Sekapur Sirih Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2007

Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusannya Nomor 097/SK/X/2006 telah menunjuk sebuah tim (Kelompok Kerja) yang bertugas menyusun “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Upaya MA melahirkan KHES ini layak diapresiasi, direspons dan disambut dengan gembira. Salah satu bentuk apresiasi dan respons konstruktif yang dapat diberikan adalah melakukan telaah kritis terhadap materi yang ada di dalam draft KHES tersebut. Di antara hal-hal yang perlu di telaah, Pertama, bagaimanakah posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional. Kedua, apa paradigma dan prinsip yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES. Ketiga, bagaimana pendekatan dan metode istinbath yang dilakukan dalam melahirkan hukum ekonomi syari’ah. Keempat, bagaimanakah hubungan KHES dengan undang-undang terkait. Kelima, bagaimana kedudukan dan kewenangan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES. Keenam, apakah aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KHES, memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syari’ah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syari’ah.

Selain itu, kehadiran KHES juga berimplikasi pada lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Fakultas Syari’ah dan Peradilan Agama sendiri. Pertama, bagaimanakah kesiapan Fakultas Syari’ah menyongsong perubahan Undang-Undang Peradilan Agama dan lahirnya KHES. Persoalan ini menjadi penting, karena Fak. Syari’ah adalah dapur yang melahirkan sumber daya manusia (SDM) peradilan yang berkualitas. Kedua, bagaimana pula kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syari’ah. Pertanyaan ini penting mengingat amanah pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Cukup mampukah hakim kita menjalankan amanah undang-undang ini.

Untuk merespons khususnya persoalan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut dan umumnya masalah hukum keluarga di Indonesia merupakan kewenangan absolut eradilan agama, Jurnal Al-Mawarid edisi XVIII ini mengetengahkan berbagai artikel, yaitu 1.Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam oleh Abdul Mughits, 2.Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 oleh Achmad Fauzi, 3.Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional oleh Asjmuni Abdurrachman, 4. Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam oleh Afdawaiza, 5. Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia oleh Masnun Tahir, 6. Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi oleh Imam Mustofa, 7. Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia oleh M.Sularno, 8. Metode Tafsir ( Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin) oleh Hujair AH.Sanaky, 9. Pandangan Orientalis terhadap Orisinalitas Hukum Islam dari Pengaruh Hukum Romawi oleh Syarif Zubaidah, dan 10. Book Review olehSofwan Jannah.

Untuk edisi XIX yang akan datang Jurnal Al-Mawarid merencanakan akan menyoroti Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia setelah Disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Untuk itu, redaksi mengundang para pembaca yang budiman untuk berpartisipasi mengirimkan artikelnya ke redaksi Jurnal Al-Mawarid. Selamat membaca.

Redaksi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam

Abdul Mughits

Abstract

This paper tries to see the Compilation of Islamic Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES) by Islamic law perspective. This KHES compiling constitutes the ”positifization” effort of economoic law into national law system which that’s by sosiological as response to new growth in economic law in the form of Islamic economic practices in Islamic finance institutions (lembaga keuangan syari’ah/LKS). KHES is none other than the fiqh of Indonesia and ijtihad collective. That refers to resourches which have popular in Islamic schools of law with eclectic pattern. Because in its compiling has entangled Islamic judges, that represents the result of ijtihad, althougt in its compiling has only entangled a part of small expert and practitioner in Islam law, not yet accomodated widely, so that will find many problem in its applying. Nevertheless KHES is the masterwork and the new penetration in economic law in Indonesia.

Keyword: KHES, positifisasi, fikih, dan hukum Islam.

Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006

Achmad Fauzi

Abstract

The faculty of Syariah or Syariah department constitutes the main resources to produce religious jurists who have academical responsibilities to prepare the qualified output. Especially since the emerging of the Act No. 3 year 2006 that instead of the Act No. 7 year 1989 regarding the religious court. The impact of the arising of the Act No.3 year 2006 is the enlarging the authority and jurisdiction of the religious court in Indonesia. Because of this, that is the challenge, the role and the academical responsibility of the faculty of the department of syariah not only to produce religion jurists or advocator but also to prepare interdicipline jurists who expect to handle many cases.

