IPK

Imam Agung Prakoso Dosen IAIN Pontianak Raih Gelar Doktor di FIAI UII Berkat Teliti Masyarakat Dayak

Imam Agung Prakoso dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam FIAI UII, 16 Juli 2025, di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman. Disertasi berjudulAdat Naik Dango dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqasid Syariah Perspektif Abd Al-Majid An-Najjar diselesaikan setelah menempuh studi program doktor di Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).

Imam Agung Prakoso menempuh sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung di FIAI UII disaksikan tamu undangan, kerabat dan keluarga. Bertindak selaku ketua sidang ujian terbuka doktor Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Selaku penguji Dr. Asmuni, MA. dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag serta Dr. Mustari, M.Hum. Selama menyusun disertasi, dibimbing promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A dan kopromotor Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

“Krisis pangan global yang semakin kompleks mendorong perlunya pendekatan multidispiliner dalam merumuskan strategi ketahanan pangan yang kontesktual dan berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan akademik berupa berlum terintegrasinya kearifan lokal ke dalam diskursus maqasid syariah, khususnya dalam konteks ketahanan masyarakat adat. Tujuan dari disertasi ini, pertama mendiskripsikan dan menganlisis praktik adat Naik Dango dalam kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan barat. Kedua, melakukan kajian nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori Abd al-Majid al-Najjar, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan sistem ketahanan pangan lokal. Ketiga, perlindungan terhadap struktur sosial melalui integrasi komunitas dan keadilan distribusi. Keempat, perlindungan terhadap lingkungan materi melalui pengelolaan hasil tani dan pelestarian ekologi,” kata Imam.

Dalam materi disertasi disebutkan bahwa penelitian ini menggali secara mendalam pelaksanaan Adat Naik Dango dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, dengan pendekatan berbasis pada maqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar. Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn melaksanakan tradisi Naik Dango bukan sekedar sebagai ritual adat tahunan, tetapi sebagai mekanisme sosial, spiritual, dan ekologis yang terintegrasi dalam sistem pertanian mereka. Tradisi ini mempresentasikan bentuk nyata dari manajemen pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, Naik Dango bukan hanya sekedar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai maqasid al-syariah yang sejalan dengan konsep kemaslahatan manusia yang dirumuskan Abd al-Majid al-Najjar. berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa Tradisi Naik Dango jika dianalisis melalui maqasid syariatmaqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar, mencerminkan pemenuhan empat dimensi utama maqasid, yaitu perlindungan kehidupan, jati diri, struktur sosial, dan lingkungan materi.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Nurkholis menyatakan promovendus Imam Agung Prakoso dinyatakan lulus pada Program Doktor Hukum Islam dengan indeks prestasi kumulatif 3.84. Juga dinyatakan sebagai doktor ke-70 yang promosinya pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-406 yang diluluskan UII.

IPK

Imam Agung Prakoso Dosen IAIN Pontianak Raih Gelar Doktor di FIAI UII Berkat Teliti Masyarakat Dayak

Imam Agung Prakoso dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya pada Ujian Terbuka Promosi Doktor Hukum Islam FIAI UII, 16 Juli 2025, di Gedung KHA Wahid Hasyim, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman. Disertasi berjudulAdat Naik Dango dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqasid Syariah Perspektif Abd Al-Majid An-Najjar diselesaikan setelah menempuh studi program doktor di Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).

Imam Agung Prakoso menempuh sidang ujian terbuka promosi doktor yang berlangsung di FIAI UII disaksikan tamu undangan, kerabat dan keluarga. Bertindak selaku ketua sidang ujian terbuka doktor Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I, M. Sh.Ec dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Selaku penguji Dr. Asmuni, MA. dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag serta Dr. Mustari, M.Hum. Selama menyusun disertasi, dibimbing promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A dan kopromotor Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

“Krisis pangan global yang semakin kompleks mendorong perlunya pendekatan multidispiliner dalam merumuskan strategi ketahanan pangan yang kontesktual dan berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan akademik berupa berlum terintegrasinya kearifan lokal ke dalam diskursus maqasid syariah, khususnya dalam konteks ketahanan masyarakat adat. Tujuan dari disertasi ini, pertama mendiskripsikan dan menganlisis praktik adat Naik Dango dalam kehidupan masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan barat. Kedua, melakukan kajian nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung di dalamnya berdasarkan teori Abd al-Majid al-Najjar, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan sistem ketahanan pangan lokal. Ketiga, perlindungan terhadap struktur sosial melalui integrasi komunitas dan keadilan distribusi. Keempat, perlindungan terhadap lingkungan materi melalui pengelolaan hasil tani dan pelestarian ekologi,” kata Imam.

