SLEMAN. HUMAS – Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) selenggarakan workshop Lecture Series anda Workshop, Maqasid Methodology selama 2 hari, 26 dan 27 Februari 2024. Workshop diselenggarakan  di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14.5 Sleman. Peserta workshop terdiri dari para dosen dan mahasiswa program doktor, baik hadir secara tatap muka maupun melalui live streaming.

Narasumber utama Prof. Dr. Jasser Auda, President of the Maqasid Institute yang juga menjadi Profesor tamu Hukum Islam di Carleton University Canada. Narasumber kedua  Dr. Addiarahman, S.H.I, M.H.I  Executive Director of Maqasid Institute Indonesia, juga alumni Program Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII yang saat ini menjadi dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam, FIAI UII, Dr. Anisah Budiwati, SHI., M.H 
”Prof Jasser Auda adalah ulama yang cukup dikenal secara internasional, sehingga Program Doktor Hukum Islam tertartik untuk mengundang menjadi narasumber workshop secara tatap muka bagi dosen dan mahasiswa program doktor sebagai perluasan wawasan dan memperkaya studi keislaman,” katanya.

Hari pertama workshop, Senin 26 Februari 2024, Prof Jasser Auda mengutarakan bahwa Islam merupakan the way of life. Pentingnya memahami tujuan sebagai dasar dalam kajian keilmuan dalam upaya taqsid dan pendekatan komprehensif untuk memahami kajian Islam secara utuh, sehingga tidak parsial sebagai upaya ta’liluk memahami kajian Islam secara utuh, sehingga tidak parsial upaya ta’lil. 

Selanjutnya, pada workshop hari kedua, Selasa 27 Februari 2024, Prof. Jasser Auda menggambarkan adanya lima langkah yang harus ditempuh dalam metodologi maqasid  yaitu pertama mendefinisikan tujuan, kedua melakukan refleksi berulang atas Al-Qur’an dan Sunnah, ketiga membangun kerangka berpikir berbasis pandangan dunia Islam, keempat melakukan kajian kritis atas literatur dan realitas dan  membangun teori prinsip baru. Lima tahapan tersebut yang menjadi bahasan utama dalam metodologi maqasid yang dijadikan acuan oleh banyak kalangan dalam pengaplikasian maqasid era modern.

Dalam pemaparan salah satu poin tahapan Maqasid Methodogy, Prof Jasser Auda memperdalam bahasan
”Critical Studies of Literature and Reality merupakan hal yang krusial era ini. Contohnya praktik perbankan syariah saat ini secara teori sudah sangat baik, namun menurut pandangannya praktik tersebut terdapat kesenjangan dengan realita yang ada. Sehingga, hal tersebut menjadi tugas bersama. Manusia saat ini sudah dapat membuat teori yang amat bagus tersebut namun bagaimana pengaplikasiannya belum dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa metodologi maqasid diawali dari kerangka berpikir dari tujuan elemen konsep mafahim, tujuan maqasid, nilai qiyam perintah awamir, hukum alam atau sunatullah sunan ilahiah, pengelompokan fi’at dan dalil-dalil hujaj yang terdapat dalam al-Qur’an. Pengembangan studi Islam masa depan akan berbasis pada metodologi maqasid dengan rumusn kategori dan klasifikasi kajian dalam empat kategori, pertama kajian ushuli, kajian berbasis disiplin ilmu, kajian fenomena dan kajian strategis.

Narasumber lain yaitu Dr. Addiarahman, S.H.I, M.H.I dari Jambi
“Maqasid berorientasi ke masa depan, baik untuk kehidupan di dunia maupun akherat. Sebab itu, maqasid mengarahkan penerapan perencanaan strategis. Namun, sekalipun beriorientasi ke masa depan, maqasid tidak menstigmatisasi masa lalu. Sebaliknya, mempelajarinya untuk gambaran masa depan,” kata Addiarahman.

Tambahnya, Maqasid membentuk kriteria atau ukuran kritis atas cara berfikir atau realitas keilmuan, maupun perilaku dan tindakan dan realitas peradaban manusia. Untuk itu, maka maqasid juga mengarahkan berfikir komprehensif atau disebut juga webs of meaning. Meletakkan maqasid dalam kerangka umum untuk menjawab berbagai isu. Sehingga, merekognisi pentingnya ijtihad yang berorientasi masa depan, kritis, dan komprehensif pada aspek pendidikan, penelitian, dan aksi. (IPK)

Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (JSI FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta selenggarakan Diskusi Penyegaran Nilai-Nilai UII untuk dosen. Diskusi diselenggarakan dengan menghadirkan seluruh dosen FIAI UII, Kamis, 15 Februari 2024 di Gedung KHA Wahid Hasyim lantai III, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sebagai narasumber yaitu Drs.H. Syafaruddin Alwi, MS., Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf UII periode 2008 hingga 2018, dan Prof. Fathul Wahid, ST, M.Sc, Ph. D, Rektor Universitas Islam Indonesia.