Keywords: syariah, tanggungjawab, akademis, jurisdiksi, dan otoritas.

Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Asjmuni Abdurrachman

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk tahun 1999 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Tujuan pembentukan dewan itu untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yakni lembaga keuangan yang mengeluarkan produk layanan keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah atau takaful, reksadana syariah dan gadai syariah, yang sebelumnya ditangani langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam

Afdawaiza

Abstract

The field of social affairs of Islamic law has been paid attention more betterrecently. This indicates by the emerging of many kinds of the finance and syariah business institution.Besides, it also enlarging of Islamic court authority in handling the cases not only inheritance, the last will, gifth, and the waqf but also those of syariah economics. Hence, it is urgent need to study the basic principles that becoming the substance of transaction. Departing from these basic principles can support to handle the cases that arise in this field of Islamic law. This contrary to the model of Islamic jurists that always study many kinds of particular transactions without describing the general principle. This article aims to describe the general principles of the elements and the criteria

Keywords: akad, perjanjian, prinsip, Islam, dan sengketa.

Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia

Masnun Tahir

Abstraksi

The following article investigates the policies of Syria and Tunisia regading woman rights in marriage law. This article departs from the reality and the discourse of woman rights in particular in the classical texts that still dominating by masculine perspective, for instances in the cases of divorce, polygamy, etc. This article traces Syria and Tunisia family law reform including the political and geograpichal background, the familiy law development of both two states. The approach that using in this article is comparative perspective. This article expects to be references for genderists, decision maker because Allah teaches humankind egalitarianism between man and woman.

Kata kunci: Hukum keluarga, Syria, Tunisia, perempuan dan perbandingan.

Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi

Imam Mustofa

Abstract

The following article describes the impactof globalization toward the life of family.The description of this departsfromthe existence ofhappy (sakinah) family, the globalization challengtoward the life of family, and the alternative solution regardingthe negative effect of globalization toward the existence of family.The negative effects for instance moral decadence, life style, the disharmony relationship, the desacralization of family, permissive. Hence, either according to Islam or western stated that to build the happy family need and should refer to moral, spiritual, and religion values as the basis of family life.

Kata kunci: keluarga, globalisasi, bahagia, sejahtera, dan agama

Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia

M. Sularno

Abstract

Study of Islamic family law in Indonesia and many Moslem countries is very interesting and urgent because Islamic family law denotes a field of Islamic law has an important position. This is because of its contribution to build society regularly and happily. Thus, many Moslem countries including Indonesia have pay attention more to Islamic law legislation as positive law for instance the Act o. 1 year 1974 regarding the marriage law, the Act No. 41 year 2004 concerning the waqf, the Act No. 7 year 1979 that has been changed by The Act No. 3 year 2006 about Religious Court. The impact of the positivization of Islamic family law is there is the certainty of Islamic law in Indonesia.

Keywords: undang-undang, hukum keluarga, kepastian hukum, dan legislasi.

Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]

Hujair A. H. Sanaky

Abstrak

In interpreting the Holy Quran at least comprises of four methods: general understanding method of Quran, detail understanding method of the Holy Scripture, comparative understanding method of the Holy Book, and thematical/topical interpreting method of Quran. The interpreting the verses of the Holy Qoran influenced by those four methods and the background of the interpreters themselves. Each method has the characteristics either its weakness or its strength. For that reason, there is no the best method for understanding Quran.But, according to the writer of this article in term of interpreting Quran nowadays the topical/thematical method is very urgent to answer and to solve Moslem communities.

Keywords: metode, mufassir, corak, Alquran, dan maudu’i.