Dalam materi disertasi disebutkan bahwa penelitian ini menggali secara mendalam pelaksanaan Adat Naik Dango dalam pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat, dengan pendekatan berbasis pada maqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar. Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dayak Kanayatn melaksanakan tradisi Naik Dango bukan sekedar sebagai ritual adat tahunan, tetapi sebagai mekanisme sosial, spiritual, dan ekologis yang terintegrasi dalam sistem pertanian mereka. Tradisi ini mempresentasikan bentuk nyata dari manajemen pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, Naik Dango bukan hanya sekedar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai maqasid al-syariah yang sejalan dengan konsep kemaslahatan manusia yang dirumuskan Abd al-Majid al-Najjar. berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa Tradisi Naik Dango jika dianalisis melalui maqasid syariatmaqasid al-syariah ‘Abd al-Majid al-Najjar, mencerminkan pemenuhan empat dimensi utama maqasid, yaitu perlindungan kehidupan, jati diri, struktur sosial, dan lingkungan materi.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Nurkholis menyatakan promovendus Imam Agung Prakoso dinyatakan lulus pada Program Doktor Hukum Islam dengan indeks prestasi kumulatif 3.84. Juga dinyatakan sebagai doktor ke-70 yang promosinya pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-406 yang diluluskan UII.

IPK

Teliti Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Ahmad Syarkawi Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Lalu Ahmad Syarkawi Ramdhoni

Menurut Lalu Ahmad Syarkawi Ramdhoni, perceraian  di Lombok Nusa Tenggara Barat menyisakan permasalahan yang begitu akut secara psikologis bagi perempuan dan anak pasca perceraian, yakni tidak adanya tanggungjawab dari mantan suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya. Hal ini mendorong Lalu Ahmad Syarkawi Ramdhoni melakukan penelitian untuk penyusun disertasi, selama menempuh studi di Program Doktor Hukum Islam FIAI UII Sleman.

Ahmad Syarkawi menyelesaikan disertasi dengan bimbingan dari promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A dan kopromotor Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA. Selanjutnya, harus mempertahankan disertasinya dihadapan penguji pada Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor  Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Selasa 15 Juli 2025 untuk meraih gelar doktor.

Ujian terbuka promosi doktor dipimpin langsung oleh Rektor UII,  Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D dibantu sekretaris sidang Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Sebagai penguji,  Dr. Asmuni, MA dan  Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag serta Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si.,Ph.D, dilaksanakan di lantai III  Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman.

“Ada 3 pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi perlindungan perllindungan hak perempuan dan anak selepas perceraian dalam perspektif hukum Islam di Lombok. Kedua, apa kendala penerapan perceraian hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB. Ketiga, bagaimana formulasi bentuk perlindungan hak perempuan dan anak di Lombok NTB?” kata Ahmad Syarkawi pemaparan singkat di hadapan penguji.

Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa penerapan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Lombok NTB masih menghadapai kendala karena faktor kuatnya budaya patriarkal di Lombok NTB, rendahnya kesadaran hukum, rendahnya pemahamam mengenai hukum Islam dan praktik adat di Lombok. Formulasi perlindungan hak perempuan dan anak selepas perceraian menggunakan pendekatan komprehensif, baik secara aspek hukum, sosial maupun budaya.

Dalam proses penelitian, Ahmad Syarkawi menemukan beberapa masalah di tengah kasus yang lumayan serius terkait dengan hak perempuan dan anak di Lombok. Di mana terjadinya kesenjangan implementasi hukum Islam, meskipun hukum Islam Islam secara normatif memberikan perlindungan hak kepada perempuan dan anak pasca perceraian, pelaksanaannya di Lombok NTB seringkali terhambat oleh intepretasi yang tidak komprehensif atau bias patriarkal.  Hak perempuan seperti nafkah iddah dan mut’ah serta hak anak, seperti hadhanah (hak asuh), kerap diabaikan atau tidak dipenuhi secara optimal. Dominasi budaya partriarkal dan adat lokal di Lombok yang cenderung mengutamakan posisi laki-laki, sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Ahmad Syarkawi, memberikan rekomendasi bahwa secara umum hak perempuan dan anak dalam kerangka hukum Islam pasca perceraian di Lombok NTB masih menyisakan problem yang kuat, sehingga merekomendasikan bahwa sebaiknya pemerintah daerah perlu menyediakan program bantuan ekonomi untuk perempuan pasca perceraian, seperti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha.

Lanjutnya, seharusnya  layanan dukungan psikososial dan konseling harus tersedia untuk membantu perempuan dan anak menghadapi dampak emosional akibat perceraian. Dibutuhkan kolaborasi antara lembaga, pemerintah dan institusi agama dan LSM dan organisasi perempuan untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Prof. Fathul Wahid menyatakan promovendus Ahmad Syarkawi dinyatakan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII dengan indek prestasi kumulatif 3.86 dengan predikat sangat memuaskan.

Prof. Dr. Fahrurrozi, QH., MA. sebagai promotor berpesan kepada promovendus.
”Jadilah doktor yang selalu humble, jangan ujub dengan amal perbuatan. Jangan ujub dengan gelar doktor yang dimiliki. Biar disebut alim karena orientasi kepada Allah,” katanya.

