Sekapur Sirih Edisi XII Tahun 2004

Perkembangan hukum di suatu negara selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah negara bersangkutan. Dalam kasus Indonesia, kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat muslim, “terpecah” karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda dahulu, yang mengembangkan hukum Barat dan hukum adat dengan berbagai upaya, dengan tujuan menghambat pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dengan berbagai jalan. Tetapi dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional. Dengan demikian status hukum Islam di Indonesia sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum eks Barat dalam sistem hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam rangka mengarah kepada tercapainya tujuan pembangunan dan pembinaan hukum nasional, sudah selayaknya semua peraturan Perundang-undangan di Indonesia diarahkan kepada terbentuknya peraturan Perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk merespon kebutuhan masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum, pemerintah telah menggulirkan Undang-Undang tentang Advokat. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menggantikan peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu kemajuan yang mempunyai signifikansi bagi alumni Fakultas Syari’ah adalah penjelasan Bab II pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang isinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syari’ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu Kepolisian. Mengacu kepada bunyi pasal tersebut beserta penjelasannya, maka alumni Fakultas Syari’ah mempunyai status dan peluang yang sama untuk menjadi Advokat dengan produk perguruan tinggi hukum lainnya. Terlepas dari sikap pro dan kontra dari masyarakat akan kehadiran UU Advokat khususnya isi dari Bab II pasal 2 beserta penjelasannya, UU tersebut layak untuk direspon positif, karena UU tersebut merupakan legalitas sarjana Syari’ah (Sarjana Hukum Islam) untuk menduduki profesi sebagai Advokat. Selain itu implikasi positif yang perlu ditangkap adalah profesionalisme SDM produk Fakultas Syari’ah sangat mendesak untuk dipersiapkan, dan yang tidak kalah penting dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UU Advokat perlu disosialisasikan, mengingat peran Advokat bukan hanya dalam proses peradilan tetapi juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan.

Berangkat dari beberapa pernyataan di atas, pada Al Mawarid edisi kali ini penyunting mencoba mewacanakan kembali beberapa kajian yang komprehensif tentang prospek dan tantangan Sarjana Syari’ah Pasca Undang-Undang Advokat, agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif.

Beberapa pemikir muda Islam ikut berpartisipasi dalam tema kali ini. Sebagai artikel pembuka Agus Triyanta mengulas bagaimana kelahiran Undang-undang Advokat berpengaruh bagi hubungan antar ilmu hukum dalam berbagai spesifikasi yang berbeda. Selanjutnya Aminuddin mendiskusikan tentang jaminan Undang-undang Advokat terhadap eksistensi pengacara Syariah di Indonesia yang sebelumnya diatur oleh beberapa aturan peninggalan kolonial Belanda. Berikut berturut-turut artikel Asmuni Mth yang mengkaji peran Wakil di persidangan baik dari aspek legalitas, ruang lingkup, hak dan kewajiban serta beberapa aspek yang berkenaan dengan akad wakalah, kemudian Karimatul Ummah membahas latar belakang adanya bantuan hukum di Perguruan Tinggi dan bagaimana implikasi Undang-undang advokat bagi eksistensi dan keberlangsungan jasa advokasi yang diberikan lembaga tersebut. Masih mengacu pada tema, Ibnu Hadjar mengetengahkan peningkatan peran Advokat di dunia hukum dan sistem pengawasannya agar lebih profesional. Selanjutnya Yusdani menggugat peran pengacara, bahwa pengacara bukan lagi semata-mata menegakkan hukum yang menjadi produk politik tetapi lebih mempunyai fungsi menciptakan keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk itulah perlu dikawal dengan Undang-undang dan kode etik profesi pengacara.Pembahasan Muhadi Zainuddin lebih memfokuskan pada pentingnya sosialisasi Undang-undang Advokat dan pemaknaannya dalam konteks hubungan hukum dengan masyarakat. Sedangkan M Tamyiz Mukharrom mengkaji teologi advokasi yang memiliki akar dalam tradisi teks dan kesejarahan Islam yang kuat, sehingga advokasi mengandung nilai aktifisme yang mendorong masyarakat untuk bergerak melawan berbagai bentuk penindasan. Dalam perspektif budaya jawa, M Muslich KS mengulas secara komprehensif tentang profesi advokat sebagai bentuk perwujudan kesadaran manusia dalam mengaktualisasikan konsep tugas hidup. Sebagai penutup diisi dengan resensi buku oleh Ali Mursyi Abdul Rasyid tentang asal mula hukum islam.

