangan Publik yang Islami
Fajar Hidayanto
Bahwa ekonomi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu berbasis ajaran dan nilai-nilai Islam, ternyata mengalami perkembangan sangat pesat justru pada saat ekonomi neoliberal telah menjadi mainstream global. Perkembangan tersebut ditandai dengan studi ekonomi Islam yang telah diajarkan di Negara-negara muslim dan beberapa universitas di Eropa, USA dan Australia.Perkembangan sistem ekonomi Islam juga ditandai dengan lahirnya lembaga perbankan dan lembaga keuanan Islam non bank di belahan dunia.
Kunjungan IAIN Raden Fatah Palembang
Untuk mempelajari student goverment dan sharing tentang ekonomi Islam, Kamis (29/7) lalu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang berkunjung ke FIAI. Kunjungan utamanya difokuskan pada Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) dan Program Studi Ekonomi Islam. Rombongan terdiri dari 35 orang dipimpin oleh Akmal Kamil Kepala Prodi Ekonomi Islam.
Read more