IPK

Samad Umarama Dosen IAIN Ternate Raih Gelar Doktor di FIAI UII Berkat Teliti Kontribusi Politik Kasultanan Ternate

Samad Umarama

Samad Umarama salah satu dosen IAIN Ternate berhasil meraih gelar doktor pada Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) setelah lulus Ujian Terbuka Promosi Doktor, Senin 14 Juli 2025. Samad berhasil meraih gelar doktor, setelah mempertahankan disertasi berjudul Kontribusi Politik Kesultanan Ternate Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 1999-2019 (Perspektif Fikih Siyasah) di hadapan penguji yakni Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag dan Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag. serta Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. Selaku ketua sidang ujian terbuka yakni Dr. Drs. Asmuni, MA dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Selama Samad Umarama menyusun disertasi, dibimbing oleh promotor Prof. Dr. H.Amir Mu’allim, MIS serta kopromotor Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Disertasi dari penelitian kualitatif deskriptif, diawali dari pergulatan politik dan pemikiran eksistensi Kesultanan Ternate di masa transisi demokrasi yang terjadi pada masa awal orde reformasi. Dampaknya terhadap eksistensi Kesultanan Ternate juga mendapatkan penjelasan analisis dengan menggunakan teori-teori politik Islam yang dihasilkan oleh pemikir muslim. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada studi tentang kontribusi politik pemerintahan. Kasultanan Ternate dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara tahun 1999-2019 perspektif fikih siyasah. Agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka pendekatan dan metode dilakukan disesuaikan topik kajian.

“Informan dalam penelitian ini meliputi para elit kasultanan seperti sultan, para Bobato, tokoh adat, dan tokoh agama,” kata Samad.

Ungkapnya, penelitian untuk mengkaji dan menganalisa birokrasi tradisional Kesultanan Ternate, yakni eksistensi, pengelolaan, penguasaan dan kontribusi politik pemerintahannya terhadap pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 1999-2019, maka dirumuskan pertanyaan penelitian.

”Pertanyaan dalam penelitian adalah bagaimana tata kelola kesultanan Ternate menurut pandangan pemerintahan Islam. Kedua, bagaimana kedudukan kasultanan Ternate dalam ketatanegaraan di Indonesia perspektif fikih siyasah. Ketiga, bagaimana konstribusi politik kesultanan Ternate dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 1999-2019 perspektif fikih siyasah,” jelas Samad.

Temuan dari penelitian Samad yakni fikih siyasah yang menjadi karakteristik tata negara atau sistem pemerintahan Islam menjadi ciri khas Kesultanan Ternate yang dapat ditemukan dalam falsafah tata negara Islam Kesultanan Ternate. Pertama, Adat se Atorang (adat dan aturan) yang merupakan hukum dasar yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga terhadap kerajaan, pengangkatan Sultan pengangkatan pejabat-pejabat politik lainnya. Kedua, istiadat se kabasarang, yakni aturan yang menyangkut kekuasaan dan hak kesultanan misalnya kehormatan, mahkota, singgasana, dan sebagainya. Ketiga, galib se lekuni yakni aturan yang bertalian dengan hak-hak soa menurut asal usulnya, hak milik seseorang, hak dan kedudukan orang asing yang diterima soa. Keempat, ngale se cara yakni mengatur tata cara adat dan budaya menurut kebiasaan masing-masing. Kelima, sere se doniru, juga menyangkut pergaulan di masyarakat misalnya perkawinan, upacara adat dan sebagainya. Keenam, cing se cingare yang menyangkut kedisiplinan dan kepatuhan pada hukum dan posisi masing-masing. Ketujuh, bobaso se rasai, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu, Samad juga sampaikan temuan penelitian tentang mengembangkan teori ashobiyah Ibnu Khaldun pada dinasti Kesultanan Ternate dalam Moluku Kieraha dan sistem pemilihan sultan yang demokratis membuat eksistensi Kasultanan Ternate bertahan menghadap perubahan situasi sampai dengan saat ini.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Asmuni, MA, menyatakan promovendus Samad Umarama dinyatakan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam dengan indek prestasi kumulatif 3.83.  sebagai doktor ke-67 dengan pembelajaran terstruktur yang promosinya di Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-403 yang diluluskan UII.

Promotor Prof. Dr. H.Amir Mu’allim, MIS mengucapkan selamat kepada promovendus.
“Anda harus percaya diri menggunakan gelar ini, Dr. Samad Umarama, S.Ag, MSI. Anda harus bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah ini. Anda juga harus bisa betul-betul membawa nama baik Alumni UII, dan nama baik UII,” kata Prof. Amir.