Dekan FIAI UII, Dr. Drs.Asmuni, MA, membuka acara sekaligus memberikan sambutan.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting di antara kegiatan yang penting lainnya, terutama di tahun 2024 ini. Nilai menjadi suatu yang penting bagi sivitas akademika UII. Merujuk pada majalah Forbes USA, ada 4 pertanyaan yang terkandung dalam nilai universitas. Pertama, apa yang harus dilakukan oleh institusi. Kedua, bagaimana dia mengerjakannya. Ketiga, untuk siapa dia mengerjakannya. Empat, nilai apa yang harus diberikan kepada mereka yang terafiliasi oleh lembaga pendidikan tersebut. Pertanyaan ini menjadi penting. Itulah kenapa UII senantiasa melekatkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan,” kata Asmuni.

Dalam sesi diskusi, Drs.H. Syafaruddin Alwi, MS memantik hadirin dengan pemaparan sejarah UII.
“Sekolah Tinggi Islam (STI) hanya mempunyai satu tujuan untuk mengembangkan Islam yang awal dibentuknya Fakultas Syariah dan Tarbiyah, yang menjadi jati diri STI. Kemudian berkembang, karena pendiri UII berlandaskan nilai dasar keislaman dan kebangsaan.  Kebangsaan meliputi ilmu lain yang menyangkut rahmatan lil ‘alamin, lulusan akan menjadi pemimpin bangsa,” kata Syafaruddin.

Imbuhnya, UII memegang nilai semangat Al Qur’an yaitu QS Ar Ra’du: ayat 11  yang artinya tidak akan berubah suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak mengubahnya. Ini merupakan nilai sakral dan tidak akan hilang. Nilai harus harus selalu ditanamkan, jalankan dan pegang selama mengabdi di UII.

”Jangan sampai institusi hancur karena ada 1 orang yang tidak memegang nilai yang dianutnya. Apakah I’m UII sudah menjadi ruh kita? Mengapa kita perlu mempelajari UII? Karena dalam Al Qur’an, masa lampau menentukan hari esok. Harus diingat tujuan STI didirikan untuk mendidik dan menyatukan umat Islam agar terhindar dari kebodohan dan mencetak kader pemimpin bangsa. Kalau dosen dan akademisi hanya mendorong mahasiswa untuk lulus, belum ada rohnya, harus diarahkan agar mahasiswa setelah lulus dapat menjadi pemimpin,” jelas Syafaruddin.

Pada sesi kedua diskusi, narasumber pemantik yaitu Prof. Fathul Wahid, ST, M.Sc, Ph. D, Rektor Universitas Islam Indonesia.
”Sumber nilai bisa dari 2 sumber, karena selain dari sumber resmi ada nilai yang dilihat atas interpretasi aktivitas baik pada masa lampau, ada juga nilai yang diyakini dan dijalankan oleh para pendiri atau aktor-aktor pada masa lampau, banyak yang tidak tercatat. Padahal apabila setiap nilai yang didapat dan diterima, kemudian diinternalisasi itu menjadi suatu nilai yang sangat luar biasa, melengkapi nilai-nilai yang sebelumnya sudah terdokumentasi,” ungkap Fathul.

Imbuhnya, FIAI merupakan fakultas ideologis dan harus tumbuh berkembang. FIAI tidak bisa ada hari ini, tanpa peran aktor-aktor masa lampau. Jangan pernah melihat masa lalu dengan kacamata hari ini. Pentingnya hormat pada masa lalu. Apabila menolak kenyataan, tidak akan sempat mendiskusikan dalam hal masa depan, itu bahaya. Pendirian UII sebetulnya sudah ada sejak tahun 1930an, pada tahun tersebut sudah ada rencana dan keinginan ada perguruan tinggi Islam. Memang UII sejak awal sudah menjadi aktor penting dalam Republik Indonesia. (DES?IPK)

Peningkatan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan  berkualitas dan memiliki daya saing  tinggi menjadi fokus Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta . Dalam upaya tersebut diselenggarakan berbagai program, kegiatan dan membangun jejaring, salah satunya dengan bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)sejak 2018 hingga saat ini.

