Sekapur Sirih Edisi XVI Tahun 2006 Peraturan Daerah (Perda) yang substansinya mengadopsi syariat Islam mulai marak lagi diperdebatkan. Runtuhnya rezim otoriter Soeharto membuka ruang improvisasi dan inovasi politik bagi munculnya kembali keberagaman politik dan hukum, yang sebelumnya relatif diharamkan oleh rezim Orde Baru. Di lihat dari fase legislasi ketatanegaraan, maraknya perda syariat Islam adalah fase […]
Sekapur Sirih Edisi XV Tahun 2006 Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (yang selanjutnya disebut RUU APP), sebelum mencapai keputusan pengesahannya, telah mulai memakan korban. Belasan pengecer koran ditangkap karena menjual tabloid-tabloid dan media-media yang dianggap porno, sementara para pemimpin redaksi media tersebut hanya dikenai hukuman wajib lapor; dua orang perempuan yang berprofesi sebagai penari […]
Sekapur Sirih Edisi XIV Tahun 2005 Dalam kawasan nalar hukum Islam, problem yang selalu mengemuka adalah hubungan antara nas dengan maslahat. Mirip dengan masalah aql dan naql. Hubungan nas dengan maslahat mulai populer dan gencar di dunia Islam sejak dipublikasikannya risalah al-Thufi tentang konsep maslahat pada awal abad ke 20 M oleh Jamaluddin al-Qasimi dan […]
Sekapur Sirih Edisi XIII Tahun 2005 Bangsa Indonesia memang telah mengalami pergantian kekuasaan beberapa kali, namun para pemimpin tersebut gagal mentransformasikan segenap kapabilitas mereka untuk kebaikan negeri tercinta ini. Para pemimpin pasca-Soeharto cenderung sibuk dengan kepentingan sendiri sembari mengabaikan kepentingan khalayak hingga membuat rakyat kecewa berat. Ketidakpuasan publik terhadap para penyelenggara negara tersebut diwujudkan dengan […]
Sekapur Sirih Edisi XII Tahun 2004 Perkembangan hukum di suatu negara selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah negara bersangkutan. Dalam kasus Indonesia, kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat muslim, “terpecah” karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda dahulu, yang mengembangkan hukum Barat dan hukum adat dengan berbagai upaya, dengan […]
404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found.
Sekapur Sirih Edisi XI Tahun 2004 Setelah berlaku Undang-undang no. 10 tahun 1998, maka Bank Indonesia mengakui eksistensi Bank Syari’ah sama kedudukannya dalam tatanan industri perbankan di Indonesia. Di samping itu, Bank konvensional diperbolehkan membuka kantor cabang Syari’ah. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengharuskan Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengawasan perbankan pada umunya, Bank […]
Jaminan Perundang-undangan tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syari`ah di Indonesia Muhammad Amin Suma Abstract The author of this article explains that Islamic economics system actually has developed in Indonesia. But because of Dutch Colonized era and the government after, Islamic economics system has been marginalized in Indonesia. In the beginning of 1990s, Islamic economics particularly in […]
Sekapur Sirih Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Isu tentang perlindungan Hak Milik Intelektual pada dasawarsa terakhir ini terus dibicarakan di berbagai negara. Maraknya isu tersebut tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran seputar hak milik intelektual ini. Pembajakan lukisan, film, buku, kaset, CD, VCD, LD, dan produk-produk teknologi lainnya terjadi secara transparan dan […]