IPK

Sumardiyono Penghulu Kementerian Agama Raih Gelar Doktor di FIAI UII Berkat Teliti Putusan Hakim Tentang Perceraian

DR Sumardiyono ASN Kementerian Agama RI, Sleman

Kasus perceraian yang ditangani dan telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman (PA Sleman) tahun 2020-2023 sebanyak 6951 kasus, terdiri dari cerai gugat dan cerai talak.  Hal ini mendorong Sumardiyono, ASN Kementerian Agama Sleman melakukan penelitian untuk disertasi dalam rangka studi lanjut untuk meraih gelar doktor pada Program Doktor Hukum Islam,Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).

Ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag  dibantu sekretaris sidang Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Sebagai penguji yakni Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan Dr. Drs. Asmuni, MA. serta  Prof. Dr. Kamsi, MA, Jumat  11 Juli 2025, di ruang 3.16 lantai III  Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman. Selama Sumardiyono menyusun disertasi dbimbing oleh promotor Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan kopromotor Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag.

Menguasai permasalahan yang menjadi latar belakang penelitiannya, Sumardiyono menyusun rumusan masalah.
”Ada 3 rumusan masalah. Pertama, berapa besar perceraian di Sleman tahun 2020-2023 apabila dibandingkan dengan tingkat perceraian nasional? Kedua, mengapaa banyak terjadi perceraian di PA Sleman dan apa yang melatarbelakanginya? Ketiga, bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Sleman pada kasus perceraian pada tahun 2020 hingga 2023, apabila dianalisis dengan maqasid al syariah Muhammad Tahir Ibnu Mansyur,” jelas Sumardiyono.

Melengkapi pemaparannya, disertasi Sumardiyono juga menjelaskan manfaat penelitian yang hendak dicapai. Pertama, dengan penelitiannya diharapkan akan berguna bagi pengembangkan hukum Islam di bidang hukum keluarga muslim mengenai putusan hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi wilayah hukum Kabupaten Islam dianalisis dengan maqasid al syariah Muhammad Tahir Ibnu Asyur, sehingga ditemukan kandungan kemasalahatan dan pembaharuan hukum pada putusan hakim PA Sleman terhadap kasus perceraian di wilayah hukum Sleman.

Selain itu, penelitiannya diharapkan akan memberikan sumbangan hukum Islam untuk menemukan konsep baru di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam terutama hukum keluarga muslim.

Pada sisi kesimpulan, perceraian yang terjadi di PA Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan, bila dilihat dari kasus perceraian yang ada, maka PA Sleman dikategorikan sedang. Tingkat perceraian di PA Sleman dalam skala nasional adalah 0,00242% .
Juga banyaknya perceraian di PA Sleman disebabkan oleh permasalahan Tergugat (suami) tidak memberi nafkah. Tergugat atau Penggugat, mabuk-mabukan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Serta tidak diketahui keberadaan pasangan, terjadi perselingkuhan, perselisihan terus menerus, juga kasus pasangan pindah agama.

Sedangkan Hakim Pengadilan PA Sleman terhadap kasus perceraian yang terjadi, bila dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur dapat diketahui bahwa hakim di dalam memberikan putusannya pada kasus cerai dan talak mempertimbangkan aspek pelestarian sistem keluarga, keteraturan sosial  dan kemaslahatan masyarakat sehingga menjadi sarana merefleksikan nilai-nilai maqasid yang meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan dan perlindungan hak-hak dasar.

Di sesi akhir, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag menyatakan promovendus Sumardiyono dinyatakan lulus dalam studi pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII dengan indek prestasi kumulatif 3.67 dengan predikat sangat memuaskan.

IPK

Teliti Efektivitas Hukuman Cambuk di Aceh, Tengku Azhar Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Dr. Tengku Azhar, M.H., M.Pd

Tengku Azhar dibesarkan di Aceh, saat ini menjadi dosen Ma’had Aly Hidayaturrahman Sragen. Dalam upaya meraih gelar akademik tertinggi, memutuskan menempuh studi pada Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia. Untuk meraih gelar doktor, Tengku Azhar menyusun disertasi dengan judul Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Nonmuslim di Provinsi Aceh Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah. Selama menyusun disertasi dibimbing oleh promotor Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum dan kopromotor Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

Tengku Azhar mempertahankan disertasi dengan latar belakang penelitian di Aceh, pada Ujian Terbuka Program Doktor Hukum Islam UII, Jumat 11 Juli 2025 di ruang 3.16 lantai III  Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,4, Sleman. Bertindak sebagai ketua sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Drs. Asmuni, MA dibantu sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Para penguji terdiri dari Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan Dr. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. serta Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

“Sehubungan dengan lahirnya undang-undnag no 11 tahun 2006, dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Di mana dengan lahirnya 2 peraturan di atas menimpulkan polemik. Pertama uqubat cambuk sebagai pemidanaan yang dianggap pemidanaan yang kejam dan tidak manusiawi. Kemudian aspek kedua ditetapkannya non muslim sebagai subyek qanun jinayat bagi yang tidak berkeyakinan terhadap ajaran Islam,” kata Tengku Azhar.

