Islam hakikatnya terbangun di atas asas moderasi (moderat). Namun seringkali ada beberapa kelompok yang membawa Islam yang moderat tersebut dalam wilayah ekstrimisme (tatharruf). Akhirnya Islam menjadi dibenci oleh kelompok tertentu. Dalam kasus tersebut tentu saja yang salah bukan Islamnya tetapi “oknum” yang membawa Islam dengan model/pola yang kurang tepat.

Hal itulah yang mengemuka dalam an-Nadwah al-‘Ilmiyyah al-‘Aalamiyyah (International Seminar) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII). Bertempat di Ruang Sidang FIAI, Kamis, 05 Muharram 1438 H/06 Oktober 2016. Hadir sebagai pembicara Guru Besar Zaytunah University dan Mantan Menteri Agama (2014-2015) Tunisia, Prof. Dr. Mounir Tlili. Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan FIAI Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Dalam seminar bertajuk Binaa-u al-I’tidaal fi ad-Diin (Membangun Moderasi dalam Beragama) tersebut, Mounir mengawali materinya dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam diterima dengan baik di Indonesia dan akhirnya menjadi agama mayoritas penduduknya. Bagi Mounir, agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Salah satu karakteristik muslim yang baik, menurut pemaparannya, adalah tidak menyukai kebaikan untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana agar kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. “Tidak beriman salah seorang diantara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri,” tuturnya menyitir hadits dalam seminar yang dimoderatori oleh Samsul Zakaria, S.Sy.

Bagi Mounir, manusia yang ada di dunia ini bagaikan berada dalam satu bahtera besar (safiinah). Apapun kelompoknya dan agamanya harus saling bekerjasama menjaga bahtera tersebut. Sebab kalau ada satu pihak yang melubangi bahtera tersebut maka yang celaka adalah semua penumpang bila bahtera lantas tenggelam. Oleh karena itu berbeda pemikiran dan keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan dan bertikai hingga menyebatkan rusaknya kapal.

Dalam konteks membangun moderasi dalam beragama Mounir mengingatkan untuk memahami agama dengan benar dan sempurna. Sebab Islam pada dasarnya sudah moderat. “Ironis sekali ada anak yang mengkafirkan orang tuanya hanya karena berbeda pemahaman dalam hal yang memang diperselisihkan ulama’ (khilaafiyyah),” tuturnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman Islam yang moderat dan toleran untuk kehidupan yang lebih baik.

Terakhir Mounir juga menyampaikan bahwa seringkali Islam dikesankan sebagai agama yang keras karena adanya huduud (seperti hukuman potong tangan, rajam, dan sebagainya). Sementara yang demikian itu sebenarnya bukan asal (waton) potong tangan, bukan asal rajam, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai diterapkannya hukuman tersebut. Dan tujuan inti dari hukuman tersebut bukan potong tangan atau rajamnya namun supaya tidak terjadi lagi hal sama di kemudian hari (efek jera).

Mounir mengisahkan di masa Khalifah Umar bin Khaththab dimana ada seorang yang dilaporkan mencuri. Pelapor menginginkan agar pencuri tersebut dipotong tangannya sebagaimana aturan syari’at. Namun ternyata Umar urung melakukannya karena pertimbangan bahwa pencurian tersebut terjadi di masa paceklik. Ditambah lagi pencuri tersebut mencuri untuk mencukup kebutuhan pokoknya saja. (Samsul Zakaria/Syari’ah)

Kurikulum adalah komponen penting dalam dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi (PT). Seiring dengan berjalannya waktu, kurikulum terus mengalami perubahan dan perkembangan. Belakangan ini yang cukup sering dibicarakan adalah tentang kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Merespon hal tersebut, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Workshop Evaluasi Kurikulum Berbasis KKNI. Hadir sebagai narasumber, Dr. Suyadi, M.Pd.I., pakar KKNI dan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sebelumnya, Suyadi bersama Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag., telah menulis buku yang berjudul Desain Kurikulum Perguruan Tinggi: Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Menurutnya, KKNI sebenarnya merupakan sebuah keharusan. Apalagi dihadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Istilah lain dari KKNI adalah Indonesian Qualification Frmanework (IQF).

Diterangkan Suyadi bahwa KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikann dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Pada awalnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menolak KKNI. Namun pada akhirnya mau tidak mau harus menerima model kurikulum tersebut. Bahkan ada ultimatum bila sampai semester genap tahun ajaran 2017-2018 belum diterapkan maka program studi (prodi)nya akan ditutup.

Suyadi menambahkan bahwa dengan diterapkannya KKNI maka memungkinkan adanya ahli yang tidak memiliki gelar akademik untuk mengajar di kampus. Tentunya setelah adalah proses seleksi dan ujian yang tidak sederhana. Selanjutnya, kedepannya perguruan tinggi juga harus mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Dalam konteks kurikulum KKNI, prodi harus memiliki sistem penjaminan mutu internal. Selebihnya, akreditasi sebuah program studi nantinya tidak hanya oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetapi juga oleh lembaga akreditasi internasional.