Akhirnya penyunting berharap semoga Al Mawarid kali ini bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi hukum Islam secara khusus pada pemikiran seputar Undang-undang Advokat. Perlu disampaikan pula kepada khalayak pembaca, bahwa untuk edisi mendatang Al Mawarid akan hadir dengan tema Kepemimpinan Indonesia Pasca Pemilu 2004 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Lewat sekapur sirih ini penyunting mengundang segenap pembaca untuk berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya pada Al Mawarid edisi mendatang.

Redaksi

Undang-undang Advokat dan De-Kompartementasi Studi Ilmu Hukum

Agus Triyanta

Abstract

One among recent crucial issues in legal profession is the statement in the newly legalized Act no. 18 on Advocate that to be an advocate is not a compulsory to be a graduant of Faculty of Law, rather it now is possible to a graduant of Faculty of Islamic Law (Shari’ah) or Faculty of Military Law and any other law specialized faculty. This new regulation brings and offers a wide opportunity for Islamic Law students to gain such legal profession. On the other hand, this is as a new challenges for the Faculty of Law to reconstruct, not only the curriculum, but also facilities and human resources involved in order to be capable to respond such opportunity.

Keywords: Undang-undang Advokat, Advokat dan Ilmu Hukum

Jaminan Undang-undang tentang Pengacara Syari’ah di Indonesia

Aminuddin

Abstract

The Act no.18 year 2003 regarding advocate constitutes one of national legislation product. The regulating and legalizing this act give strong position and become an instrument of pillars of law enforcement in Indonesia. According to the writer of this article this act of advocate give challenges and opportunities to graduations of shari’ah department in Indonesia who interested in lawyer profession. But, the problem in this sense, how shari’ah graduation answer those challenges and opportunities.

Keywords: sarjana syari’ah, pengacara, penegakan hukum dan undang-undang

Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam

Asmuni Mth

Abstract

Lawyer or legal aid denotes a profession that regulated by state has been known, for instance by Roman society. In Islam, according to the writer of article below in quranic verses indicate that legal aid consitutes something important. Instead, it was conducted at the time of Mohammad. Unfortunately, the earlier moslems regarded this profession was not so significant. But, according to moslem yurists that lawyer or legal aid profession be apart of wakalah system. For example, era of Ottoman Empire has regulated wakala ad-da’wa that adopted from many sources of fiqh. This act was referred by modern moslem countries. For that reason, moslem countries need a systemic and comprehensive regulation to keep legal aid or lawyer profession as honoured profession of society.

Keywods: Pengacara, wakala ad- da’wa, fiqh dan sistem wakalah

Implikasi UU No.18 Tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi

Karimatul Ummah

Abstract

The background of legal aid of universities in Indonesia actually constitutes the government’s program that covers both conducting justice in terms of constructing law and improve the quality of master of law in Indonesia. For that reason, according to author the implementation of article 31 of Act Advocate implies not only to existence of legal aid of Indonesian universities but also to actualize qualified state.

Keywords: Lembaga Bantuan Hukum, UU No. 18 tahun 2003, Sarjana Hukum dan Keadilan

Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme

Ibnu Hadjar

Abstract

The following article tries to explain the existence of lawyer in Indonesia that regulated by the act no.18 year 2003. This act unifies many terminologies relating to lawyer/advocat. According to the writer of the article in this sense to reconstruct the frame of thought either the lawyers or the controllers of lawyer in law enforcement. If the reconstructing the mode of thought and the ethics of lawyer can be conducted, the existence the act of lawyer is very significant and benefit.