Qanun Jinayat adalah hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh. Qanun ini mengatur berbagai jenis jarimah dan sanksi yang sesuai. Jarimah adalah  tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman. Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh jarimah adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman (uqubat). Beberapa contoh jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh antara lain: zina, minuman keras, judi (maisir), khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), dan jarimah lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam.

Sedangkan uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Uqubat dalam Qanun Jinayat Aceh bisa berupa hudud atau hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Qanun), qishas atau hukuman balas, diyat atau denda, atau ta’zir hukuman yang ditentukan oleh hakim. Qanun Jinayat Aceh bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan nilai-nilai agama Islam di Aceh. Mahkamah Syar’iyah di memiliki wewenang untuk menangani dan mengadili kasus-kasus jarimah yang terjadi di Aceh.

“Hukuman cambuk di Aceh telah sesuai dengan maqasid syariah. Dari sisi yuridis, hasil wawancara dari tokoh-tokoh, di Aceh mengandung pluralisme hukum, bagi non muslim walau diberlakukan hukum Islam, bisa memilih hukum nasional dan itu sah. Secara sosioligis, non muslim sudah tinggal di Aceh secara turun-temurun ratusan tahun, hidup saling mengisi, saling mengenal dan hidup bersama tidak ada konflik berarti. Dari sisi tujuannya memang hukuman cambuk dianggap baik dan memang melindungi masyarakat,” jelas promovendus Tengku Azhar.

Ditambahkannya, secara filosofis bagi non muslim diterapkannya hukum Islam, meskipun tidak sesuai agamanya, tidak ada gejolak. Hal ini juga menurut tokoh-tokoh Aceh, karena penerapan hukum Islam tidak ada bertentangan nilai-nilai yang ada di masyarakat, meskipun non muslim tidak meyakini itu bagian dari agamanya.
Bagi non muslim yang sudah keluar dari Aceh, maka yang berlaku hukum nasional atau KUHP karena beda wilayah sudah menerapan norma berbeda, bukan hukum Islam seperti Aceh.

Atas proses ujian terbuka, pada akhir waktu, Ketua Ujian Terbuka Promosi Doktor yakni Dr. Asmuni, MA menyatakan promovendus Tengku Azhar dinyatakan lulus pada Program Doktor Hukum Islam dengan indeks prestasi kumulatif 3.86.  Tengku Azhar sebagai doktor ke-65 yang promosinya pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, dan doktor ke-401 yang promosinya di UII.

Sebelum penutup, promotor Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum berpesan kepada promovendus Tengku Azhar.
“Saudara terus belajar dan jangan lupa berbagi ilmu. Jangan pelit dalam hal ilmu. Ilmu semakin diberikan semakin kaya. Jangan lupa almamater, Program Doktor Hukum Islam FIAI UII, berikan kontribusi positif baik akademik dan non akademik,” pesannya, sebagai penutup.

IPK

Teliti Nafkah Iddah dan Mut’ah yang Berkeadilan, Khusnul Khuluq Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Paska Ujian Terbuka Sidang Doktor Promovendus Khusnul Khuluq, FIAI UII

Penetapan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian sering kali mengalami penurunan dan jumlah tuntutan, kondisi yang dianggap kurang menguntungkan bagi pihak istri. Hal ini menjadi perhatian Khusnul Khuluq, mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk melakukan penelitian, penyusunan disertasi. Setelah disertasi dinyatakan layak dalam ujian tertutup, dilanjutkan Ujian Terbuka Sidang Doktor, Kamis 20 Februari 2025 di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14.5 Sleman.

Khusnul Khuluq lahir di Bojonegoro, berprofesi sebagai hakim sejak tahun 2020 pada Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, Jambi. Judul disertasi yakni Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah yang berkeadilan dalam perspektif Maqasid Al Shariah Jasser Auda.

”Paska perceraian, mantan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut’ah yang seringkali itu menjadi sengketa di pengadilan. Sengketa itu harus diputus dengan sebuah putusan. Dalam penelitian kami ada disparitas putusan bahwa putusan-putusan yang memuat nafkah iddah dan mut’ah cenderung terjadi penurunan, antara jumlah gugatan dengan jumlah yang ditetapkan, hal ini menunjukkan tidak terpenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum. Nah untuk melakukan konstruksi putusan yang berkeadilan diperlukan satu perspektif teoritis dalam hal ini Jasser Auda,” kata Khusnul.

Khusnul menambahkan, metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. Jenis data yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan di bawah undang-undangan, putusan-putusan hakim pengadilan agama. Sebagai pendukung bersumber dari buku dan jurnal yang relevan. Penelitian dengan analisis kualitatif.

Tujuan penelitian ini untuk memahami mengapa jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang dikabulkan cenderung menurun dari tuntunan. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan konstruksi putusan hakim terkait nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan dalam perspektif Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda.