Setelah workshop tersebut semua prodi di FIAI mengirimkan draft kurikulum KKNI untuk di-review oleh Suyadi. Setelah itu dikembalikan lagi ke masing-masing prodi untuk disempurnakan. Betatapun demikian dalam prosesnya nanti tetap membutuhkan pendampingan lagi dari tim ahli untuk sampai disahkan.

Dalam workshop tersebut juga dipaparkan oleh Wakil Dekan FIAI Dra. Sri Haningsih, M.Ag., tentang Kurikulum Ulil Albab. Kurikulum tersebut sebenarnya juga mengacu kepada atau irisan dari KKNI namun sudah diselaraskan dengan keunikan dan kondisi spesifik UII. Meskipun belum final namun perlu untuk diketahui oleh tim kurikulum masing-masing prodi. (Samsul Zakaria/FIAI)

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kerja (Rakorja) tingkat universitas bulan Juli lalu, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Rakorja tingkat fakultas. Bertempat di Ruang Sidang FIAI, Rabu, 28 Dzulqa’dah 1437 H/31 Agustus 2016.

Secara spesifik Rakorja tersebut bertujuan untuk memaparkan rancangan program pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2017. Setelah itu, para dosen memberikan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan terhadap program yang diusulkan. Rakorja dihadiri oleh seluruh Dosen Tetap Reguler dan Pejabat Struktural di lingkungan FIAI.

Dalam sambutannya Dekan FIAI Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., menyampaikan bahwa untuk pengembangan program perlu dirancang tentang riset kolaboratif dengan universitas luar negeri. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas riset FIAI. Selain itu juga terkait students dan lecturers exchange penting untuk dilakukan.

Sementara dalam konteks kurikulum perlu segera merespon dan melakukan fiksasi kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselaraskan dengan Kurikulum Ulil Albab yang sedang dirancang oleh universitas. Kurikulum menjadi penting sebab menjadi penentu berkualitas tidaknya proses pembelajaran dan lulusannya nanti.

Rektor UII Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikian bahwa FIAI memiliki peluang lebih untuk membumikan nilai rahmatan lil ‘alamin yang menjadi core value UII. FIAI juga diharapkan lebih mampu memberikan jawaban (solusi) atas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat.

Rektor juga menyatakan bahwa untuk kepentingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), UII masih membutuhkan sekitar 1800 penelitian dan 300 judul buku. Oleh karena itu bagi dosen yang terbiasa menulis hal ini menjadi peluang untuk dimanfaatkan dengan baik dengan lebih aktif berkarya. Lebih umum lagi, semua dosen harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan akreditasi institusi UII.

Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) UII, Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS., mengingatkan bahwa Rakorja kali tersebut menandai setengah perjalanan pimpinan sekarang. Oleh karena itu, perlu dilakukan muhasabah dan perbaikan supaya tidak kecewa di akhir. Luthfi juga menegaskan bahwa RKAT adalah ukuran keberhasilan Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi (Kaprodi). Karenanya, RKAT harus dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara maksimal. (Samsul Zakaria/FIAI)

Dalam rangka memberikan bekal awal bagi mahasiswa baru, Program Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Studium General (SG). Bertempat di Auditorium Fakultas Teknologi Industri (FTI) lantai 3, Selasa, 27 Dzulqa’dah 1437 H/30 Agustus 2016. SG tersebut juga bertujuan untuk membina mahasiswa baru PSHI.

Hadir sebagai narasumber, Imam Mustofa, SHI., MSI. Alumnus PSHI tersebut saat ini menjadi Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo, Metro, Lampung. Di awal paparannya dia menyampaikan bahwa dia merasa terhormat diberi undangan untuk mengisi SG. “Tidak ada mantan murid. Orang tua saya yang telah ‘menurunkan’ saya ke bumi. Guru-guru (dosen-dosen) saya yang akan ‘mengembalikan’ saya ke langit,” tuturnya kepada dosen dan mahasiswa yang hadir.

Imam Mustofa menyemangati mahasiswa untuk lebih membuka wawasan. “Perintah yang pertama kali turun adalah perintah iqra’ (membaca), bukan ngorok,” ungkapnya sembari berseloroh. Oleh karena itu, tambahnya, yang utama adalah bukan masalah bagaimana masa depan. Tetapi adalah apa yang harus disiapkan untuk menyongsong masa depan. Berhasil tidaknya kuliah tergantung keinginan kuat mahasiswa. “Penjajah yang paling kuat adalah diri sendiri,” katanya menegaskan.

Dia juga memaparkan bahwa peluang berkarya bagi alumni PSHI sangat luar biasa. Tergantung bagaimana mahasiswa menyiapkan diri sebaik mungkin. Dia menegaskan bahwa mahasiswa harus rajin bangun pagi. “Kalau bangun pagi saja sulit bagaimana membangun rumah tangga. Bagaimana membangun masa depan,” tukasnya dalam SG yang dimoderatori Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag tersebut.

Selain itu, Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS (Ketua PSHI), juga turut menjadi narasumber SG. Dia menyampaikan bahwa mahasiswa harus kuliah dengan serius dan mampu go international. Hal ini sesuai dengan komitmen PSHI untuk terus mengembangkan atmosfir akademik berwawasan global. Sebelumnya dia mengenalkan seluruh Dosen Tetap dan Staf PSHI. Prof. Amir juga menyampaikan keunggulan-keunggulan PSHI.

Dalam sambutannya, Dekan FIAI Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., menyampaikan bahwa kurikulum PSHI banyak yang bersifat internasional. Artinya beberapa mata kuliah juga berlaku di universitas Islam yang ada di dunia. Dia juga memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dimana tahun depan (2017) UII rencananya menjadi tuan rumah untuk tingkat nasionalnya. (Samsul Zakaria/Syari’ah)

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PSPAI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) yang menjalankan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Internasional di Malaysia dan Thailand sudah kembali ke Indonesia. Berbagai cerita menarik dan pengalaman akademik yang tidak terlupakan bagi mahasiswa menjadi bagian penting dari proses PPL tersebut.

Sebelumnya, di Ruang Sidang FIAI, Sabtu, 25 Syawwal 1437 H/30 Juli 2016, Wakil Rektor I UII Dr. Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI., melepas secara resmi keberangkatan mahasiswa. Sebanyak 4 (empat) mahasiswa melaksanakan PPL di Brainybunch International Islamic Montessori, Selangor, Malaysia. Mereka terdiri dari Andri Setiawan, Fatihatul Muthmainah, Ulufi Khasanah, dan Nisa Havidza.

Sementara itu 11 (sebelas) mahasiswa lain diberangkatkan ke daerah Pattani, Thailand untuk mengajar di lembaga-lembaga/sekolah-sekolah yang ada di sana. Mereka terdiri dari; Andi Mustafa H, Nur Azizah, Anas Ahmad Rahman, Hermansyah, Rico Setya Priatama, Wahyuddin Luthfi, Sarah Sabilah, Kurnia Alifiani, Dwi Nur Rachmawati, dan Siti Nur Chanifah.

Setelah melakukan PPL selama kurang lebih 1 bulan, Selasa, 27 Dzulqa’dah 1437 H/30 Agustus 2016, para mahasiswa dibersamai dosen pembimbing tiba di Yogyakarta. Pihak Brainybunch mengapresiasi program PPL Internasional tersebut. Banyak manfaat yang diraih kedua belah pihak dari program tersebut. Mereka berharap program tersebut dapat berlanjut di tahun mendatang.

Fatihatul Muthmainah sebagai peserta terbaik PPL di Brainybunch merasa bersyukur mengikuti PPL Internasional. Baginya kesempatan tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuannya dan peserta lain dalam menguasai bahasa Inggris. Dia berharap ke depan lebih banyak lagi program yang ditawarkan prodi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan mendorong mereka berperan aktif di kancah internasional.

Ketua PSPAI, Dr. Junanah, MIS., merasa bersyukur dengan suksesnya PPL Internasional 2016. “Alhamdulillah, yang ditempati merasa senang dan berkenan dengan kehadiran mahasiswa. Mahasiswa merasa satu bulan adalah waktu yang singkat sehingga tahun depan bisa diperpanjang dengan digabung dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kalau UII mengizinkan,” harapnya.

Selama berada di Thailand, selain melakukan penarikan secara resmi peserta PPL, para dosen pembimbing PPL juga melakukan presentasi tentang Sinergi Akademik antara Fakultas Agama Islam Fatoni University (FTU) dengan PAI FIAI, Ahad-Senin, 25-26 Dzulqa’dah 1437 H/28-29 Agustus 2016. Dalam hal ini Dra. Sri Haningsih, M.Ag., memaparkan tentang Rumusan Capaian Pembelajaran berbasis KKNI sekaligus membingkai aktivitas program Memorandum of Agreement (MoA) FIAI dengan FAI FTU.

Selanjutnya, Drs. Ajen Wijdan SZ, MSI memaparkan tentang Pola Pengembangan Madrasah Empowering Center (MEC) dilanjutkan Siska Sulistyorini, S.Pd.I., M.Pd.I., presentasi tentang Learning Inovation Center (LIC) PSPAI FIAI. Terakhir Drs. Imam Mujiono, M.Ag., yang mendedahkan tentang materi Public Speaking.

Terkait dengan MoA antara FIAI dan FTU disepakati bahwa tahun 2017 akan dilaksanakan riset kolaboratif (joint research) dan pertukaran dosen (lecturers exchange). Dalam hal ini semua prodi di FIAI akan terlibat. Sementara terkait PPL Internasional di Thailand kedepannya akan dikoordinatori oleh Pusat ASEAN Bagian Indonesia (PUSAINA) FTU. Sebab PUSAINA sudah dipercaya dan diotorisasi oleh pemerintah untuk menangani program tersebut. (Samsul Zakaria/PAI)