Mahkamah Agung RI Sampaikan Pembaruan Hukum Islam di Seminar Nasional FIAI UII
Peningkatan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing tinggi menjadi fokus Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta . Dalam upaya tersebut diselenggarakan berbagai program, kegiatan dan membangun jejaring, salah satunya dengan bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)sejak 2018 hingga saat ini.
Wujud kerjasama FIAI UII dan Mahkamah Agung RI dengan menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Yurisprudensi Kamar Agama Dan Pembaruan Hukum Islam, Jumat,5 Desember 2023 di Lantai 3, Gedung K.H.A Wahid Hasyim FIAI UII. Seminar menghadirkan narasumber Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Ditjen Badilag MA RI, dibantu moderator Samsul Zakaria, S.Sy., M.H, alumni UII yang juga berprofesi sebagai hakim.
Pimpinan FIAI UII, diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Muh. Roy Purwanto, S.Ag. M,Ag memberikan sambutan sekaligus membuka seminar nasional.
“Seminar nasional bertema Yurisprudensi Kamar Agama Dan Pembaruan Hukum Islam merupakan bagian dari implementasi MoU antara FIAI UII dan Mahkamah Agung RI yang sudah berjalan selama 4 tahun”kata Muh. Roy Purwanto.
Imbuhnya, seminar nasional ini sekaligus silaturahmi, wujud menjaga kerjasama yang baik. Selain karena adanya pergantian pejabat struktural di lingkup program studi dan fakultas di FIAI UII, yang perlu dikenalkan kembali, dan menggali peluang kerjasama untuk peningkatan manfaat kedua belah pihak.
Dari UII hadir Kaprodi Ilmu Agama Islam Program Magister, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., Kaprodi Hukum Islam Program Doktor Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, beserta mahasiswa program sarjana, magister dan doktor. Dari unsur MA RI, hadir pejabat di Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Yogya,Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta serta para hakim.
Seminar nasional dimulai pukul 13.00 WIB hingga 16.30 WIB dilaksanakan dengan tatap muka secara luring diikuti sekitar 50 peserta, juga bisa diikuti dengan live streaming secara daring, oleh ratusan peserta di luar kampus UI, termasuk para hakim dari berbagai daerah.
Narasumber seminar nasional Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, sebelum masuk pada materi pokok, menyampaikan kata pengantar.
”Kerjasama antara MA RI dan UII ini cukup panjang, cukup lama. Bahkan Ketua Ikatan Keluarga Alumni UII adalah beliau yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,”
Dalam materi pokok seminar, Dr.Candra menggambarkan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
”Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasan tertinggi dalam peradilan, memiliki tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan, salah satunya pembinaan dan pengawasan peradilan. Pembinaan dan pengawasan terhadap peradilan-peradilan di bawahnya menyangkut teknis yudisial dan administrasi finansial. Terhadap teknis yudisial ada 2 pola yang diterapkan di Mahkamah Agung. Pola pertama dengan sistem kamar, sejak 2011 sampai sekarang,”jelas Dr. Chandra.
Menurutnya, saat ini ada 7 kamar di MA RI, yaitu 5 kamar perkara dan 2 kamar pembinaan dan pengawasan.Untuk pembinaan melalui sistem kamar ini merupakan kebijakan sejak 2011, dan secara sempurna sejak tahun 2014. Setiap tahun MA RI mengumpulkan daftar inventarisasi masalah dari peradilan di tingkat pertama, permasalahan yang muncul yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam kasus-kasus pada saat menyidangkan perkara, di tingkat pertama kemudian didiskusikan secara internal hasilnya dikirimkan ke tingkat banding. Di tingkat banding, daftar hasil didiskusikan para hakim tinggi, dan kesimpulannya persoalan yang krusial itu dikirimkan ke tingkat Direktorat Jenderal di MA RI.
“Fungsi yurisprudensi adalah untuk menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa, karena UU tidak atau tidak jelas mengatur hal itu. Selain itu untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yg sama, juga menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan pemecahan hukumnya. Adalagi fungsinya untuk mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga jika terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain dalam kasus yang sama, perbedaan putusan itu tidak sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistis, juga manifestasi dari penemuan hukum,” jelas Dr. Candra.
Lebih lengkap dijelaskan, dasar hukum yurisprudensi salah satunya bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, hal ini sesuai pasal 10 pasal 1 UU 48 tahun 2009. Juga perntingnya memperhatikan bahwa dalam metodologi hukum Islam, yurisprudensi lebih dekat kepada konsep ijma’ yaitu konsensus para ahli hukum Islam tentang suatu masalah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan kasus yang sama.(IPK)