Khusnul sampaikan kesimpulan, bahwa menurunnya putusan nafkah iddah dan mut’ah dipengaruhi oleh berbagai faktor penting saling terkait yang melingkupi pembuktian dalam persidangan, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami memainkan peran besar dalam menentukan kelayakan nafkah, alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi, kerelaan istri untuk menerima nafkah iddah dan mut’ah yang mencerminkan dinamika negosiasi dalam perkara ini.

Selain itu, intepretasi hakim mengenai keadilan, kelayakan, dan kewajaran juga berpengaruh dalam penetapan nafkah. Putusan tentang nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan dapat diformulasikan dengan menerapkan fitur-fitur maqashid al-shariah yang diajukan Jasser Auda.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Rektor UII sekaligus ketua sidang menyampaikan bahwa Khusnul Khuluq dinyatakan lulus ujian dan menjadi lulusan ke-384 program doktor yang sidangnya dilakukan oleh UII, sekaligus menyampaikan pesan akhir.
“Jaga nama baik pribadi, insya Allah nama baik almamater akan terjaga,” kata Prof Fathul Wahid ST. M.Sc. Ph.D.

Khusnul Khuluq lahir di Bojonegoro, berprofesi sebagai hakim sejak tahun 2020 pada Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, Jambi.  Judul disertasi  Putusan  Majelis Hakim Tentang  Nafkah  Iddah dan Mut’ah yang berkeadilan  dalam perspektif Maqasid  Al Shariah Jasser Auda.

”Paska perceraian, mantan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut’ah yang  seringkali itu menjadi sengketa di pengadilan. Sengketa itu harus diputus dengan sebuah putusan. Dalam penelitian kami ada disparitas putusan  bahwa putusan-putusan yang memuat nafkah iddah dan mut’ah cenderung terjadi penurunan, antara jumlah gugatan dengan jumlah yang ditetapkan, hal ini menunjukkan tidak terpenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum. Nah untuk melakukan konstruksi putusan yang berkeadilan diperlukan satu perspektif teoritis dalam hal ini Jasser Auda,”

Khusnul menambahkan,  metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. Jenis data yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan di bawah undang-undangan, putusan-putusan hakim pengadilan agama. Sebagai pendukung bersumber dari buku dan jurnal yang relevan. Penelitian dengan analisis kualitatif.

Tujuan penelitian ini untuk memahami mengapa jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang dikabulkan cenderung menurun dari tuntunan. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan konstruksi putusan hakim terkait nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari’ah Jasser Auda.

Khusnul sampaikan kesimpulan,  bahwa menurunnya putusan nafkah iddah dan mut’ah dipengaruhi oleh berbagai faktor penting saling terkait yang melingkupi pembuktian dalam persidangan, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami memainkan peran besar dalam menentukan kelayakan nafkah, alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi, kerelaan istri untuk menerima nafkah iddah dan mut’ah yang mencerminkan dinamika negosiasi dalam perkara ini.

Selain itu, intepretasi hakim mengenai keadilan, kelayakan, dan kewajaran juga berpengaruh dalam penetapan nafkah. Putusan tentang nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan dapat diformulasikan dengan menerapkan fitur-fitur maqashid al-shariah yang diajukan Jasser Auda.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Rektor UII sekaligus ketua sidang menyampaikan bahwa Khusnul Khuluq dinyatakan lulus ujian dan menjadi lulusan ke-384 program doktor yang sidangnya dilakukan oleh UII, sekaligus menyampaikan pesan akhir.

“Jaga nama baik pribadi, insya Allah nama baik almamater akan terjaga,” kata Prof  Fathul Wahid ST. M.Sc. Ph.D. (IPK

IPK

Mansyur Raih Gelar Doktor di FIAI UII, dengan Penelitian pada Sektor Perbankan Syariah

Mansyur raih gelar Doktor Hukum Islam di FIAI UII

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing serta dampak sosial ekonomi dari perbankan syariah. Kondisi ini menjadi perhatian Mansyur, mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UI) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk melakukan penelitian  di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dinar Ashri, Nusa Tenggara Barat. Penelitian untuk menunjang proses studi, meraih gelar doktor.

Mansyur yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Al-Azhar Mataram ini, mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara kepada informan antara lain kepala kepatutan produk pembiayaan, pembiayaan seperti kepala kepatutan prodik pembiayaan, tim marketing produk pembiayaan, customer service, dewan pengawas syariah. Studi dokumentasi upaya memperoleh data dari catatan tertulis, surat-surat, laporan, peraturan,  dan file yang berkaitan.

Setelah disertasi Mansyur dinyatakan layak dalam ujian tertutup, dilanjutkan Ujian Terbuka Sidang Doktor,  Kamis 20 Februari 2025 di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14.5 Sleman. Sebagai ketua sidang Dr. Drs. Asmuni, MA didampingi sekretaris sidang  Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Dalam menyusun disertasi. Adapun sebagai promotor yaitu Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan kopromotor Prof. Dr. Zainal Arifin Munir, M.Ag. Bertindak sebagai penguji yakni Prof. Dr. Purwanto, ST, MM  dan Dr. Nur Kholis, SEI., M.Sh.Ec serta Dr. Siti Achiria, SE., MM.

“Problem akademik promovendus dalam penelitian, yaitu yang pertama implementasi produk belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kedua, terkait dengan intepretasi dan implementasi yang masih terbatas dalam aspek branding maupun dokumentasi. Belum optimal dalam praktik operasional di lapangan. Maka dari itu promovendus tertarik melakukan penelitian ini,” kata Mansyur.

Tambahnya, sebagai bentuk interpretasi produk pembiayaan, PT BPRS Syariah Dinar Ashri NTB menerapkan formulasi fikih muamalah terhadap nama kontrak produk pembiayaannya belum optimal dalam implementasi seperti pada nama kontrak produk pembiayaan  haji umroh, pembiayaan guru dosen, pembiayaan pembeliaan kendaraan dan pembiayaan developer.

Lanjutnya, semua nama kontrak produk  menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanakisah, sesuai standar operasional OJK. Adapun penggunaan hybrid akad yang bukan pada tempatnya dapat memicu tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai Islam serta hak-hak para pihak. Regulasi produk pembiayaan dalam implementasi produk pembiayaan BPR Syariah Dinar Ashri NTB perlu ditinjau ulang atau dikembalikan sepenuhnya kepada DSN-MUI dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan formulasi fikih muamalah.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Mansyur mendapatkan pesan dari promotor, Prof. Amir Mu’allim, MS.
“Dengan gelar doktor, harus terus memberikan manfaat dari kajian ini baik dalam konteks pemikiran maupun aplikasinya, oleh karena itu harapan saya supaya bisa lebih dikembangkan lebih jauh. Perjumpaan anda dengan institusi tidak hanya sekedar  dalam dunia kampus, tapi  di dunia luar bagaimana anda bisa memberikan kontribusi ke UII dengan sebaik-baiknya berikan nama baik dengan  aspek-aspek yang saudara miliki, supaya nama UII tidak saja dikenal di kampus tapi juga masyarakat,” pesan Prof. Amir Mu’allim, MS. (IPK)

 

 

Penerimaan Mahasiswa Baru FIAI UII  

IPK

Wisnu Indradi, Hakim Agama yang Raih Gelar Doktor di FIAI UII, Teliti Problematika Pencatatan Perkawinan

Dr Wisnu Indradi, S.H.I, M.H.I Lulus Ujian Doktor di FIAI UII

Banyaknya perkawinan yang belum tercatat secara sah sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, beberapa tahun terakhir menjadi perhatian Wisnu Indradi, mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UI) Universitas Islam Indonesia (UII). Sehingga problematika tidak tercatatnya perkawinan, menjadi obyek penelitiannya. Wisnu Indradi pernah menjadi dosen Universitas Airlangga,  kemudian karirnya beralih menjadi hakim pengadilan agama, hingga sekarang.

Dari penelitian Wisnu, disusunlah disertasi berjudul Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Tambahan Perspektif Maqashid Asy-syari’ah Jamaluddin Athiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyaknya pernikahan dari sisi agama namun tidak sah secara negara. Resikonya muncul permasalahan pemenuhan hak istri dan anak. Tidak tercatatnya peristiwa perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada di mata hukum dan negara. Sehingga wanita dan anak tidak memiliki proteksi hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam upaya menuntaskan etape terakhir untuk meraih gelar doktor, Wisnu menempuh Ujian Sidang Doktor di FIAI UII, di Gedung KHA Wahid Hasyim FIAI UII lantai 3, Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang km 14.4 Sleman, Jumat 21 Februari 2025.  Bertindak sebagai ketua sidang adalah Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, didampingi sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI, sekaligus bersama promotor Prof. Dr. H. Kamsi, M.A dan kopromotor Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Selaku penguji Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA dan Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH serta Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

“Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, atau library research didukung pendukung penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini mengkaji Al Quran dan hadits, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan naskah akademiknya, jurnal-jurnal ilmiah dan disertasi yang masih terkait dengan pencatan perkawinan,” kata Wisnu.

Tambahnya, terdapat enam faktor utama yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di masyarakat, yakni faktor ekonomi, faktor keterbatasan akses dan infrastuktur,  faktor kebutuhan seksual, faktor pemahaman dan pengetahuan, faktor lingkungan dan faktor penyelundupan hukum.

Menurutnya, hukum pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsepsi Maqasid Asy-syariah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah karena percatatan perkawinan memenuhi tujuh tujuan yang dipersyaratkan. Konsep rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan wilayah ijtihadi yang dimungkinkan terjadinya perubahan yang dipengaruhi oleh waktu, keadaan dan tempat. Konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengaktualan kedudukan saksi dalam perkawinan saat ini.

Wisnu memiliki harapan, atas disertasi ini juga menjadi acuan adanya kebaruan atau temuan baru.
”Novelty dari penelitian terbentuknya konstruksi hukum pencatatan perkawinan sebagai rukun tambahan dalam perkawinan,” katanya.

Dalam akhir sidang, setelah pengumuman pernyataan kelulusan ujian doktor, Wisnu mendapatkan pesan dari Rektor UII, Prof Fathul Wahid.
“Kepada Dr Wisnu Indradi, S.H.I, M.H.I, saya berpesan, titip nama baik almamater, dengan cara sederhana, dengan menjaga nama baik pribadi. Insya Allah nama baik almamater terus terjaga,” katanya.

Rektor UII juga menitipkan 3 komitmen yang mudah-mudahan ikut dirawat oleh semua keluarga besar UII, termasuk para alumninya. Pertama, komitmen keilmuaan. Komitmen kedua adalah keislaman. Komitmen ketiga adalah kebangsaan dan keindonesiaan. Dr Wisnu Indradi, S.H.I, M.H.I adalah doktor ke-60 Program Studi Hukum Islam, dan doktor ke-386 yang diluluskan Universitas Islam Indonesia. (IPK)

IPK

Teliti Aliran Islam Jama’ah, Iskandar Dzulkurnain Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Teliti Aliran Islam Jama’ah, Iskandar Dzulkurnain Raih Gelar Doktor di FIAI UII

Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap aliran Islam Jama’ah, sejak tahun 1979 hingga 2023 menjadi obyek penelitian Iskandar Dzulkurnain  untuk menempuh studi pada Program Doktor Hukum Islam FIAI UII.  Iskandar merupakan dosen Ma’had Abu Bakar Ash Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta, tinggal di Laweyan Surakarta. Sebelumnya telah menempuh studi program sarjana di LIPIA Jakarta, program magister di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan program doktor di FIAI UII.

Untuk menuntaskan studi doktor, Iskandar menempuh ujian disertasi pada Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Hukum Islam di Gedung Prof. Mr. H. Mohammad Yamin Fakultas Hukum UII, Jumat 13 Februari 2025. Sebagai ketua sidang Dr. Asmuni, MA, didampingi sekretaris Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI. Sebagai promotor yakni Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H.,M.Hum dan kopromotor yakni Dr. M. Muslich KS., M.Ag. Para penguji yakni Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS dan Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag serta  Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA

Iskandar menyusun disertasi berjudul Fatwa MUI Terhadap Kontestasi Identitas Keagamaan : Analisis Sosiologis Aliran Islam Jama’Ah di Indonesia. Disertasi disusun dari penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis normatif dan historis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para mantan anggota Islam Jamaah. Sumber data sekunder didapatkan daribuku-buku dan artikel.

“Islam Jamaah memiliki metode dalam istinbath yang mereka namakan metode manqul, yakni pengambilan ilmu dari guru murid secara langsung dan harus bersumber dari pendiri pertama aliran ini, yaitu KH Nur Hasan Ubaidah. Islam Jamaah menancapkan doktrin kepada seluruh pengikutnya bahwa ilmu yang tidak bersumber dari KH Nur Hasan Ubaidah maka ilmu tersebut batil dan tidak sah untuk diamalkan. Alasan ini meyakini bahwa KH Nur Hasan Ubaidah adalah salah satu-satunya orang di muka bumi ini yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah,” kata Iskandar di hadapan para penguji.

Menurut Iskandar dalam konteks sosial keindonesiaan, tafkir mempunyai implikasi yang luas terhadap stabilitas negara atau bila diarahkan kepada seorang pemimpin negara. Tafkir bisa berupa pengkafiran terhadap penguasa. Tanfir yaitu menanamkan kebencian terhadap penguasa. Tafjir yaitu melakukan pengeboman. Tadmir yaitu melakukan penghancuran.

“Sehingga paham ini pada hakikatnya juga telah memenuhi salah satu kriteria aliran sesat yang ditetapkan MUI poin nomor sepuluh yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya,” jelas Iskandar.

Berdasar kesepakatan para penguji, Iskandar dinyatakan lulus program doktor, dan berhak menyandang gelar doktor, dengan predikat cumlaude. Promotor Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H.,M.Hum, dalam pesan penutupan menyampaikan sambutan penyemangat.

”Selamat dan izinkan saya memanggil gelar yang lengkap, Dr. Iskandar Zulkurnain, M.Ag. Perlu saudara pahami, disertasi itu karya monomental tidak boleh berhenti, karena sebagai tenaga edukatif tidak dituntut berhenti di sini, tapi saudara mencapai dedikasi lebih tinggi lagi. Di harapan saudara sudah menanti predikat guru besar,” kata Prof. Makhrus di akhir sidang. (IPK)