Pandangan Orientalis terhadap Orisinalitas Hukum Islam dari Pengaruh Hukum Romawi

Syarif Zubaidah

Hukum Islam, disebut juga dengan istilah Syariat Islam, isi kandungannya memuat seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada kekurangan apapun. la mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan umat yang muncul dari berbagai persoalan yang muncul di permukaan masyarakat baik individu maupun negara. Dengan kelengkapannya, hukum Islam mampu mengatur segala persoalan di bidang hukum, manajemen, politik dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan persoalan individual maupun persoalan kenegaraan yang berlaku untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Hukum Islam yang di dalam penetapannya selalu mendasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an, Al-Sunnah, al-Ijmak, al-Qiyas dan dalil-dalil lainnya berdiri tegak, tanpa terpengaruh oleh perjalanan dan pergeseran waktu. Sebab nas-nasnya yang bersifat umum dan elastis itu relevan untuk sepanjang zaman, sehingga tidak memerlukan pergantian dan perubahan. Kendatipun demikian, hukum Islam tidak lepas dari tuduhan orang-orang orientalis, di mana mereka menganggap bahwa hukum Islam itu tidak orisinil karena di dalam penetapannya dipengaruhi oleh hukum-hukum Romawi. Untuk membuktikan apakah pernyataan para orientalis itu benar dan bagaimana menurut pendapat para tokoh umat Islam maka hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dan didiskusikan.

Book Review Muhamad on Islamic Economics

Sofwan Jannah

Buku karya Muhamad yang berjudul “Muhamad on Islamic Economic” mendiskipsikan secara lengkap permasalahan ekonomi sebagai problem yang dapat dianggap suatu yang bersifat universal dan pemikiran yang mendasar dalam ekonomi Islam. Para ahli ekonomi sibuk dan membuat dunia seluruhnya tenggelam dalam informasi atau karangan-karangan berkaitan persoalan ekonomi. Akan tetapi, jarang sekali dapat dipertemukan satu sama lain dalam sedikit atau banyak hal. Begitu ketat dan sengitnya perseteruan itu, maka dunia terbagi menjadi blok-blok yaitu barat dan timur, kapitalis dan komunis, dan seterusnya. Akibat dari adanya blok-blok tersebut, semakin sulit ilmu ekonomi memecahkan persoalan masyarakat dalam kehidupannya, terlebih ketika tidak ada strategi, cara yang utuh, dan menyeluruh. Sementara Di sisi lain, aspek kehidupan umat manusia sangat komplek.

Sekapur Sirih Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007

Implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, antara lain adalah terjadinya perubahan pada sistem satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan adanya perubahan dalam hal kompetensi absolut, organisasi, dan ketenagaannya pada institusi peradilan khusus ini.

Pasca perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, kompetensi/kewenangan absolutnya menjadi kian berkembang, yakni meliputi masalah: perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiyat, hibah, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi Syari’ah. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Selain kewenangan di atas, Peradilan Agama juga memiliki tugas lain, yaitu: memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan dalam tahun hijriyah, serta memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan awal waktu salat.

Untuk merespon perkembangan akibat dari perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama, diperlukan pemikiran dan upaya kreatif dan integral untuk dapat lebih menjamin peningkatan kualitas PA dan peran dari pelaksana kekuasaan kehakiman ini bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, seperti Perguruan Tinggi Islam (utamanya fakultas/program studi Syari’ah), sehingga penyiapan sumber daya manusia, penataan kelembagaan, penyempurnaan perangkat hukum dan acaranya, serta pembinaan pada bidang-bidang yang ada menjadi lebih baik dan bedaya guna tinggi.

Atas dasar pertimbangan di atas, jurnal hukum Islam Al-Mawarid edisi XVII ini menampilkan tulisan-tulisan seputar hal di atas, yaitu: 1. Implikasi Revisi UU.No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah strategis bagi praktisi hukum Pengadilan Agama, oleh Andi Syamsu Alam, 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah sebagai Sebuah Kewenangan Baru PA, oleh Rifyal Ka’bah, 3. Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU.No. 3/2006, oleh Dadan Muttaqien, 4. Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi PA dan Badan Arbitrase Syari’ah), oleh Rahmani Timorita Yuliani, 5. Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU.No. 3/2006), oleh M.Rusydi, 6. Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, oleh Yusdani, 7. Urgensi Hisab dan Rukyat Pasca UU. No.3/2006 tentang PA, oleh Sofwan Jannah, 8. Islam membangun Masyarakat

Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia, oleh Khoiruddin Nasution, 9. Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Indonesia, oleh Fikria Najitama, 10. Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia menuju ke Peradilan Satu Atap (Book Review), oleh Ari Wibowo.