Wujud kerjasama FIAI UII dan Mahkamah Agung RI dengan menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Yurisprudensi Kamar Agama Dan Pembaruan Hukum Islam, Jumat,5 Desember 2023 di Lantai 3, Gedung K.H.A Wahid Hasyim FIAI UII. Seminar menghadirkan narasumber Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis)  Ditjen Badilag MA RI, dibantu moderator Samsul Zakaria, S.Sy., M.H, alumni UII yang juga berprofesi sebagai hakim.

Pimpinan FIAI UII, diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Muh. Roy Purwanto, S.Ag. M,Ag memberikan sambutan sekaligus membuka seminar nasional.

“Seminar nasional bertema Yurisprudensi Kamar Agama Dan Pembaruan Hukum Islam merupakan bagian dari implementasi MoU antara FIAI UII dan Mahkamah Agung RI yang sudah berjalan selama 4 tahun”kata Muh. Roy Purwanto.

Imbuhnya, seminar nasional ini sekaligus silaturahmi, wujud menjaga kerjasama yang baik. Selain karena adanya pergantian pejabat struktural di lingkup program studi dan fakultas di FIAI UII, yang perlu dikenalkan kembali, dan menggali peluang kerjasama untuk peningkatan manfaat kedua belah pihak.

Dari UII hadir Kaprodi Ilmu Agama Islam Program Magister, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., Kaprodi Hukum Islam Program Doktor Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, beserta mahasiswa program sarjana, magister dan doktor. Dari unsur MA RI, hadir pejabat di Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Yogya,Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta serta para hakim.

Seminar nasional dimulai pukul 13.00 WIB hingga 16.30 WIB dilaksanakan dengan tatap muka secara luring diikuti sekitar 50 peserta, juga bisa diikuti dengan live streaming secara daring, oleh ratusan peserta di luar kampus UI, termasuk para hakim dari berbagai daerah.

Narasumber seminar nasional Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, sebelum masuk pada materi pokok, menyampaikan kata pengantar.
”Kerjasama antara MA RI dan UII ini cukup panjang, cukup lama. Bahkan Ketua Ikatan Keluarga Alumni UII adalah beliau yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,”

Dalam materi pokok seminar, Dr.Candra menggambarkan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
”Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasan tertinggi dalam peradilan, memiliki tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan, salah satunya pembinaan dan pengawasan peradilan. Pembinaan dan pengawasan terhadap peradilan-peradilan di bawahnya menyangkut teknis yudisial dan administrasi finansial. Terhadap teknis yudisial ada 2 pola yang diterapkan di Mahkamah Agung. Pola pertama dengan sistem kamar, sejak 2011 sampai sekarang,”jelas Dr. Chandra.

Menurutnya, saat ini ada 7 kamar di MA RI, yaitu 5 kamar perkara dan 2 kamar pembinaan dan pengawasan.Untuk pembinaan melalui sistem kamar ini merupakan kebijakan sejak 2011, dan secara sempurna sejak tahun 2014. Setiap tahun MA RI mengumpulkan daftar inventarisasi masalah dari peradilan di tingkat pertama, permasalahan yang muncul yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam kasus-kasus pada saat menyidangkan perkara, di tingkat pertama kemudian didiskusikan secara internal hasilnya dikirimkan ke tingkat banding. Di tingkat banding, daftar hasil didiskusikan para hakim tinggi, dan kesimpulannya  persoalan yang krusial itu dikirimkan ke tingkat Direktorat Jenderal di MA RI.

“Fungsi yurisprudensi adalah untuk menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa, karena UU tidak atau tidak jelas mengatur hal itu. Selain itu untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yg sama, juga menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya. Adalagi fungsinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga jika terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain dalam kasus yang sama, perbedaan putusan itu tidak sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistis, juga manifestasi dari penemuan hukum,” jelas Dr. Candra.

Lebih lengkap dijelaskan, dasar hukum yurisprudensi salah satunya bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, hal ini sesuai pasal 10 pasal 1 UU 48 tahun 2009. Juga perntingnya memperhatikan bahwa dalam metodologi hukum Islam, yurisprudensi lebih dekat kepada konsep ijma’ yaitu konsensus para ahli hukum Islam tentang suatu masalah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan kasus yang sama.(IPK)