Keywords: Pengacara, UU No.18 / 2003, keadilan

Posisi Tawar Sarjana Syari’ah Menurut UU Advokat

Yusdani

Abstract

The act no.18 year 2003 gives the strategic position and the existence of Shari’ah Lawyer in Indonesia. This regulation challenges Shari’ah departments in Indonesia and their graduations to prepare the particular curriculum. Besides, this profession needs improving the quality of the graduation of Shari’ah who will become the lawyer. For that reason, Shari’ah lawyer needs knowledge, legal skill, office management, character, and capability because of client-lawyer relationship including lawyer as hired gun, lawyer as master of ship and cooperative model.

Keywords: Pengacara Syari’ah, UU No. 18 Tahun 2003, Peran Sosial dan Etika Pengacara

Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat

Muhadi Zainuddin

Abstract

Daily activities of Indonesian people show that law culture of society is decreasing. Advocate as one of law instruments play an important role in empowering law consciousness of Indonesian people. This is happened because the function of advocate is give the advocacy to all people without exception. The other said, the advocate also gives law advises to society.The Act No. 18, 2003 on Advocacy gives equal role for syariah scholar and law scholar. From this equal role, the syariah scholar can play an important role in empowering law consciousness of society and also can give his knowledge of Islamic values

Keywords: Undang-undang Advokat, Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Teologi Advokasi

M. Tamyiz Mukharrom

Abstract

The failure of state in roling its social responsibility causes many varying social injustices and cruelties either on the level of society or of state. These injustices are manivestated in many kinds of injustices, like in economic field, laboury, environment disaster, human rights restraints, societie’s land robbery, etc. These varying restraints and injustices do run systematically. The inability of state in solving these social problems –even the state frequently become the actor,besides the power of capital- encourages the birth of conscious, organized, and programatic social movement, to realize social justice. This is what in social movement theory is so called advocation. Advocation movement takes varying forms and generally focus on one issue such as human rights, labour, environment, etc. The basic of these advocation movement is justice values. Islam has basic of justice values as well as long of its advocation tradition. The affair of mosque building by governor of Mesir in Umar ibn Khattab era, the affair of Ibn Aiham, the affair of Bilal ibn Rabbah, evidently show “these advocation movement”. By reflexing in history and varying spirit of Islamic principles that stress in justice and keeping of human rights, the idea and advocation movement have strong teological basic in Islam. But, advocation in islam has special limits. Islam forbids having advocation for struggling something in which the substance is forbidden by islam, such as advocation for ratification of one-sex marriage, etc.

Keywords: Teologi, Advokasi, Islam

Profesi Advokat dalam Pernik-pernik Budaya Jawa

M. Muslich Ks

Abstract

A culture is a historically derived system of explicit and implicit designs for living, which tends to be shared by al ar specially designated member of Java. Al culture have one supreme aim in view, namely enabling you to know the truth of things. Javanese world view, or Javanese cultural outlook from Serat Piwulang and high tradition of Java as doctrine of meaning legal representation by lawyer.

Keywords: Profesi Advokat, Pernik dan Budaya Jawa

Book Review: Asal Mula Hukum Islam

Ali Mursyi Abdul Rasyid

Menurut Farouq Abu Zaid, hukum-hukum Islam yang dilandaskan melalui para Imam mazahibul arbaah muncul sebagai reaksi atas perkembangan masyarakatnya, dan bahwa hukum Islam senantiasa berubah, berkembang dan berganti menurut kondisi setiap zaman dan situasi masyarakatnya. Berkaitan dengan itu ia mengklasifikasikan para imam mazhab ke dalam sistem yang berbeda yaitu, Imam Abu Hanifah Nu’man ibn Tsabit (80-150 H) digolongkan Imam kaum rasionalis, Imam Malik ibn Anas (93-179 H) digolongkan ke dalam Imam golongan tradisionalis, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Syafi’I (150-204 H) digolongkan Imam kaum moderat, Ahmad ibn Hambal (164-243 H) imam kaum fundamentalis.

 

Sekapur Sirih Edisi XI Tahun 2004

Setelah berlaku Undang-undang no. 10 tahun 1998, maka Bank Indonesia mengakui eksistensi Bank Syari’ah sama kedudukannya dalam tatanan industri perbankan di Indonesia. Di samping itu, Bank konvensional diperbolehkan membuka kantor cabang Syari’ah.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengharuskan Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan pada umunya, Bank Syari’ah pada khususnya. Bank Indonesia berwenang pula untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip Syari’ah. Didirikannya Bank Umum Syari’ah setelah Bank Muamalat Indonesia, dibukanya Unit Usaha Syari’ah, sosialisasi pasar uang Syari’ah oleh Bank Indonesia, dan menyusun peraturan operasional perbankan Syari’ah.

