Undang-undang Martabat Tujuh adalah karya paling monumental Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara yang diwariskan hingga saat ini. Undang-undang tersebut berhasil mengatur kehidupan masyarakat, keluarga kesultanan, pejabat, dan pegawai yang ada di Buton dan membawa Buton ke zaman keemasan. Keberhasilan Undang-undang Martabat Tujuh ini karena ia dibuat dan diundangkan dengan memadukan antara ajaran tasawuf, fiqh, dan budaya lokal masyarakat Buton.

Demikian kesimpulan field riset yang dilakukan oleh salah satu dosen Program Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. Hasil riset tersebut dipresentasikan dalam International Conference on Diciplines in Humanities and Social Sciences (DHSS) 2016, Bangkok, Thailand, Selasa-Rabu, 18-19 Rajab 1437 H/26-27 April 2016. Konferensi diselenggarakan oleh Emirates Association of Arts and Management Professionals (EAAMP).

Dalam konferensi tersebut judul yang diketengahkan Dr. Muhammad Roy—begitu ia biasa disapa—adalah ‘Acculturation among Local Wisdom, Law, and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate’. “Akulturasi sufisme Islam dengan budaya lokal tampak sekali dalam pasal, peraturan, ajaran, dan nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-undang Martabat Tujuh,” tulis Dr. Muhammad Roy.

“Penamaan Martabat Tujuh sebagai nama Undang-undang, konsep binci-binciku kuli, adanya pasal hakim agama, sistem pemerintahan, konsep dan syarat sultan, pembagian kekuasaan kesultanan, dan tingkatan tata pemerintahan Buton merupakan bukti adanya akulturasi sufisme Islam dengan budaya lokal Buton dalam pembentukan Undang-undang Martabat Tujuh,” lanjutnya.

Dr. Muhammad Roy berharap dosen-dosen Universitas Islam Indonesia (UII) lebih banyak yang berpartisipasi dalam seminar atau konferensi internasional. “Sebagai manifestasi internasionalisasi (UII),” tuturnya. Terkait biaya, sebagaimana yang dirasakan oleh Dr. Muhammad Roy, saat ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebab UII, melalui Badan Pengembangan Akademik (BPA) mensupport full untuk kegiatan akademik (seminar/konferensi) internasional. (Samsul Zakaria/DMRP)

Tidak bisa dimungkiri bahwa penyandang difabel merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat di setiap tempat. Namun demikian penyandang difabel seakan masih menjadi penduduk yang dinomorduakan di negeri ini. Meskipun beberapa tempat telah memberikan ruang atau fasilitas publik khusus untuk para penyandang difabel, namun terkadang penyediaan tersebut masih belum memenuhi standar.

Berangkat dari kondisi tersebut, untuk meningkatkan dan memenuhi hak-hak difabel di Indonesia, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPPRBM) Solo, Jawa Tengah mengadakan kunjungan ke Pusat Studi Islam (PSI) Universitas Islam Indonesia (UII) dalam rangka menjalin kerjasama riset tentang difabel yang akan dilakukan di beberapa tempat Jawa Tengah. Kunjungan ini berlangsung pada hari Jum’at 23 Jumadil Akhir 1437 H/1 April 2016 di Kantor PSI UII Demangan Baru.

Dalam kunjungan tersebut pengurus beberapa pengurus PPPRBM Solo memaparkan beberapa realitas kehidupan difabel di Indonesia khususnya pada beberapa daerah di Jawa Tengah. Mulai dari pelayanan di ruang publik sampai dengan pemenuhan negara terhadap hak-hak masyarakat difabel ini.

Drs. Yusdani, M.Ag., selaku Direktur PSI juga memberikan tanggapan dari perspektif Islam terkait dengan masyarakat difabel ini. “Penyandang difabel juga merupakan bagian masyarakat yang mempunyai hak asasi sebagai manusia dan hak tersebut harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Islam,” ujarnya.

Pertemuan ini merupakan langkah awal membangun kerjasama PSI dengan PPPRBM Solo dalam hal sosial dan keislaman sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. “Harapannya ke depan banyak kegiatan lain yang bisa dikerjasamakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,” ujar Edi Safitri, S.Ag., MSI., selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) PSI UII dan Dosen Mata Kuliah Umum (MKU) UII.

Sebagai langkah konkrit ke depan, beberapa tim PSI akan turun ke lapangan memberikan pemaparan dan pengarahan kepada para anggota peneliti dalam hal pengambilan data. (Samsul Zakaria/AA/IZ)

Maqashid syari’ah adalah kajian hukum Islam yang selalu menarik dan terus berkembang. Berkenaan dengan itu, Program Paskasarjana (PPs) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) merespon dengan mengadakan Seminar Internasional tentang Maqashid Syari’ah dan Tantangan Kontemporer (Maqaashid Syarii’ah: Rukyah Mandzuumiyyah min ajli Muwaajahati at-Tahaddiyaat al-‘Aalamiyyah al-Mu’aashirah).
Hadir sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut, Prof. Jasser Auda, Ph.D. Dia adalah dosen di Karleton University, Kanada sekaligus sebagai Ketua Ma’had Maqashid. Jasser Auda dikenal sebagai ilmuan kontemporer yang mengelaborasi maqashid syari’ah dengan perspektif modern. Beberapa bukunya telah banyak dikaji di Indonesia. Salah satu masterpiece-nya adalah Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.
“Saya senang sekali bertemu saudara sekalian di Indonesia, yang terkenal sebagai negara Islam terbesar, khususnya di UII yang merupakan universitas tertua di Indonesia,” tuturnya di hadapan peserta seminar di Demangan Baru, Sabtu, 08 Rajab 1437 H/16 April 2016. “Pada hakikatnya, pembicaraan mengenai persoalan dunia saat ini bersama saudara semua adalah hal penting,” lanjutnya.
Jasser Auda mengajak untuk mengkaji maqashid syari’ah secara kontekstual sehingga lebih mampu menjawab tantangan zaman. “Karena banyak persoalan kontemporer yang tidak muncul pada fikih klasik, seperti soal lingkungan misalnya,” paparnya.
“Saya cukupkan sekian. Terima kasih, saya berharap bahwa makna sudah mengalir lewat ruh bukan lewat layar,” tuturnya mengakhiri presentasi dan kemudian dilanjutkan tanya jawab. Selain menjadi narasumber utama Seminar Internasional, Jasser Auda turut menjadi penguji (promotor) disertasi dalam ujian tertutup promovendus atas nama Aly Abdoel Mun’iem, MSI.
Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara lain, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (Dekan FIAI). Sebelumnya, Tamyiz juga telah melakukan riset tentang Jasser Auda tepatnya tentang “Respon Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Yogyakarta Terhadap Konsep Ushul Fiqh Jasser Auda”. Turut mendampingi, Dr. Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI (Direktur PPs FIAI) dan Aly Abdoel Mun’iem, MA (penerjemah).
Selaku Dekan FIAI, Tamyiz mengapresiasi Seminar Internasional yang dihelat PPs FIAI. “(Acara ini) baik untuk merumuskan maqashid yang holistis yang sifatnya lebih ke publik dari sekadar individu. Seperti hifdzu an-nafs atau hifdzu al-maal yang bersifat publik. Jadi perumusan maqashid tidak hanya seperti yang sudah ada,” tuturnya.
Sementara bagi Direktur PPs FIAI, Dr. Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI., kehadiran Jasser Auda memberikan nuansa akademik baru. “Dalam ujian digunakan 3 bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris). Dia juga penguji internasional pertama bagi PPs. Selama ini penguji hanya lokal (Indonesia),” tuturnya saat diwawancarai Senin, 02 Sya’ban 1437 H/09 Mei 2016. Menurutnya, dalam ujian terbuka doktoral Aly Abdoel Mun’iem, Jasser Auda akan kembali datang. Bila tidak memungkinkan ujian dilakukan dengan video konference/skype. (Samsul Zakaria/MSI)

Dalam rangka pengembangan institusi, Program Studi Ekonomi Islam (PSEI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan silaturahim akademik (silak) ke Malang, Kamis-Sabtu 13-15 Rajab 1437 H/21-23 April 2016. Kunjungan dalam rangka kerjasama tersebut menitikberatkan pada dua institusi, yaitu Universitas Brawijaya (UB) dan Kanindo Syariah Jawa Timur (Jatim).
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ghozali Maski, SE., MS., Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, mengapresiasi kedatangan delegasi FIAI UII. “Kami menyambut baik kedatangan rombongan dari Prodi Ekonomi Islam FIAI UII di kampus kami. Program Studi Ekonomi Islam di FEB UB ini baru dibuka pada tahun 2011 dengan izin rekor, namun sebelumnya sudah ada embrio dalam bentuk Konsentrasi Ekonomi Islam pada Jurusan Ilmu Ekonomi,” tuturnya.
Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah untuk silaturahim, sharing, dan menjalin kejasama/Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, rombongan juga berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan program studi sehingga diharapkan PSEI dapat lebih baik lagi demi mencapai tujuan bersama.
Para peserta pada kunjungan silaturahmi ini adalah para dosen dan laboran PSEI yang terdiri dari Dekan FIAI, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Islam, Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., beserta 8 orang dosen lainnya dan 1 orang laboran. Selain ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam juga melakukan kunjungan ke Inkubator Bisnis UB yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UB. Bersamaan dengan itu ditandatangai MoU antara UII dan UB. Dari pihak UII diwakili oleh Dekan FIAI dan dari UB oleh Dekan FEB, Prof. Candra Fajri Ananda, SE.
Rombongan Prodi Ekonomi Islam juga disambut baik di Koperasi Agro Niaga (Kanindo) Syari’ah Jatim, Jumat 15 Rajab 1437 H/22 April 2016. Selain untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama, kunjungan ini juga bertujuan untuk berdiskusi mengenai beberapa hal yang terkait dengan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pendampingan usaha.
“Prodi Ekonomi Islam berharap ke depannya dapat terus menjalin kerjasama dengan Kanindo Syari’ah untuk memperkuat konsentrasi bisnis Islam yang akan diselenggarakan pada tahun ini insyaAllah,” ujar Dekan FIAI. Kunjungan pada kedua objek dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) antara kedua belah pihak. Dari pihak UII diwakili oleh Dekan FIAI dan dari Kanindo Syari’ah Jatim oleh Ketua Kanindo, Drs. H. Untung Endro Cahyono, MM.

Mahasiswa dituntut untuk menguasai keahlian praktis supaya teori yang dipelajari dikelas dapat lebih bermanfaat. Bagi mahasiswa Program Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) satu satu keahlian praktisnya adalah tentang beberapa hal yang menyangkut dengan peradilan agama.

Untuk menguatkan kerjasama yang sudah terjalin, PSHI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta. Dari pihak UII diwakili oleh Dekan FIAI Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Sementara dari PTA langsung oleh Ketua PTA Drs. H. Yasmisi, SH., MH.

Hadir sebagai saksi, Ketua PSHI Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS. Selain itu acara dihadiri oleh pimpinan FIAI, Dosen PSHI, Hakim Tinggi Agama PTA Yogyakarta, dan Ketua Pengadilan Agama (PA) se-Yogyakarta. Acara dilaksanakan di Ruang Sidang FIAI, Senin, 13 Jumadil Ula 1437 H/22 Februari 2016.

Dalam sambutannya, Dekan FIAI berharap kerjasama antara FIAI UII dan PTA Yogyakarta serta PA se-Yogyakarta dapat berjalan dengan baik. Sebab, salah satu medan juang alumni hukum Islam adalah peradilan agama.

Drs. H. Yasmidi, SH., MH., menyambut baik MoU dan MoA dengan FIAI UII. Dia merasa terhormat untuk menjalin hubungan baik dengan insan akademis. Harapannya, kerjasama yang terjalin dapat memberi manfaat kepada kedua belah pihak.

Bagi Drs. Yasmidi, mahasiswa perlu belajar ke PTA dan PA. Sebaliknya, para hakim PA juga perlu mendapatkan masukan dan dari mahasiswa dan dosen PSHI. Dengan demikian akan terjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari UII ke PTA dan sebaliknya. (Samsul Zakaria)