Untuk edisi XVIII yang akan datang, Jurnal hukum IslamAl-Mawarid akan mengangkat tema Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Problem, Peluang dan Tantangan. Untuk itu redaksi mengundang berbagai pihak untuk berpartisipasi menyumbangkan tulisannya sesuai dengan tema tersebut.

Redaksi

Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang danTantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)

M. Rusydi

Abstract

Islamic economic law constitute the pilot project of islamic law research. This is more significance since the birth of modern Syari’ah financial institutions based on provision of contract law in the sphere of Islamic economic law (muamalat) and also the rapid development of moslem business need the legal status to be implemented to resolve when ever the despute of muamalat contract exist. The formalization of Islamic economic law today, by the enactment of UU No. 3 Tahun 2006 become the most outstanding and rapid development that outweighing what has been formulated before and gives the religious court the widermandate to resolve despute of muamalat contract. This clearly gives the advantage of Moslem society to comply with Syari’ah provision in their daily business activity from one hand, and also gives a challenge to Moslem society to mature this legal status from another. This writing tries to comprehend the formalization of Islamic economic law due to new release of UU No. 3 Tahun 2006 and look it from both perspective: opportunity and challenge.

Kata kunci: hukum, ekonomi, Islam, formalisasi, dan implikasi.

Implikasi Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama

Andi Syamsu Alam

Abstract

The Act No. 3 year 2006 revising toward The Act No. 7 year 1989 concerning the religous (Islamic) court constitutes recent development after one roof system of court in Indonesia. Revising the Act No. 7 year 1989 departs from Indonesian senate proposes and initiates. This revising actually implies human resources and human assessment of the religous court in Indonesia. The Religous court faces new jurisdiction, budget, education and training effectevely, preparing syari’ah graduation, law resources, experts of economics law, those of Islamic economics including the banking world and the Syari’ah economics generally. Thus, it needs revitalizing the curricullum of Syari’ah economics either Strata 1 or graduation program (S2) in preparing human resources and human assessment of religous court in Indonesia.

Kata kunci: Peradilan agama, praktisi hukum, ekonomi Syari’ah, SDM, dan kewenangan.

Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006

Dadan Muttaqien

Abstract

Islam denotes religion that regulates the relation between Allah and humankind, this called rituals or ibadah mahdah. Besides, it also teaches that of interhumankind relationship that named social matters relationship or mu’amalah. Either ibadah mahdah or mu’amalah Islamic law constitutes Allah’s blessing for human. Islamic law on mu’amalah in Indonesia develops in accordance with entering Islam in Indonesia until after Indonesian independence. And Islamic law on mu’amalah becomes one of Indonesian living law. Enforcing Islamic Law in Indonesia needs the institution of court thatis the religious, and in this moment it is regulatedaccording to article 10 verses (1) and (2) of Act No.4 year 2004.

Kata kunci: Peradilan agama, ekonomi Syari’ah, Indonesia, SDM dan prodi Syari’ah.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama

Rifyal Kabah

Abstract

Islamic law as a living law in Indonesia has developed in dependence era. The developing of Islamic law indicates for example in term of Islamic court jurisdiction. Islamic court decision departing from fiqh, and its execution should be supported by statecourt. The judges of Islamic court educate based on traditional Syariahand they do not educate based on secular law. Besides, Islamic court organization does not under supreme court. One of the changing of Islamic court recently is enlarging its jurisdiction according to Act No. 3 year 2006 in particular regarding the handling of Islamic Economics cases in Indonesia. The following article tries to investigate the changing and the challenging of Islamic court as one of modern Indonesia for the future.

Kata kunci: Sengketa, kewenangan, ekonomi Syari’ah, peradilan agama, Indonesia.

Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah)

Rahmani Timorita Yulianti

Abstract

The legislating Act No. 3 year 2006 regarding the amending Act No.7 year 1979 concerning Islamic Court in Indonesia has implied the fundamental changing toward the existence of Islamic court nowadays. One of the changing is adding or enlarging of Islamic court jurisdiction for handling Syari’ah economics. According to article 49 (i) of Act No.3 year 2006 declares that Islamic court has jurisdiction to handle the cases of Syari’ah economics. This implies that The judges of Islamic courtshould master Syari’ah economics knowledge.TBut this also influences on the existence of National Syari’ah Abritase council (Badan Abritase Syariah Nasional) in term of Syari’ah economics cases handling.

Kata kunci: Sengketa, kompetensi, arbitrase Syari’ah, dan peradilan agama.

Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi

Yusdani

Abstract

The main problem that the writer tries to trace in the following article is Satria Effendi’s Thought of Islamic law. One of the related problem is how to describe Satria Effendi’s theoretical framework and methodology of Islamic law. According to this Islamic law expert to develop Islamic law thought it is urgent need to study the goal of Islamic legislation and public interest especially to response several contemporary problems of Islamic law nowadays. In this context, the using and the integrating or combining the deductive-normative approach model and emphirical-inductive approach model constitutes the necessity because it is a way to produce solutive intellectual exercise in the field of Islamic law.

Keywords: maqasid al-syariah, maslahat, ijtihad dan hukum Islam

Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia

Khoiruddin Nasution

Abstract

Oneaspect of Islam reform is the family system from patrhiarchal to parental system.The model of reform includesthree modelsnamely: deconsruction, reconstruction and that of continuity. And the methodof deconstruction in this context comprises of two kinds totally and step by step process. This article tries to investigate the family law based on bilateralsystem and that of principle and it is expected to apply in Indonesia.Besides, it also offer the role of Islamic law as not only as a social control but also as tool of social enginering.This article also tracesthe concept of family law both the conventional fiqh and the act of marriage in Indonesia as representing the gender bias.

Kata kunci: Fiqh, hukum keluarga, pembaharuan, bilateral, dan undang-undang.

Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia

Fikria Najitama

Abstrak

Historically, Islam law and the local culture do not always conflict each other. The local culture has a particular place in formulating Islamic law. This proves in adopting process of local culture of pra Islamic society either Prophetera or the generation after him, for instance era of companion and the founder of Islamic law school. In this sense, Imam Syafi’i has diffrencesopinion qaul qadim (old opinion of law) and qaul jadid (new opinion of law). This phenomenon describes the flexibility of Islamic law faces local cultures. Based on this, it need a new paradigm to Syari’ah enforcement in Indonesia in term of how to implement Syari’ah in Indonesia without abrogating the local culture.

Kata kunci: hukum Islam, budaya, ‘urf, hukum Islam khas Indonesia.

Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 2006

Sofwan Jannah

Abstract

After regulating the Act No. 3 year 2006 concerning enlarging Islamic court jurisdiction. Beside the practical astronomy as a tool or instrument for the validity of Moslem rituals also it motivates the judges of Islamic court in order to own the capacity to understand the beginning of Qomariyah months correctly. Islamic practical astronomy can predict the positions for instance those of sun, moon, earth etc. Thus, the graduations of Syari’ah faculty or department have the challenging to study Islamic Economics because the qualification for becoming judge of Islamic court should need much knowledge to handle the cases.

Kata kunci: hisab rukyat, peradilan agama, sdm, ekonomi syari’ah.

Book Review Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia Menuju ke Peradilan Satu Atap

Ari Wibowo

Buku yang akan dikaji ini adalah hasil adaptasi dari disertasi dari Achmad Gunaryo pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Buku ini memaparkan proses proses politik pergulatan yang dilalui oleh Peradilan Agama di Indonesia sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Ada beberapa teori yang sangat terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia, di mana teori yang satu dengan yang lain sering kali bertolak belakang. Adapun teori teori tersebut antara lain; teori receptie incomplexu, teori receptie, dan teori receptie balik (receptie a contrario)