Regulasi terhadap rasio kecukupan modal (CAR) pada bank syariah akan mendorong perbankan syari’ah untuk menerapkan strategi keuangan dan pemasaran yang berbeda. Adanya rekening investasi bagi-hasil, membuat bank syariah memiliki struktur permodalan yang berbeda dengan bank konvensional. Di sisi lain, keharusan bank syari’ah untuk mematuhi hukum (syariah) Islam juga menuntut bank syariah untuk memiliki kinerja bisnis yang tidak hanya melindungi ekonomi nasabah, juga harus menjaga nasabah agar tidak melanggar syari’ah Islam, dan hal ini harus diantisipasi oleh regulasi perbankan syariah.

Perjanjian pembiayaan dengan prinsip syari’ah seperti prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, dan lain sebagainya menggunakan sistem bagi hasil, sistem jual beli dan sistem ijarah. Perjanian pembiayaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah menggunakan struktur hukum persekutuan atau partnership, sedangkan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah, al-istishna dan as-salam menggunakan struktur hukum jual beli.

Rangkaian aktivitas pasar modal syari’ah dan pengembangannya tampaknya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum ada ketentuan yang melegitimasi pasar modal syariah dalam bentuk perundangan secara eksplisit, lebih populer sebagai wacana, dan sosialisasi pasar modal belum didukung oleh berbagai pihak pihak terkait. Oleh karena itu, masih perlu perjuangan agar ada UU Pasar Modal Syariah.

Persoalan nilai-nilai etika atau moral akuntansi sebagai suatu komponen penting perbankan Islam, maka diperlukan akuntan yang memiliki nilai etika ideal, agar manfaat perbankan Syari’ah dapat dirasakan masyarakat luas. Tauhid perlu dielaborasi sebagai basis aktivitas seorang muslim dalam semua aktivitas, dan khususnya dalam bidang perbankan.

Melalui sekapur sirih ini redaksi menginformasikan bahwa jurnal hukum Islam Al-Mawarid edisi yang akan datang mengangat tema: Prospek dan Tantangan Sarjana Syari’ah Pasca Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, kami mengajak khalayak baik akademisi, praktisi dan lain-lain untuk ikut menyumbangkan tulisan berkaitan dengan tema tersebut.

Penyunting

Capital Regulation on Islamic Banking

Priyonggo Suseno

Abstrak

Regulasi terhadap rasio kecukupan modal (CAR) pada bank syariah akan mendorong perbankan syariah untuk menerapkan strategi keuangan dan pemasaran yang berbeda. Adanya rekening investasi bagi-hasil membuat bank syariah memiliki struktur permodalan yang berbeda dengan bank konvensional.Jika rekening investasi bagi-hasil tidak diperlakukan sebagai bagian dari modal, Tier 1 ataupun Tier 2, akan mendorong perbankan syariah yang memiliki modal relatif kecil untuk meningkatkan pembiayaan jenis non-bagi hasil. Disisi lain, keharusan bank syariah untuk mematuhi hukum (syariah) Islam juga menuntut bank syariah untuk memiliki kinerja bisnis yang bukan hanya melindungi ekonomi nasabah, namun juga menjaga nasabah dari pelanggaran syariah Islam dan hal ini harus diadopsi oleh regulasi perbankan syariah.

Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Islam (Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam)

Asmuni Mth

Abstract

Musyarakah is a joint-venture between two or more people with capital equity for each. Musyarakah is considered as a highly healthy transaction to establish a reciprocal economic cooperation. In order to be more applicable into the real sectors, there has been a new form of musyarakah namely musyarakah mutanaqisah muntahiyah bit-tamlik. This type is a combination of syarikah and sales contract; or exactly, musyarakah agreement ends with the ownership of the object toward the business partner. The nature of the movement of the object also differentiates this musyarakah from common musyarakah The profitsharing of this new type is not always based on the capital equity, because it depends on the agreement of each side. However, the loss must be proportionally shared.

Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya

Amir Mu’allim

Abstract

The theory and practice of syariah banking will be able to exist and be a model when it’s able to solve the society’s problem, but it will be left when considered unsuccessful to solve the society’s problem, especially poverty and unemployment problem. Based on this opinion, academicians and syariah banking practitioners have to evaluate and reform regularly upon the concept and some practices which failed to overcome the society’s problem. The firmest idea upon the research purpose is the evaluation of syariah banking funding products system. The domination of murahabah funding of syariah banking, moreover in Indonesia, strengthened the indication that substantionally syariah banking system haven’t perform its base function, it’s improving people’s economy and society’s prosperity. The main step should be performed is opening the funding concepts which is possible to carry out using more simply procedure and keep it on carefully. The reformation concerned with funding problematic is improving the quality of better funding system. The real step is avoiding fudhul trading transaction and give funding priority for real-sector which offers employment opportunity and reducing poverty. The difficult procedure liked the item of application procedure about the length of life-work of the customers who propose application should be changed by escorting program known as personal guarantee or ad dlaman. It doesn’t mean refusing productive funding application, rather accepted it by escorting program. Using this model, employment opportunity will be broader expanded also the society’s prosperity is going to spread widerly.

Key words : Syariah banking system, Problematic, Funding.

Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)

Ahmad Supriyadi

Abstract

This research aims at knowing sub system of law about the finance based on Syariah principle in Indonesia by method normative judicial approach not Islamic jurisprudence approach because the dispute finance have to solve by civil law of Indonesia. The research shows that finance based on Syariah principle have sub systems are profit sharing system, sale system and lease system.

Prospek Perbankan Syari’ah Pasca Undang-Undang No. 10 Tahun 1989

Rahmani Timorita Yulianti

Abstract

The policy on Islamic banking Indonesia ten years latter made a good progress. After struggling 19 years since it was sounded for the first time in 1973, Indonesian Muamalat Bank was born officially in 1992. It was a bank whose the syaria principles in its operation. Actually, the Act number 7, 1992, was not accommodate yet all the syaria principles, but enough for being the basic of coming of first Islamic bank. Furthermore, the existence of them, more confidence with the Act number 10, 1998 which stated clearly the Islamic bank co-existence with the conventional banks. The result of the article are, that the existence of the regulations on the Islamic banking in Indonesia up to 2002, significance enough toward the progress of Islamic banks. Since the born of the Act 7, 1992 on Banking; then the Act number 10, 1998 on the change of the Act number 7, 1992, Islamic banking has been developing which supported by other finance institutions such as assurance, multi-finance, and soon whose syaria principle in their operation. However, there are a lot of thing must be recovered and protected by the wide umbrella of supported regulations in order to Islamic banking always run under syaria principles, wishing they will give more benefit contribution to the progress of Indonesian economic recovery.

Membangun Bursa Efek Syari’ah yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Muhammad Irfan Shofwani

Abstract

Stock Exchange Market is one of effective tool to accelerate the development of the country. Stock Exchange Market is one of alternative that can be used by the company to get capital needs. Althoght it has been banking institution, cause of leverage case, the company cannot get the many from bank instituion. Stock exchange market and bank institution have to be good partner. Economic crisis in 1997 had been a moment that realize Indonesian toward the weakness of economic macro and micro. The great of Indonesia development result in New Order era with Gross Domestic Bruto (GDP) and Gross National Bruto (GNP) indicator was only be deceit power. One of reasons was that our national power bulit on abroad debt, even government or non-government. The situation caused many dificulties when many of investation capital brought out of the country. The market need reformation, need not intervention. This is one of the opprotunies for academist and economist for developing moneter institution based on Syari’ah values. The proof of Bank Muamalat Indonesia (BMI) ability to exist in our banking system, when many others colaps, can be capital to develop Syari’ah economic institutions. Although the total asset of Syari’ah banking only 0,23% of nasional banking asset, but the development shows great signs. As a part of national moneter system, Syari’ah banking needs to be sopported by Islamic Exchange Market.

Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syari’ah: Suatu Catatan Aksiologis

Yulia Hafizah

Abstract

This paper elaborated the facts of capitalism accounting which as for the writer has value free. This kind of accounting in it’s praxis didn’t respect the humankind and make them just as the part of matters. One solution must to do for this condition, there are the intervence of value to the capitalism accounting. In the other hand, indeed the perfect accounting is the accounting which able to put the humanbeing in their right place, that’s as the khalifatullah. The understanting of mankind position in this world will make the formulation of accounting which is not let the problems of ethichs or moral. We have to know that the accounting which has the high value will grant the cooperative condition for the accounters and for the publics as general. The answer for his question may we find in Syariah accounting.

Kata Kunci: Akuntansi Kapitalis, Akuntansi Syariah, Khalifatullah, Nilai.

Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam

Dadan Muttaqien

Abstract

BNI Syaria stands up and operates on April 29th, 2000. representing the part of Strategic Businness of Unit Ritel, with the philosophic base: Do not contain the lap element, downright and Real correct, Fair, and fair profit. base laws; UU No. 23 Year 1999, UU No. 7 Year 1992, UU No. 10 Year 1998 about Banking, Handbill of BI of Business of Arrangement and Development of Banking No. 32/2/UPPB, 12 May 1999, SK of Board of directors of BI No. 32/34/KEP/DIR, 12 May 1999 about Public Bank [of] Pursuant To Moslem law Principle. Basis for its normative law is syari’at Islam. The Products of BNI Syaria Branch the Yogyakarta have legalistic of Islam, because have as according to soul of nash Al Qur’An and also Al Sunnah and also opinion of all fuqaha. And so do system weared in commercializing have as according to soul Punishment in Islam.

Teori Hak Milik dalam Pemikiran Abu Hasan Bani Sadr

Muhammad Z.A.

Abstract

The special characteristics of Islamic concept on the property is the facts that the legitimition of the property depend on morality. In this case Islam has the different perspective with the Capitalism and Sosialism, for both have no succed to put the individual right balance to social one. The individual property is the basic of Capitalism, while on contatry the elimination of it is the basic of Socialism. This paper tries to elaborate the property concept in Islamic economic System. Actually, the discourse of this problem has many varians in intellectual Muslim perspective. Here, the author aims to blow up one property theory belongs to Abu Hasan Bani Sadr. Bani Sadr in his explanations about property put his argumentation to the basic concept of Islamic teaching, that’s tawhid. The main characteristics of the property as for him is the property belongs to the society, but the individu by the condition has the freedom right to hold the property. Having the property is the trusteeship and legalized to use it freeon condition not danger the public rights.

Kata Kunci: Kepemilikan, Tauhid, Individu, Masyarakat, Allah

Etika Kerja dalam Perspektif Islam

Nur Kholis

Abstract

The article below traces how Islamic religion teachs moslem people to work ethically. Islam anticipates unjustice, tyrannical and cruel in human life by giving ethics in work. Every moslem must obey these ethics to realize good life and prosperity for all human beings. Work ethics in Islamic perspective namely; every body must work hard because working is identity of his humanity, avoiding exploitation dan suffer losses to others, always remembering worship for God, responsible to his job, working in halal way, must be professional, etc. Assembling of work ethics in Islamic perspective as guidance for working in daily life, it makes life better and more prosperous. Work ethics must be actualized whenever and wherever.

Key Words: etika kerja, kerja keras, prinsip kerja, Islam

Resensi Buku: Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework

Yusdani

Nilai lebih buku ini paling tidak dalam dua hal, yaitu kaya pembahasan teoritis konseptual dan didukung data empirik (penelitian lapangan) sehingga pembaca menjadi paham tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dan contoh penerapan prinsip-prinsip dimaksud khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan Islam dalam realitas masyarakat muslim. Akan tetapi, mungkin salah satu kendala untuk mamahami buku ini di samping belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga deskripsi bab-bab tertentu menggunakan rumus-rumus statistika yang kadang-kadang tanpa diberi penjelasan yang cukup sehingga bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus tersebut sulit memahami buku ini. Akan tetapi terlepas dari itu semua, yang jelas kehadiran buku ini memberikan sumbangan yang positif bagi penggalian konsep ekonomi, keuangan dan perbankan Islam yang sementara ini masih sangat kurang, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia.