Prodi Hukum Keluarga FIAI UII Gelar FGD Evaluasi Kerjasama Antara Badilag MA RI dengan UII

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang evaluasi kerjasama antara Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badilag MA RI) dengan UII pada Jumat (10/4) di Ruang Rapat Hukum Islam Program Doktor FIAI. FGD ini digelar atas inisiasi oleh tiga program studi yaitu Program Studi Hukum Keluarga Program Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister dan Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang diwakili oleh masing-masing Ketua Prodi. Turut hadir pada acara FGD antara lain Dekan FIAI UII, Dr. Drs. Asmuni, MA, Sekretaris Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. Arif Hidayat, SH,MM, Hakim Pratama Madya PA Soreang Kelas 1B, Samsul Zakaria, S.Sy., M.H, Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, Ketua Prodi Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister, Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Sarjana, Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., L.c., M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Sarjana, Fuat Hasanudin, L.c., M.A. dan dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister, Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Dr. Drs. Asmuni, MA mengapresiasi kegiatan FGD dapat memberikan energi baru bagi FIAI dan dapat memperkuat sinergi interaksi dan kolaborasi dengan Badilag MA RI. “Acara ini sangat strategis dan substansial dapat menjadi ajang evaluasi secara kritis terhadap poin kerjasama yang telah disepakati dan dapat memberikan masukan apa saja yang menjadi prioritas untuk kegiatan ke depan,” terangnya.

Sementara itu, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I memaparkan laporan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan baik dan akan ada tindak lanjut antara Badilag MA RI dengan UII diantaranya Pembaharuan MoU dan Kuliah Umum, Praktik Hukum dan Magang di Peradilan Agama, Studi Lanjut Magister dan Doktor, Kolaborasi dan Webinar, Pembimbing Tugas Akhir Disertasi, Keterlibatan dalam Pengajaran pada Jenjang Sarjana dan Doktor.

Beberapa poin kerjasama yang telah terlaksana tersebut disambut baik oleh Drs. Arif Hidayat, SH,MM selaku Sekretaris Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. “Badilag MA RI akan terus mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan penguatan kualitas sumber daya,” jelasnya.  Beliau juga berharap dokumen evaluasi kerjasama dapat dikirim ke Badilag agar menjadi bahan evaluasi dari pihak Badilag.

Kegiatan FGD selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan usulan dari masing-masing program studi yaitu penyelenggaraan seminar nasional mengangkat tema pengadilan niaga syariah, kolaborasi riset terkait kompetensi, dan pengadaan laboratorium peradilan semu digital (e-court).

Inisiator kerjasama antara UII dengan Badilag MA RI sekaligus Hakim Pratama Madya PA Soreang Kelas 1B, Samsul Zakaria, S.Sy., M.H, mengungkapkan harapannya kerjasama antara UII dengan Badilag MA RI akan terus berlanjut. “Kerjasama UII dengan Badilag MA RI merupakan kerjasama yang sangat strategis untuk keuntungan kedua belah pihak,” ungkapnya. (ARM)

/0 Comments/by

Perkuat Sinergi Antara Praktisi dan Akademisi Melalui Seminar Nasional

Profesi hakim saat ini masih menjadi salah satu bidang pekerjaan yang diminati oleh lulusan sarjana hukum di Indonesia terutama untuk hakim yang bertugas di Pengadilan Agama. Jabatan hakim merupakan posisi yang tinggi dalam dunia peradilan dan sering disebut sebagai ‘wakil Tuhan’ dikarenakan memiliki wewenang dalam memutuskan sebuah perkara dan dapat menentukan nasib seseorang. Sebagai salah satu bentuk dukungan perguruan tinggi untuk mahasiswa dalam pencapaian karir setelah selesai masa studi, Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) yaitu Program Studi Hukum Keluarga Program Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister dan Program Studi Hukum Islam Program Doktor menyelenggarakan seminar nasional “Sinergi Praktisi dan Akademisi: Membedah Jalur Karier Hakim Serta Metodologi Riset Hukum Berbasis Praktik” pada Senin (13/04) di ruang 3.16 Gedung KH. Wahid Hasyim Fakultas Ilmu Agama Islam. Seminar ini dilaksanakan baik daring maupun luring dengan diikuti lebih dari 50 peserta.

Hakim dituntut memiliki tingkat keilmuan, integritas dan etika yang tinggi dalam penegakan hukum, bahkan sebelum menduduki posisi tertentu seorang hakim tidak akan dengan mudah mencapai jabatan yang tinggi jika tidak didukung oleh keilmuan yang memadai. Hal ini selaras dengan pernyataan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. Asmuni, MA dalam sambutannya,”Menjadi hakim mau tidak mau harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terutama pada jenjang S3 (program doktor) agar dalam memutus suatu perkara pidana dapat mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum,” jelasnya. Kebutuhan akademik ini dapat menciptakan sinergi antara praktisi dengan akademisi dimana tidak hanya sebatas perguruan tinggi menyiapkan jenjang pendidikan untuk dapat diikuti oleh para hakim tetapi para akademisi juga bersedia diminta pendapat seperti pada level legal drafting. Diharapkan sinergi ini dapat berjalan efektif, sehingga Perguruan Tinggi dan lembaga peradilan dapat berkolaborasi secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Penyampaian materi pertama diawali oleh Samsul Zakaria, S.Sy., M.H. yang juga merupakan Hakim Pratama Madya PA Soreang Kelas 1B sekaligus alumni Prodi Hukum Keluarga FIAI UII. “Semester lalu Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister menerima mahasiswa baru sebanyak 70 orang, dimana 49 orang diantaranya adalah hakim dan warga peradilan. Ini artinya UII dipercaya oleh Mahkamah Agung sebagai kampus untuk tempat menimba ilmu para hakim,” terangnya.

Selain itu, Samsul juga menyampaikan akan merekomendasikan UII kepada rekan-rekan hakim sebagai perguruan tinggi paling kredibel dikarenakan UII menerapkan aturan jika tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UII tidak diperkenankan menerima gratifikasi untuk kepentingan akademik.

Beliau juga berpesan kepada peserta seminar terkait kiat-kiat untuk mendaftar profesi hakim dengan memberikan gambaran kondisi jumlah hakim di Pengadilan Agama saat ini. “Jumlah hakim di Pengadilan Agama sangat kurang sehingga peluangnya sangat besar untuk bisa menjadi hakim di Pengadilan Agama”, ungkapnya.

Sementara pemateri pamungkas, Dr. M. Khusnul Khuluq, S.Sy., S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Hakim Yustisial Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberikan penjelasan terkait pentingnya produksi ilmu sebagai tanggung jawab peradaban. Peradaban yang tinggi lahir dari intelektual yang dinamis, banyaknya riset yang dilakukan, dan inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, proses produksi ilmu dapat dilakukan secara aktif di perguruan tinggi atau universitas yang memiliki fasilitas penelitian, studi, dan diskusi kritis.  “Akademisi tidak hanya berfungsi sebagai transmiter pengetahuan, tetapi juga sebagai produsen ilmu yang bertanggung jawab untuk memberi kritik, mengembangkan, dan merekonstruksi ilmu.” tutur Khusnul.  (ARM)

/0 Comments/by

Muhammad Kurnia Dosen UBB Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Muhammad Kurnia didamping Dekan FH UBB dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor FIAI UII (Foto: Firnas)

Muhammad Kurnia, dosen Universitas Bangka Belitung raih gelar doktor dari Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (DHI UII). Muhammad Kurnia meraih gelar doktor bidang hukum Islam setelah menempuh Ujian Terbuka Sidang Doktor di lantai III Gedung KHA Wahid FIAI Kampus Terpadu Jalan Kaliurang km 14.5 UII Sleman, Rabu 7 Januari 2026.

Muhammad Kurnia menempuh studi doktor dengan menyusun disertasi berjudul “Kepemimpinan Profetik Transformatif Telaah Maqasid Asy-Syariah Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2009” dibimbing oleh promotor Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan kopromotor Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Disertasi berhasil dipertahankan pada sidang terbuka yang dipimpin Rektor UII Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.  Bertindak sebagai penguji yakni Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum dan Dr. Asmuni, MA serta Dr. Muntoha, S.H., M.Ag.

Penelitian Muhammad Kurnia dilatarbelakangi kondisi Indonesia dengan karakter utama berupa keberagaman wilayah, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Dalam praktik demokrasi, agama memiliki peran penting dalam membimbing nurani pemeluknya. Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah moral dan spiritual, bukan semata urusan administratif. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai demokrasi dan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Namun, praktik demokrasi di Indonesia kerap diwarnai isu SARA dan politik identitas, seperti yang terlihat dalam kasus penolakan pemimpin non-Muslim di Jakarta. Hal ini menunjukkan ketegangan antara prinsip demokrasi konstitusional dan pandangan keagamaan sebagian umat. Di tengah dinamika ini, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi strategis dalam memberikan panduan keagamaan melalui fatwa yang kredibel.

Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2009 di Padang Panjang, ditetapkan kewajiban menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur (siddiq), amanah, komunikatif (tablīgh), dan cakap (fatonah). Memilih pemimpin yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau golongan putih (golput) saat ada calon yang memenuhi syarat, dinyatakan haram.

Dari kondisi tersebut menjadikan beberapa  rumusan masalah, antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan sosialisasi fatwa Ijtima Ulama 2009 di kalangan masyarakat menyebabkan implementasi substansinya belum optimal. Serta, kriteria kepemimpinan profetik transformatif yang dirumuskan memunculkan beragam respons di masyarakat.

“Disertasi ini menegaskan bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI merupakan forum ijtihad jamā’i (kolektif) yang strategis dalam merespons persoalan kebangsaan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Melalui Ijtima Ulama 2009, ditetapkan kriteria pemimpin yang merujuk pada keteladanan Nabi Muhammad SAW dan selaras dengan konsep kepemimpinan profetik Kuntowijoyo,” kata Muhammad Kurnia.

Menurutnya, penetapan kriteria ini didasarkan pada sumber syariat, kaidah ushul al-fiqh, serta realitas keindonesiaan yang plural. Kepemimpinan profetik transformatif tetap relevan di Indonesia karena memandang kepemimpinan sebagai amanah dan pengabdian, bukan sekadar kekuasaan. Ditinjau dari perspektif Maqāşid al-Syari’ah, pemimpin dituntut menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan melalui kebijakan yang adil.

Pada sesi penutup, Rektor UII selaku ketua sidang membacakan berita acara bahwa  Muhammad Kurnia dinyatakan lulus dengan indeks predikat kumulatif 3.86.

“Muhammad Kurnia adalah doktor ke-79 yamg dilahirkan oleh Program Studi Hukum Islam FIAI UII, atau ke-442  yang dilahirkan oleh Universitas Islam Indonesia,” kata Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D (IPK)

/0 Comments/by

Muhammad Uqbah Azis Dosen UMS Raih Gelar Doktor Hukum Islam di DHI UII

Muhammad Uqbah Azis dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, raih gelar doktor dari Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (DHI UII). Muhammad Uqbah meraih gelar doktor bidang hukum Islam setelah menempuh Ujian Terbuka Sidang Doktor di lantai III Gedung KHA Wahid FIAI Kampus Terpadu Jalan Kaliurang km 14.5 UII Sleman, Rabu 7 Januari 2026.

Muhammad Uqbah Azis selain dosen, juga menjadi Direktur Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten. Dalam menempuh studi doktor di DHI UII, Muhammad Uqbah menyusun disertasi berjudul “Pendekatan Maqāṣid Syarī’Ah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Kemaslahatan Pasien (Study Kasus RSU Islam Klaten)” dibimbing oleh promotor Prof. Dr. Jaih Mubarok, MA dan kopromotor Dr. Nur Kholis, S.Ag.SEI., M.Sh.Ec. Disertasi berhasil dipertahankan pada sidang terbuka yang dipimpin Rektor UII Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. Bertindak sebagai penguji yakni Dr. Asmuni, MA dan Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS serta Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.

“Maqāşid Syari’ah adalah sasaran atau tujuan yang terkandung dalam semua hukum syariat serta rahasia yang ditetapkan oleh syariat dalam setiap hukumnya. Menurut ‘Allāl al-Fāsī, Maqāşid Syari’ah merupakan rahasia dan tujuan yang ditentukan oleh Sang Pencipta dalam setiap aturan syariat. Konsep ini sangat penting dalam Islam karena menekankan pada pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan manusia,” ungkap Muhammad Uqbah Azis.
Menurut Muhammad Uqbah Azis dalam disertasinya, dalam konteks pelayanan kesehatan, penerapan prinsip Maqāşid Syari’ah memiliki beberapa manfaat. Pertama, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kedua, memperkuat nilai-nilai etika Islam dalam praktik kedokteran. Ketiga, menjaga jati diri dan prinsip Islam di tengah globalisasi serta pluralisme budaya. Keempat, memberikan solusi konkret untuk mencapai pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai pedoman Islam.
“Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maqāşid Syari’ah menurut ‘Abdu Al-Majid Al-Najjar. Pendekatan ini dibentuk secara komprehensif, tidak hanya mengkaji tujuan hukum Islam dari satu sudut pandang, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, ekonomi, dan politik,” jelas Muhammad Uqbah Azis.
Menurutnya, bahwa maksimalisasi pelayanan pasien tidak cukup hanya mengandalkan regulasi semata, melainkan perlu adanya nilai yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan (maşlahat) pasien.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa desain konseptual pelayanan kesehatan yang berorientasi pada Maqaşid Syari’ah ‘Abdu Al-Majid Al-Najjar dibangun di atas lima dimensi utama. Pertama, Hifzu qīmati al-hayāti al-insāniyyah (menjaga nilai kehidupan manusia). Kedua, Hifzu insānīyyati al-insān (menjaga kemanusiaan manusia). Ketiga, Hifzu żāti al-insānīyyah (menjaga jati diri manusia). Keempat, Hifzu al-mujtama’ (menjaga masyarakat). Kelima, Hifzu muhīți al-māddi (menjaga lingkungan fisik). Kelima dimensi ini membentuk konstruksi paradigma pelayanan yang menyeluruh dan saling terkait, di mana setiap dimensi memuat prinsip normatif dan fungsional sebagai landasan kebijakan, prosedur, dan praktik pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman agar layanan tetap berada dalam koridor Maqāşid Syari’ah dan diturunkan ke dalam indikator spesifik sebagai instrumen pengendali mutu.


Kesimpulan disertasi antara lain bahwa penerapan dan sinkronisasi Maqāşid Syari’ah dalam sistem pelayanan pasien di RSU Islam Klaten menunjukkan perkembangan pada tataran dasar, khususnya melalui keberadaan regulasi dan standar pelayanan syariah yang menjadi landasan kelembagaan. Rumah sakit telah membangun fondasi pelayanan yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqāşid dengan mengimplementasikan standar keselamatan pasien serta prosedur penanganan medis yang profesional. Upaya ini menunjukkan komitmen kelembagaan untuk mengintegrasikan prinsip Maqāşid ke dalam pelayanan pasien pada level operasional, yang terus berkembang melalui inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas implementasi.

Dalam sesi penutup, Rektor UII selaku ketua sidang membacakan berita acara bahwa  Muhammad Uqbah Azis dinyatakan lulus dengan indeks predikat kumulatif 3.92  masa studi 3 tahun 9 bulan dengan predikat cumlaude.
“Muhammad Uqbah Azis adalah doktor ke-78 yamg dilahirkan oleh Program Studi Hukum Islam FIAI UII, atau 441  yang dilahirkan oleh Universitas Islam Indonesia,” kata Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D (IPK)

/0 Comments/by

Arini Indika Arifin Hakim Pengadilan Agama Limboto Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Limboto

Fintech peer to peer financing syariah merupakan sistem pembiayaan digital yang mempertemukan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah kredit macet di fintech peer to peer termasuk syariah meningkat, di mana tingkat wan prestasi (TWP90) mencapai 2,60% atau 77,1 miliar  pada bulan Desember tahun 2024. Rasio perbandingan pemilihan forum penyelesaian sengketa pun menunjukkan tren yang disparitas. Jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama mencapai 332 sengketa, jauh lebih sedikit dibandingkan 2.511 kasus yang tercatat di LPS OJK. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa para pelaku industri cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dibanding jalur litigasi.

Atas kondisi tersebut, Arini Indika Arifin, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B yang sedang menempuh studi pada Program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (UII) melakukan penelitian disertasi untuk meraih gelar doktor dengan judul “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Fintech Peer to Peer Financing Syariah Melalui Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama”. Selama menyusun disertasi dibimbing oleh promotor  Prof. Nandang Sutrisno, Ph.D  dari Fakultas Hukum (FH) dan kopromotor  Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M dari Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII. Untuk menuntaskan studi dan meraih gelar doktor, Arini akhirnya harus mempertahankan disertasi dalam  Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam di UII, Jumat 21 November 2025 di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman.

Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam UII dipimpin oleh Dr. Asmuni, MA didampingi sekretaris sidang Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. Bertindak sebagai  penguji yakni Dr. Yoyok Prasetyo, M.Sy, AWP, CRP. dan Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. serta Dr. Siti Anisah, SH., MH.

“Berdasarkan laporan tahunan OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa para pelaku industri cenderung memilih mekanisme penyelesaian  sengketa alternatif dibanding jalur litigasi. Padahal jalur litigasi memiliki kewenangan yudisial penuh memberikan kepastian hukum yang mengikat serta memiliki daya eksekusif,” papar Arini Indika Arifin di depan promotor dan penguji.

Menurut Arini, diketahui secara umum bahwa kurangnya respon para pelaku usaha dalam menempuh jalur penyelesaian sengketa secara litigasi disebabkan karena proses litigasi di pengadilan dinilai kurang efisien baik dari segi prosedur maupun waktu penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh adanya tahapan-tahapan formal yang panjang kebutuhan akan dokumen fisik serta mekanisme administrasi yang kompleks. Sehingga penyelesaian perkara sering memerlukan waktu berbulan-bulan kondisi tersebut menjadi kurang ideal bagi para pelaku bisnis yang dalam aktivitasnya sangat mempertimbangkan mempertimbangkan efisiensi waktu biaya dan kepastian hukum.

“Dunia bisnis menuntut adanya penyelesaian sengketa yang cepat praktis dan adaptif agar tidak menghambat arus kegiatan ekonomi. Menyikapi hal ini dan juga adanya tuntutan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mampu beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi yang segalanya serba digital,”ungkap Arini.

Tambahnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 telah menerbitkan PERMA nomor 3 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan PERMA nomor 1 tahun  2019 junto PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik junto Pasal 6A PERMA nomor 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan gugatan sederhana dapat dilaksanakan secara elektronik. Lahirnya peraturan Mahkamah Agung RI tersebut dapat dikatakan sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi sebagai wujud modernisasi peradilan agar Mahkamah Agung RI selalu up to date dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

“Akan tetapi meskipun sistem peradilan elektronik telah diperkenalkan sebagai upaya modernisasi dan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara pada praktiknya masih memenuhi beberapa hambatan dan belum bisa dilaksanakan secara maksimal khususnya ketika diterapkan pada sengketa fintech hambatan tersebut antara lain masih diwajibkannya para pihak untuk datang secara langsung ke kantor pengadilan,” ungkap Arini.

Menurut Arini pada tahapan-tahapan tertentu yakni pendaftaran gugatan bagi pengguna lain yang pada praktiknya masih harus datang ke kantor untuk mendapatkan nomor registrasi. Penandatangan surat gugatan yang masih mengakomodir scan tanda tangan digital dan harus menyerahkan asli surat gugatan pada sidang pertama. Kewajiban kehadiran pada pembuktian pemanggilan tergugat yang masih dilakukan melalui surat tercatat yang pada praktiknya terkadang justru lebih memakan waktu.

“Adapun novelty dalam disertasi ini adalah dekonstruksi dari sistem litigasi elektronik itu sendiri yang terdiri dari rekonstruksi aspek regulasi dan rekonstruksi dari aspek dokumen elektronik. Noveltynya atau penemuan barunya yang sekarang ini sedang terjadi belum terdapat pembentukan regulasi khusus yang mengatur tentang penyelesaian sengketa fintech,” kata Arini.

Imbuh Arini berkenaan novelty, dengan adanya penelitian ini maka yang menjadi novelty adalah seharusnya terdapat regulasi khusus untuk mengatur sengketa-sengketa fintech karena sengketa-sengketa fintech adalah sengketa yang digital yang memerlukan proses penyelesaian sengketa yang khusus yang mengikuti dengan karakteristik dari fintech itu sendiri. Kemudian novelty dalam disertasi ini adalah rekonstruksi dari aspek dokumen elektronik yang saat ini terjadi pada surat gugatan dalam menu E-court ditandatangani hanya dalam bentuk scan tanda tangan, maka yang menjadi novelty adalah dalam akun Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau aplikasi E-court sebaiknya terintegrasi dengan menu pembuatan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi atau PSRE.

Ujian terbuka promosi doktor ditutup dengan penyampaian dari ketua sidang Dr. Asmuni, MA yang memberikan apresiasi kepada promovenda Arini Indika Arifin, S.H.,M.H, sekaligus pernyataan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII dengan indeks prestasi kumulatif 3.91 predikat cumlaude. Masa studi 4 tahun 2 bulan 20 hari, sekaligus sebagai doktor ke-77  dengan sistem pembelajaran terstruktur pada Program Doktor Hukum Islam FIAI, dan doktor ke-436 yang promosinya pada UII. (IPK)

/0 Comments/by

Mansyur Raih Gelar Doktor di FIAI UII, dengan Penelitian pada Sektor Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing serta dampak sosial ekonomi dari perbankan syariah. Kondisi ini menjadi perhatian Mansyur, mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UI) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk melakukan penelitian  di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dinar Ashri, Nusa Tenggara Barat. Penelitian untuk menunjang proses studi, meraih gelar doktor.

Mansyur yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Al-Azhar Mataram ini, mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara kepada informan antara lain kepala kepatutan produk pembiayaan, pembiayaan seperti kepala kepatutan prodik pembiayaan, tim marketing produk pembiayaan, customer service, dewan pengawas syariah. Studi dokumentasi upaya memperoleh data dari catatan tertulis, surat-surat, laporan, peraturan,  dan file yang berkaitan.

Setelah disertasi Mansyur dinyatakan layak dalam ujian tertutup, dilanjutkan Ujian Terbuka Sidang Doktor,  Kamis 20 Februari 2025 di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14.5 Sleman. Sebagai ketua sidang Dr. Drs. Asmuni, MA didampingi sekretaris sidang  Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Dalam menyusun disertasi. Adapun sebagai promotor yaitu Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan kopromotor Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, M.Ag. Bertindak sebagai penguji yakni Prof. Dr. Purwanto, ST, MM  dan Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec serta Dr. Siti Achiria, SE., MM.

“Problem akademik promovendus dalam penelitian, yaitu yang pertama implementasi produk belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kedua, terkait dengan intepretasi dan implementasi yang masih terbatas dalam aspek branding maupun dokumentasi. Belum optimal dalam praktik operasional di lapangan. Maka dari itu promovendus tertarik melakukan penelitian ini,” kata Mansyur.

Tambahnya, sebagai bentuk interpretasi produk pembiayaan, PT BPRS Syariah Dinar Ashri NTB menerapkan formulasi fikih muamalah terhadap nama kontrak produk pembiayaannya belum optimal dalam implementasi seperti pada nama kontrak produk pembiayaan  haji umroh, pembiayaan guru dosen, pembiayaan pembeliaan kendaraan dan pembiayaan developer.

Lanjutnya, semua nama kontrak produk  menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanakisah, sesuai standar operasional OJK. Adapun penggunaan hybrid akad yang bukan pada tempatnya dapat memicu tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai Islam serta hak-hak para pihak. Regulasi produk pembiayaan dalam implementasi produk pembiayaan BPR Syariah Dinar Ashri NTB perlu ditinjau ulang atau dikembalikan sepenuhnya kepada DSN-MUI dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan formulasi fikih muamalah.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Mansyur mendapatkan pesan dari promotor, Prof. Amir Mu’allim, MS.
“Dengan gelar doktor, harus terus memberikan manfaat dari kajian ini baik dalam konteks pemikiran maupun aplikasinya, oleh karena itu harapan saya supaya bisa lebih dikembangkan lebih jauh. Perjumpaan anda dengan institusi tidak hanya sekedar  dalam dunia kampus, tapi  di dunia luar bagaimana anda bisa memberikan kontribusi ke UII dengan sebaik-baiknya berikan nama baik dengan  aspek-aspek yang saudara miliki, supaya nama UII tidak saja dikenal di kampus tapi juga masyarakat,” pesan Prof. Amir Mu’allim, MS. (IPK)

/0 Comments/by

Wisnu Indradi, Hakim Agama yang Raih Gelar Doktor di FIAI UII, Teliti Problematika Pencatatan Perkawinan

Banyaknya perkawinan yang belum tercatat secara sah sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, beberapa tahun terakhir menjadi perhatian Wisnu Indradi, mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UI) Universitas Islam Indonesia (UII). Sehingga problematika tidak tercatatnya perkawinan, menjadi obyek penelitiannya. Wisnu Indradi pernah menjadi dosen Universitas Airlangga,  kemudian karirnya beralih menjadi hakim pengadilan agama, hingga sekarang.

Dari penelitian Wisnu, disusunlah disertasi berjudul Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari’ah Jamaluddin Athiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyaknya pernikahan dari sisi agama namun tidak sah secara negara. Resikonya muncul permasalahan pemenuhan hak istri dan anak. Tidak tercatatnya peristiwa perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada di mata hukum dan negara. Sehingga wanita dan anak tidak memiliki proteksi hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam upaya menuntaskan etape terakhir untuk meraih gelar doktor, Wisnu menempuh Ujian Sidang Doktor di FIAI UII, di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI UII lantai 3, Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang km 14.4 Sleman, Jumat 21 Februari 2025.  Bertindak sebagai ketua sidang adalah Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, didampingi sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, sekaligus bersama promotor Prof. Dr. H. Kamsi, M.A dan kopromotor Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Selaku penguji Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA dan Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH serta Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

“Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, atau library research didukung pendukung penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini mengkaji Al Quran dan hadits, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan naskah akademiknya, jurnal-jurnal ilmiah dan disertasi yang masih terkait dengan pencatan perkawinan,” kata Wisnu.

Tambahnya, terdapat enam faktor utama yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat, yakni faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastuktur,  faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum.

Menurutnya, hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi Maqasid Asy-syariah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah karena percatatan perkawinan memenuhi tujuh tujuan yang dipersyaratkan. Konsep rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan wilayah ijtihadi yang dimungkinkan terjadinya perubahan yang dipengaruhi oleh waktu, keadaan dan tempat. Konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengaktualan kedudukan saksi dalam perkawinan saat ini.

Wisnu memiliki harapan, atas disertasi ini juga menjadi acuan adanya kebaruan atau temuan baru.
”Novelty dari penelitian terbentuknya konstruksi hukum pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan,” katanya.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Wisnu mendapatkan pesan dari Rektor UII, Prof Fathul Wahid.
“Kepada Dr Wisnu Indradi, S.H.I, M.H.I, saya berpesan, titip nama baik almamater, dengan cara sederhana, dengan menjaga nama baik pribadi. Insya Allah nama baik almamater terus terjaga,” katanya.

Rektor UII juga menitipkan 3 komitmen yang mudah-mudahan ikut dirawat oleh semua keluarga besar UII, termasuk para alumninya. Pertama, komitmen keilmuaan. Komitmen kedua adalah keislaman. Komitmen ketiga adalah kebangsaan dan keindonesiaan. Dr Wisnu Indradi, S.H.I, M.H.I adalah doktor ke-60 Program Studi Hukum Islam, dan doktor ke-386 yang diluluskan Universitas Islam Indonesia. (IPK)

/0 Comments/by

Teliti Aliran Islam Jama’ah, Iskandar Dzulkurnain Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap aliran Islam Jama’ah, sejak tahun 1979 hingga 2023 menjadi obyek penelitian Iskandar Dzulkurnain  untuk menempuh studi pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII.  Iskandar merupakan dosen Ma’had Abu Bakar Ash Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta, tinggal di Laweyan Surakarta. Sebelumnya telah menempuh studi program sarjana di LIPIA Jakarta, program magister di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan program doktor di FIAI UII.

Untuk menuntaskan studi doktor, Iskandar menempuh ujian disertasi pada Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Hukum Islam di Gedung Prof. Mr. H. Mohammad Yamin Fakultas Hukum UII, Jumat 13 Februari 2025. Sebagai ketua sidang Dr. Asmuni, MA, didampingi sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Sebagai promotor yakni Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H.,M.Hum dan kopromotor yakni Dr. M. Muslich KS., M.Ag. Para penguji yakni Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag serta  Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA

Iskandar menyusun disertasi berjudul Fatwa MUI Terhadap Kontestasi Identitas Keagamaan : Analisis Sosiologis Aliran Islam Jama’Ah di Indonesia. Disertasi disusun dari penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis normatif dan historis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para mantan anggota Islam Jamaah. Sumber data sekunder didapatkan daribuku-buku dan artikel.

“Islam Jamaah memiliki metode dalam istinbath yang mereka namakan metode manqul, yakni pengambilan ilmu dari guru murid secara langsung dan harus bersumber dari pendiri pertama aliran ini, yaitu KH Nur Hasan Ubaidah. Islam Jamaah menancapkan doktrin kepada seluruh pengikutnya bahwa ilmu yang tidak bersumber dari KH Nur Hasan Ubaidah maka ilmu tersebut batil dan tidak sah untuk diamalkan. Alasan ini meyakini bahwa KH Nur Hasan Ubaidah adalah salah satu-satunya orang di muka bumi ini yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah,” kata Iskandar di hadapan para penguji.

Menurut Iskandar dalam konteks sosial keindonesiaan, tafkir mempunyai implikasi yang luas terhadap stabilitas negara atau bila diarahkan kepada seorang pemimpin negara. Tafkir bisa berupa pengkafiran terhadap penguasa. Tanfir yaitu menanamkan kebencian terhadap penguasa. Tafjir yaitu melakukan pengeboman. Tadmir yaitu melakukan penghancuran.

“Sehingga paham ini pada hakikatnya juga telah memenuhi salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan MUI poin nomor sepuluh yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya,” jelas Iskandar.

Berdasar kesepakatan para penguji, Iskandar dinyatakan lulus program doktor, dan berhak menyandang gelar doktor, dengan predikat cumlaude. Promotor Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H.,M.Hum, dalam pesan penutupan menyampaikan sambutan penyemangat.

”Selamat dan izinkan saya memanggil gelar yang lengkap, Dr. Iskandar Zulkurnain, M.Ag. Perlu saudara pahami, disertasi itu karya monomental tidak boleh berhenti, karena sebagai tenaga edukatif tidak dituntut berhenti di sini, tapi saudara mencapai dedikasi lebih tinggi lagi. Di harapan saudara sudah menanti predikat guru besar,” kata Prof. Makhrus di akhir sidang. (IPK)

/0 Comments/by